Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwilkumham) Jawa Timur menggelar temu bisnis aksi afirmasi belanja produk dalam negeri sebagai wujud glorifikasi bangga produk buatan Indonesia dengan menggundang satuan kerja serta pelaku usaha mikro kecil menengah.
Kadiv Administrasi Kanwilkumham Jatim Saefur Rochim di Surabaya, Jumat mengatakan kegiatan tersebut selain sebagai wujud glorifikasi bangga produk buatan Indonesia juga memiliki misi lain yakni menggerakkan penggunaan kartu kredit pemerintah domestik bagi instansi pemerintah.
Penggunaan kartu kredit pemerintah, kata dia, bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara (cashless) dan meminimalisir adanya penyalahgunaan anggaran.
"Selain itu membuat pejabat pengadaan dan pengguna anggaran sulit untuk melakukan mark up dalam bertransaksi," katanya.
Selain itu, lanjut dia, untuk menggerakkan satuan kerja mencapai target belanja produk dalam negeri mencapai 95 persen dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa yang bersumber pada belanja APBN 2023.
"Hal lain adalah mengajak para pelaku usaha yang memiliki produk dalam negeri untuk bermitra dengan pemerintah dengan memasarkan produknya secara digital melalui e-catalog," tuturnya.
Menurutnya, dengan adanya e-catalog ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha atau UMKM dapat dikenal, berdaya saing dan mampu berkembang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
Dalam temu bisnis tersebut narasumber yang hadir yaitu Kepala Biro Pengadaan Barang atau Jasa Provinsi Jatim Endy Alim Abdi Nusa dan Sub Koordinator Pembinaan Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jatim Samsul Arifin.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Kadiv Administrasi Kanwilkumham Jatim Saefur Rochim di Surabaya, Jumat mengatakan kegiatan tersebut selain sebagai wujud glorifikasi bangga produk buatan Indonesia juga memiliki misi lain yakni menggerakkan penggunaan kartu kredit pemerintah domestik bagi instansi pemerintah.
Penggunaan kartu kredit pemerintah, kata dia, bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara (cashless) dan meminimalisir adanya penyalahgunaan anggaran.
"Selain itu membuat pejabat pengadaan dan pengguna anggaran sulit untuk melakukan mark up dalam bertransaksi," katanya.
Selain itu, lanjut dia, untuk menggerakkan satuan kerja mencapai target belanja produk dalam negeri mencapai 95 persen dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa yang bersumber pada belanja APBN 2023.
"Hal lain adalah mengajak para pelaku usaha yang memiliki produk dalam negeri untuk bermitra dengan pemerintah dengan memasarkan produknya secara digital melalui e-catalog," tuturnya.
Menurutnya, dengan adanya e-catalog ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha atau UMKM dapat dikenal, berdaya saing dan mampu berkembang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
Dalam temu bisnis tersebut narasumber yang hadir yaitu Kepala Biro Pengadaan Barang atau Jasa Provinsi Jatim Endy Alim Abdi Nusa dan Sub Koordinator Pembinaan Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jatim Samsul Arifin.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023