Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap urun atau menyokong iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan demi tercapai cakupan kesehatan semesta atau "universal health coverage (UHC)".
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan syarat tercapai UHC adalah minimal 95 persen penduduk di tiap kabupaten/kota harus terdaftar dalam kepesertaan JKN.
"Saya tadi gojlokan dengan Pak Sekdaprov Jatim, wes ayo urunan saja supaya di tiap kabupaten/kota mencapai 95 persen," katanya kepada wartawan usai menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait UHC dan BPJS di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis malam.
Terdata sampai sekarang, dari 38 daerah kabupaten/kota di Jatim, baru 21 yang telah dinyatakan mencapai UHC.
Terhadap 17 Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mencapai UHC, dalam rakor yang dihadiri Bupati/Wali Kota tersebut diperoleh dua opsi.
Pertama, Pemerintah Kabupaten/Kota terkait didorong agar memenuhi iuran kepesertaan BPJS warganya hingga mencapai 95 persen melalui perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (P-APBD) yang saat ini sudah masuk tahap pembahasan.
Kedua, kalau tidak mampu, Gubernur Khofifah menegaskan siap menyokong kekurangan iuran BPJS warganya agar seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi yang dipimpinnya mencapai UHC.
"Kalau Wali Kota Pasuruan Gus Ipul tadi mendorong agar seluruh kabupaten/kota memaksimalkan P-APBD demi mencapai UHC, lalu Pemprov Jatim memberi reward dengan memenuhi alat kesehatan yang dibutuhkan di tiap daerah," ujarnya.
Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf menyampaikan supaya bisa memenuhi 100 persen iuran warganya dalam kepesertaan JKN tidak ada pilihan selain menyisihkan lewat APBD.
"Kalau pengalaman saya butuh waktu dua tahun sampai akhirnya Kota Pasuruan mencapai UHC," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Kota Pasuruan memenuhi kekurangan iuran JKN/BPJS warganya dari APBD sekitar Rp50 miliar.
"Kalau Kota Malang lebih tinggi lagi, kekurangan iuran BPJS-nya untuk mencapai 95 persen sekitar Rp300 miliar dari APBD-nya. Kalau kami hanya sekitar Rp50 miliar karena penduduknya sedikit. Kabupaten Ngawi lain lagi, butuh sekitar Rp40 miliar dari APBD-nya. Jadi setiap kabupaten/kota memang ada problem sendiri-sendiri," ujar Gus Ipul.
Intinya, lanjut Mantan Wakil Gubernur Jatim ini, tantangan dari Gubernur Khofifah untuk mencapai target UHC memang harus dipenuhi oleh setiap Bupati/Wali Kota.
"Bu Gubernur memang joss sampai bersedia sharing agar tercapai UHC di seluruh kabupaten/kota se- Jatim," ucap Gus Ipul sembari tangannya mengacungkan dua jempol untuk Gubernur Khofifah.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan syarat tercapai UHC adalah minimal 95 persen penduduk di tiap kabupaten/kota harus terdaftar dalam kepesertaan JKN.
"Saya tadi gojlokan dengan Pak Sekdaprov Jatim, wes ayo urunan saja supaya di tiap kabupaten/kota mencapai 95 persen," katanya kepada wartawan usai menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait UHC dan BPJS di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis malam.
Terdata sampai sekarang, dari 38 daerah kabupaten/kota di Jatim, baru 21 yang telah dinyatakan mencapai UHC.
Terhadap 17 Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mencapai UHC, dalam rakor yang dihadiri Bupati/Wali Kota tersebut diperoleh dua opsi.
Pertama, Pemerintah Kabupaten/Kota terkait didorong agar memenuhi iuran kepesertaan BPJS warganya hingga mencapai 95 persen melalui perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (P-APBD) yang saat ini sudah masuk tahap pembahasan.
Kedua, kalau tidak mampu, Gubernur Khofifah menegaskan siap menyokong kekurangan iuran BPJS warganya agar seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi yang dipimpinnya mencapai UHC.
"Kalau Wali Kota Pasuruan Gus Ipul tadi mendorong agar seluruh kabupaten/kota memaksimalkan P-APBD demi mencapai UHC, lalu Pemprov Jatim memberi reward dengan memenuhi alat kesehatan yang dibutuhkan di tiap daerah," ujarnya.
Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf menyampaikan supaya bisa memenuhi 100 persen iuran warganya dalam kepesertaan JKN tidak ada pilihan selain menyisihkan lewat APBD.
"Kalau pengalaman saya butuh waktu dua tahun sampai akhirnya Kota Pasuruan mencapai UHC," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Kota Pasuruan memenuhi kekurangan iuran JKN/BPJS warganya dari APBD sekitar Rp50 miliar.
"Kalau Kota Malang lebih tinggi lagi, kekurangan iuran BPJS-nya untuk mencapai 95 persen sekitar Rp300 miliar dari APBD-nya. Kalau kami hanya sekitar Rp50 miliar karena penduduknya sedikit. Kabupaten Ngawi lain lagi, butuh sekitar Rp40 miliar dari APBD-nya. Jadi setiap kabupaten/kota memang ada problem sendiri-sendiri," ujar Gus Ipul.
Intinya, lanjut Mantan Wakil Gubernur Jatim ini, tantangan dari Gubernur Khofifah untuk mencapai target UHC memang harus dipenuhi oleh setiap Bupati/Wali Kota.
"Bu Gubernur memang joss sampai bersedia sharing agar tercapai UHC di seluruh kabupaten/kota se- Jatim," ucap Gus Ipul sembari tangannya mengacungkan dua jempol untuk Gubernur Khofifah.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023