Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Zainiye berharap partai politik (parpol) di Kabupaten Situbondo terbuka dan melibatkan kaum disabilitas sebagai pengurus maupun anggota parpol, termasuk bagaimana kantor partai ramah difabel.
"Berbicara disabilitas memang banyak hal, dan tidak cukup didiskusikan tapi harus dieksekusi dalam hal-hal penguatan kapasitas," ujar Zainiye di Situbondo, Jawa Timur, Senin.
Mengenai penguatan kapasitas difabel, dia mengaku telah melaksanakan kegiatan seminar politik inklusi dengan tema "Saatnya Difabel berperan di Legislatif" di Gedung Serbaguna Wisata Bahari Pasir Putih Situbondo.
Zainiye menegaskan bahwa penguatan peran politik disabilitas ini penting karena semua dengan kondisi fisik dan mental apapun dilindungi haknya oleh negara dari semua aspek, baik pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan hukum.
"Sebagaimana dalam amandemen Undang Undang Pasal 28 Huruf i dan h, termasuk juga dalam Undang Undang Pemilu bahwa semua warga negara berhak memilih dan dipilih tanpa diskriminasi termasuk sebagai penyelenggara pemilu," ucap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Oleh karena itu, lanjut Zainiye, pejabat pemerintah daerah juga seharusnya bisa terbuka untuk melibatkan kaum disabilitas sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki.
Baca juga: Komisi E DPRD Jatim apresiasi Pemkab Situbondo tekan angka "stunting"
Selain itu, pendataan difabel agar lebih masif lagi karena masih banyak masyarakat disabilitas belum bisa terakomodir program bantuan dari pemerintah seperti BLT, PKH dan program sosial lainnya.
"Kondisi di masyarakat tidak sesederhana itu, karena terkadang disabilitas dipandang sebelah mata sehingga aksesibilitas dalam banyak hal terbatas," ujar dia.
Selain itu, kata Zainiye, perhatian pemerintah daerah juga diharapkan serius dalam mendampingi kaum disabilitas karena saat ini sudah ada Perda Pemprov Jatim Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Disabilitas.
"Untuk di daerah sendiri juga diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018," kata dia.
Zainiye menyampaikan, dalam seminar politik inklusi yang dihadiri Ketua Pelopor Peduli Disabilitas (PPDiS) Situbondo Luluk Ariyantini beserta anggota dari perwakilan beberapa kecamatan itu banyak hal yang menjadi harapan kaum disabilitas.
"Banyak hal yang menjadi harapan dari teman-teman difabel, di antaranya agar semua instansi pemerintah menyiapkan infrastruktur ramah difabel termasuk toilet untuk difabel, terlebih Situbondo akan jadi tuan rumah inklusi nasional pada tahun ini," tuturnya.
Dia menambahkan, kaum disabilitas yang tergabung dalam PPDiS Situbondo itu antusias karena baru pertama kalinya mereka diajak berdiskusi oleh wakil rakyat mengenai penguatan peran-peran politik.
"Selama ini kan disabilitas hanya menjadi objek politik di setiap momentum politik tanpa paham apa yang menjadi visi misi parpol atau calon yang akan dipilih," kata Zainiye.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Berbicara disabilitas memang banyak hal, dan tidak cukup didiskusikan tapi harus dieksekusi dalam hal-hal penguatan kapasitas," ujar Zainiye di Situbondo, Jawa Timur, Senin.
Mengenai penguatan kapasitas difabel, dia mengaku telah melaksanakan kegiatan seminar politik inklusi dengan tema "Saatnya Difabel berperan di Legislatif" di Gedung Serbaguna Wisata Bahari Pasir Putih Situbondo.
Zainiye menegaskan bahwa penguatan peran politik disabilitas ini penting karena semua dengan kondisi fisik dan mental apapun dilindungi haknya oleh negara dari semua aspek, baik pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan hukum.
"Sebagaimana dalam amandemen Undang Undang Pasal 28 Huruf i dan h, termasuk juga dalam Undang Undang Pemilu bahwa semua warga negara berhak memilih dan dipilih tanpa diskriminasi termasuk sebagai penyelenggara pemilu," ucap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Oleh karena itu, lanjut Zainiye, pejabat pemerintah daerah juga seharusnya bisa terbuka untuk melibatkan kaum disabilitas sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki.
Baca juga: Komisi E DPRD Jatim apresiasi Pemkab Situbondo tekan angka "stunting"
Selain itu, pendataan difabel agar lebih masif lagi karena masih banyak masyarakat disabilitas belum bisa terakomodir program bantuan dari pemerintah seperti BLT, PKH dan program sosial lainnya.
"Kondisi di masyarakat tidak sesederhana itu, karena terkadang disabilitas dipandang sebelah mata sehingga aksesibilitas dalam banyak hal terbatas," ujar dia.
Selain itu, kata Zainiye, perhatian pemerintah daerah juga diharapkan serius dalam mendampingi kaum disabilitas karena saat ini sudah ada Perda Pemprov Jatim Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Disabilitas.
"Untuk di daerah sendiri juga diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018," kata dia.
Zainiye menyampaikan, dalam seminar politik inklusi yang dihadiri Ketua Pelopor Peduli Disabilitas (PPDiS) Situbondo Luluk Ariyantini beserta anggota dari perwakilan beberapa kecamatan itu banyak hal yang menjadi harapan kaum disabilitas.
"Banyak hal yang menjadi harapan dari teman-teman difabel, di antaranya agar semua instansi pemerintah menyiapkan infrastruktur ramah difabel termasuk toilet untuk difabel, terlebih Situbondo akan jadi tuan rumah inklusi nasional pada tahun ini," tuturnya.
Dia menambahkan, kaum disabilitas yang tergabung dalam PPDiS Situbondo itu antusias karena baru pertama kalinya mereka diajak berdiskusi oleh wakil rakyat mengenai penguatan peran-peran politik.
"Selama ini kan disabilitas hanya menjadi objek politik di setiap momentum politik tanpa paham apa yang menjadi visi misi parpol atau calon yang akan dipilih," kata Zainiye.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023