Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur membantu pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pulau Madura melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
"Komitmen untuk membantu pengurusan HAKI sebagai dukungan atas program yang sedang dicanangkan Pemprov Jatim melalui Bakorwil 4 Pamekasan, yakni one village one brand," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari saat membuka acara Pendampingan Permohonan Merek Kolektif bagi UMKM di aula Kantor Bakorwil 4 Pamekasan, Senin.
Ia menjelaskan, keinginan Pemprov Jatim dan pemkab di Pulau Madura untuk mendaftarkan merk dagang para pelaku UMKM agar memiliki HAKI selaras dengan program pemerintah pusat.
Apalagi, sambung dia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah mencanangkan bahwa pada tahun 2023 ini merupakan tahun merek dengan tema "Membangun Kesadaran Cinta dan Bangga Merek Indonesia".
"Salah satu program dalam tahun ini adalah one village one brand yang ditujukan untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal dan sumber daya bersifat unik khas daerah, bernilai tambah tinggi, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memiliki image dan daya saing tinggi," kata Imam.
Dengan Program ini, kata dia, maka diharapkan muncul merek kolektif yang dapat digunakan bersama-sama oleh kelompok UMKM tanpa harus mendaftarkan mereknya sendiri-sendiri.
Namun, Imam menegaskan program merek kolektif ini memerlukan peran para pihak terkait dalam pelaksanaannya.
Pria asli Pamekasan ini berharap peran Bakorwil sebagai koordinator antar kabupaten/kota, dapat membantu penyebarluasan informasi ini. Sedangkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten juga diperlukan sebagai pembina langsung UMKM di daerah.
"Kami harap melalui kegiatan ini terjadi kerja sama dalam upaya peningkatan perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM di Madura, utamanya di Kabupaten Pamekasan," ucap Imam.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Bakorwil 4 Pamekasan Muhyi menjelaskan bahwa Bakorwil melalui East Java Super Corridor (EJSC) memfasilitasi UMKM mulai dari hulu seperti perizinan BPOM, hingga hilir seperti menggandeng pihak swasta seperti marketplace untuk membantu proses pemasaran.
"Berharap ke depan terus digalakkan dan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ini momentum yang baik untuk mewujudkan permohonan KI di daerah yang mudah dan dekat dengan masyarakat," katanya.
Di tempat sama, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Pamekasan Abiyati Muradi mengatakan bahwa potensi Pamekasan sangat besar.
Menurut dia, banyak produk UMKM seperti produk batik, olahan hasil laut, serta produk tembakau, termasuk potensi kebudayaan mulai dari Karapan Sapi, Sapeh Sonok hingga Rokat Tasek.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Komitmen untuk membantu pengurusan HAKI sebagai dukungan atas program yang sedang dicanangkan Pemprov Jatim melalui Bakorwil 4 Pamekasan, yakni one village one brand," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari saat membuka acara Pendampingan Permohonan Merek Kolektif bagi UMKM di aula Kantor Bakorwil 4 Pamekasan, Senin.
Ia menjelaskan, keinginan Pemprov Jatim dan pemkab di Pulau Madura untuk mendaftarkan merk dagang para pelaku UMKM agar memiliki HAKI selaras dengan program pemerintah pusat.
Apalagi, sambung dia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah mencanangkan bahwa pada tahun 2023 ini merupakan tahun merek dengan tema "Membangun Kesadaran Cinta dan Bangga Merek Indonesia".
"Salah satu program dalam tahun ini adalah one village one brand yang ditujukan untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal dan sumber daya bersifat unik khas daerah, bernilai tambah tinggi, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memiliki image dan daya saing tinggi," kata Imam.
Dengan Program ini, kata dia, maka diharapkan muncul merek kolektif yang dapat digunakan bersama-sama oleh kelompok UMKM tanpa harus mendaftarkan mereknya sendiri-sendiri.
Namun, Imam menegaskan program merek kolektif ini memerlukan peran para pihak terkait dalam pelaksanaannya.
Pria asli Pamekasan ini berharap peran Bakorwil sebagai koordinator antar kabupaten/kota, dapat membantu penyebarluasan informasi ini. Sedangkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten juga diperlukan sebagai pembina langsung UMKM di daerah.
"Kami harap melalui kegiatan ini terjadi kerja sama dalam upaya peningkatan perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM di Madura, utamanya di Kabupaten Pamekasan," ucap Imam.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Bakorwil 4 Pamekasan Muhyi menjelaskan bahwa Bakorwil melalui East Java Super Corridor (EJSC) memfasilitasi UMKM mulai dari hulu seperti perizinan BPOM, hingga hilir seperti menggandeng pihak swasta seperti marketplace untuk membantu proses pemasaran.
"Berharap ke depan terus digalakkan dan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ini momentum yang baik untuk mewujudkan permohonan KI di daerah yang mudah dan dekat dengan masyarakat," katanya.
Di tempat sama, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Pamekasan Abiyati Muradi mengatakan bahwa potensi Pamekasan sangat besar.
Menurut dia, banyak produk UMKM seperti produk batik, olahan hasil laut, serta produk tembakau, termasuk potensi kebudayaan mulai dari Karapan Sapi, Sapeh Sonok hingga Rokat Tasek.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023