Trenggalek canangkan gerakan kembali belajar anak tidak sekolah

Pemerintah Kabupaten Trenggalek, mencanangkan program gerakan kembali belajar pada anak tidak sekolah di wilayahnya.

 

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Kamis mengatakan, gerakan kembali sekolah itu merupakan program khusus bidang pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Trenggalek menuju generasi emas 2045.

 

"Gerakan ini kita canangkan dengan melibatkan Unicef (United Nations Children’s Fund)," kata Bupati Arifin di Trenggalek.

 

Program tersebut dinilai penting dan mendesak dilaksanakan karena potensi anak tidak sekolah di Trenggalek saat ini mencapai 9 ribu anak.

 

Untuk mempermudah pendataan, pihaknya bakal membentuk kelompok kerja (pokja) di masing-masing wilayah, terutama di desa-desa ramah anak sehingga data yang dihimpun dapat akurat.

 

Pokja yang dibentuk di masing-masing kecamatan kemudian diberi tugas melakukan pendataan dan identifikasi permasalahannya.

"Kalau urusannya biaya bagaimana, kalau urusannya menikah ya berarti jangan ada diskriminasi. Kalau sudah terlanjur karena satu dan lain hal. Kan juga nggak masalah orang yang sudah menikah bersekolah," katanya.

 

Hasil pendataan itu bakal menjadi kajian pemerintah setempat untuk mengentaskan permasalahan anak tidak sekolah.

 

Solusi yang ditawarkan dalam gerakan kembali belajar itu adalah melalui program kejar paket hingga penyetaraan agar anak tetap bisa sekolah.

"Ada pendidikan kejar paket dan penyetaraan itu kan juga jadi salah satu solusi," ujarnya.
 

Perencanaan gerakan kembali belajar pada anak tidak sekolah itu menjadi salah satu usulan prioritas dalam Musrena Keren, sebuah forum mirip musrenbang yang secara khusus disediakan untuk menampung aspirasi kalangan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya agar ikut andil menentukan arah kebijakan publik.
 

"Jadi ini kita himpun dulu masukan dari perempuan, anak dan kelompok rentan. Beberapa masukan ini akan mengkompulir masukan Musrena Keren kecamatan sebelum di bawa ke Musrenbang untuk APBD 2024. Ini bagian bagaimana kita membangun pemerintahan inklusif di Kabupaten Trenggalek," katanya.