Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Zainiye mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo yang melakukan berbagai terobosan untuk menekan angka gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi atau stunting.
"Kami mengapresiasi langkah Pemkab Situbondo dengan membuat terobosan-terobosan bekerja bersama dalam rangka terus menekan angka stunting dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujar Zainiye di Situbondo, Jawa Timur, Kamis.
Dia juga mendukung Pemkab Situbondo pada tahun 2023 yang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,1 miliar untuk insentif bagi 4.611 kader posyandu yang tersebar di 136 desa/kelurahan di 17 kecamatan.
Menurut Zainiye, kader posyandu sangat berperan aktif sebagai agen penggerak bagi kesehatan ibu dan anak serta merupakan ujung tombak kesehatan ibu dan anak di tingkat terbawah.
"Sebelum-sebelumnya pemerintah daerah tidak menganggarkan insentif bagi kader posyandu, dan baru tahun ini dianggarkan," ucap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Dengan adanya insentif itu, Zainiye berharap kepada kader posyandu semakin intens bergerak masif bersama tenaga kesehatan desa untuk mendorong ibu hamil dan balita melakukan pemeriksaan secara berkala.
"Kader posyandu juga bisa mengampanyekan hidup sehat, keluarga sehat dan lingkungan sehat, sehingga angka stunting terus menurun dan kesehatan ibu dan anak terjamin," ujar dia.
Zainiye mengungkapkan bahwa Pemkab Situbondo juga menggandeng pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja bersama menekan angka stunting, di antaranya ormas perempuan, komunitas perempuan, dan sejenisnya yang punya peran di tingkat bawah untuk ikut serta mengampanyekan stunting.
"Ibu-ibu muda yang punya kekuatan di bawah termasuk guru TK/PAUD juga ikut mengampanyekan stunting. Ini kami sangat apresiasi, semua berkolaborasi," katanya.
Dia menambahkan, persoalan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama karena kasus stunting dipengaruhi oleh banyak hal, utamanya masalah ekonomi keluarga dan ketidaktahuan masyarakat sehingga menjadi penyebab tingginya kasus stunting.
Zainiye mendorong Pemprov Jatim untuk menguatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota khususnya daerah yang memiliki angka stunting yang masih tinggi, salah satunya di Situbondo melalui program strategis yang bisa menekan angka gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak.
"Sebenarnya ada program strategis dari pemprov yang fokus dalam penurunan stunting, utamanya dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan yang ada di daerah terpencil karena kasus stunting banyak terdapat di daerah pelosok desa," ujar Zainiye.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menyebutkan kasus stunting tertinggi di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember 34,9 persen diikuti Kabupaten Bondowoso 32,0 persen dan Situbondo sebesar 30,9 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Kami mengapresiasi langkah Pemkab Situbondo dengan membuat terobosan-terobosan bekerja bersama dalam rangka terus menekan angka stunting dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujar Zainiye di Situbondo, Jawa Timur, Kamis.
Dia juga mendukung Pemkab Situbondo pada tahun 2023 yang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,1 miliar untuk insentif bagi 4.611 kader posyandu yang tersebar di 136 desa/kelurahan di 17 kecamatan.
Menurut Zainiye, kader posyandu sangat berperan aktif sebagai agen penggerak bagi kesehatan ibu dan anak serta merupakan ujung tombak kesehatan ibu dan anak di tingkat terbawah.
"Sebelum-sebelumnya pemerintah daerah tidak menganggarkan insentif bagi kader posyandu, dan baru tahun ini dianggarkan," ucap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Dengan adanya insentif itu, Zainiye berharap kepada kader posyandu semakin intens bergerak masif bersama tenaga kesehatan desa untuk mendorong ibu hamil dan balita melakukan pemeriksaan secara berkala.
"Kader posyandu juga bisa mengampanyekan hidup sehat, keluarga sehat dan lingkungan sehat, sehingga angka stunting terus menurun dan kesehatan ibu dan anak terjamin," ujar dia.
Zainiye mengungkapkan bahwa Pemkab Situbondo juga menggandeng pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja bersama menekan angka stunting, di antaranya ormas perempuan, komunitas perempuan, dan sejenisnya yang punya peran di tingkat bawah untuk ikut serta mengampanyekan stunting.
"Ibu-ibu muda yang punya kekuatan di bawah termasuk guru TK/PAUD juga ikut mengampanyekan stunting. Ini kami sangat apresiasi, semua berkolaborasi," katanya.
Dia menambahkan, persoalan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama karena kasus stunting dipengaruhi oleh banyak hal, utamanya masalah ekonomi keluarga dan ketidaktahuan masyarakat sehingga menjadi penyebab tingginya kasus stunting.
Zainiye mendorong Pemprov Jatim untuk menguatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota khususnya daerah yang memiliki angka stunting yang masih tinggi, salah satunya di Situbondo melalui program strategis yang bisa menekan angka gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak.
"Sebenarnya ada program strategis dari pemprov yang fokus dalam penurunan stunting, utamanya dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan yang ada di daerah terpencil karena kasus stunting banyak terdapat di daerah pelosok desa," ujar Zainiye.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menyebutkan kasus stunting tertinggi di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember 34,9 persen diikuti Kabupaten Bondowoso 32,0 persen dan Situbondo sebesar 30,9 persen.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023