Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, melakukan digitalisasi data kependudukan dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk ASN di kota ini sebagai upaya mencegah pemalsuan data.
Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Kediri Syamsul Bahri mengatakan program ini saat ini masih terus dilakukan di sejumlah OPD. Sejumlah benefit dengan adanya IKD tersebut yakni mempermudah dan mempercepat transaksi layanan publik atau private dalam bentuk digital hingga mengamankan kepemilikan identitas digital melalui sistem autentifikasi untuk dapat mencegah pemalsuan data.
"Istilahnya dalam perbankan itu, KTP fisik adalah ATM nya dan IKD ini adalah mobile banking-nya. Tentu hal ini bertujuan untuk memudahkan segala kebutuhan terutama yang berkaitan dengan identitas kependudukan," katanya di Kediri, Jumat.
Ia menambahkan, program itu sesuai dengan Permendagri Nomor 72 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi ASN, PPPK, dan non-ASN, sehingga Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Kediri mengebut proses digitalisasi tersebut dengan visitasi masing-masing OPD.
Salah satunya, petugas Dispendukcapil Kota Kediri melakukan pelayanan digital identitas bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Kediri dan secara bertahap untuk OPD lainnya.
"Berdasarkan arahan dari Dirjen Dukcapil RI, tahap pertama digitalisasi identitas kependudukan ditujukan bagi para pegawai Dukcapil. Alhamdulillah di Kota Kediri sudah selesai dan saat ini memasuki tahap kedua yakni digitalisasi identitas kependudukan bagi ASN, PPPK, dan non-ASN di lingkungan Pemkot Kediri," katanya.
"Nanti terus berlanjut hingga seluruh pegawai OPD-OPD di lingkungan Pemkot Kediri identitasnya telah terdigitalisasi," katanya.
Ia juga menambahkan, sebelum melakukan digitalisasi, setiap orang diharapkan untuk mempersiapkan beberapa hal yakni mempunyai telepon seluler android, KTP, menyiapkan email aktif dan nomor telepon seluler aktif.
"Diwajibkan untuk mendownload aplikasi IKD di Google Play Store untuk bisa melakukan proses digitalisasi. Petugas kami siap membimbing sampai semua proses berhasil," kata dia.
Pihaknya juga menargetkan, secara umum pada 2023 ini 25 persen penduduk Kota Kediri identitasnya telah terdigitalisasi, sebagaimana yang ditargetkan oleh Kemendagri untuk setiap kabupaten/ kota.
"Jadwal tahap dua ini akan berlangsung hingga bulan Maret mendatang. Jika semua OPD sudah selesai selanjutnya akan menyasar target selanjutnya, yakni masyarakat umum. Pada 2023 ini 25 persen penduduk Kota Kediri identitasnya telah terdigitalisasi," katanya.
Pihaknya juga berharap, para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang telah ikut serta program ini dapat turut melakukan sosialisasi program IKD ini kepada masyarakat, sehingga dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas dan target dapat segera tercapai, demikian Syamsul Bahri.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Kediri Syamsul Bahri mengatakan program ini saat ini masih terus dilakukan di sejumlah OPD. Sejumlah benefit dengan adanya IKD tersebut yakni mempermudah dan mempercepat transaksi layanan publik atau private dalam bentuk digital hingga mengamankan kepemilikan identitas digital melalui sistem autentifikasi untuk dapat mencegah pemalsuan data.
"Istilahnya dalam perbankan itu, KTP fisik adalah ATM nya dan IKD ini adalah mobile banking-nya. Tentu hal ini bertujuan untuk memudahkan segala kebutuhan terutama yang berkaitan dengan identitas kependudukan," katanya di Kediri, Jumat.
Ia menambahkan, program itu sesuai dengan Permendagri Nomor 72 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi ASN, PPPK, dan non-ASN, sehingga Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Kediri mengebut proses digitalisasi tersebut dengan visitasi masing-masing OPD.
Salah satunya, petugas Dispendukcapil Kota Kediri melakukan pelayanan digital identitas bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Kediri dan secara bertahap untuk OPD lainnya.
"Berdasarkan arahan dari Dirjen Dukcapil RI, tahap pertama digitalisasi identitas kependudukan ditujukan bagi para pegawai Dukcapil. Alhamdulillah di Kota Kediri sudah selesai dan saat ini memasuki tahap kedua yakni digitalisasi identitas kependudukan bagi ASN, PPPK, dan non-ASN di lingkungan Pemkot Kediri," katanya.
"Nanti terus berlanjut hingga seluruh pegawai OPD-OPD di lingkungan Pemkot Kediri identitasnya telah terdigitalisasi," katanya.
Ia juga menambahkan, sebelum melakukan digitalisasi, setiap orang diharapkan untuk mempersiapkan beberapa hal yakni mempunyai telepon seluler android, KTP, menyiapkan email aktif dan nomor telepon seluler aktif.
"Diwajibkan untuk mendownload aplikasi IKD di Google Play Store untuk bisa melakukan proses digitalisasi. Petugas kami siap membimbing sampai semua proses berhasil," kata dia.
Pihaknya juga menargetkan, secara umum pada 2023 ini 25 persen penduduk Kota Kediri identitasnya telah terdigitalisasi, sebagaimana yang ditargetkan oleh Kemendagri untuk setiap kabupaten/ kota.
"Jadwal tahap dua ini akan berlangsung hingga bulan Maret mendatang. Jika semua OPD sudah selesai selanjutnya akan menyasar target selanjutnya, yakni masyarakat umum. Pada 2023 ini 25 persen penduduk Kota Kediri identitasnya telah terdigitalisasi," katanya.
Pihaknya juga berharap, para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang telah ikut serta program ini dapat turut melakukan sosialisasi program IKD ini kepada masyarakat, sehingga dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas dan target dapat segera tercapai, demikian Syamsul Bahri.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023