Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, untuk memastikan dan mengawal penyerapan gabah hingga kesiapan penggilingan pada momentum panen raya padi.
"Stok beras dalam negeri menurut Kementerian Pertanian cukup, tapi menurut Badan Pangan Nasional kosong. Makanya, kita mau lihat dalam kunjungan kerja kali ini, kondisi lapangan yang sebenarnya," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.
Anggia menuturkan kunjungan kerja ke penggilingan padi Sinar Makmur Komoditas tersebut untuk mengecek dan memastikan ketersediaan beras 2023 di lapangan.
Menurutnya, produksi dari panen raya padi harusnya mampu memenuhi kebutuhan stok beras dan harga beras di tingkat petani harus menguntungkan serta stabil di tingkat konsumen.
"Ada apa di lapangan, apakah benar, apa nggak? Yang hitung itu ada, adanya di mana? Dan, urusan impor beras, saya paling tidak setuju. Oleh karena itu, stok beras dalam negeri harus benar-benar kita cek dan untuk menstabilkan harga beras, kita harapkan Bulog bergerak untuk terjun," ucapnya.Lebih lanjut, Anggia meminta Perum Bulog menyerap gabah dan beras petani secara maksimal pada momentum panen raya awal 2023.
Sebab, berdasarkan data BPS, prakiraan luas panen nasional untuk Februari 2023 adalah 1,06 juta hektare dengan prakiraan produksi 5,61 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 3,23 juta ton beras.
Prakiraan luas panen padi pada Maret adalah 1,91 juta hektare dengan prakiraan produksi 10,26 juta ton GKG atau setara 5,91 juta ton beras.
"Prakiraan produksi di Jawa Timur sendiri pada Februari 2023 sebanyak 1,2 juta ton GKG yang setara 689 ribu ton beras dan sebanyak 2,2 juta ton GKG yang setara 1,3 juta ton beras pada Maret 2023. Potensi ini tentu saja harus dioptimalkan oleh seluruh pihak guna memperoleh pasokan beras dengan harga yang terjangkau," ujarnya.
Ia pun berharap kunjungan kerja tersebut dapat memberikan dampak positif, terutama dalam ketersediaan dan stabilisasi sekaligus membendung kenaikan harga pangan.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Muhtarom meminta perusahaan atau penggilingan padi besar tidak memonopoli pembelian beras guna menjamin ketersediaan stok dan harga beras dalam negeri.
"Kalau penggilingan besar bermain-main dengan masyarakat, ya pasti masyarakat kalah. Penggilingan besar kan korporasi. Kalau sudah seperti itu, mana bisa petani kita bisa bertahan. Ini persoalan yang harus kita sikapi bersama," tegasnya.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023