Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar meminta agar satuan teknis terkait memaksimalkan penyerapan anggaran dilakukan di awal tahun, sehingga nantinya anggaran bisa lebih optimal dimanfaatkan dan tidak menumpuk di akhir tahun.
"Kami ingin penyerapan di bulan Januari tidak dimulai di bulan April atau Mei. Jadi jangan ada delay dan semua menumpuk di belakang. Saya minta pola lama dihilangkan dan kerja harus lebih baik lagi," katanya di Kediri, Selasa.
Ia menambahkan, imbauan itu diberikannya kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Kediri, dengan maksud apabila penyerapan menumpuk di akhir tahun, perputaran ekonomi menjadi pincang.
Pihaknya juga memberikan arahan mengenai penatausahaan keuangan. Arahan tersebut dilakukan dalam Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Melalui Aplikasi SIPD dan Sistem Informasi Pelayanan Pencairan Dana (Si Pandan) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri di salah satu restoran di kota ini. Kegiatan tersebut diikuti oleh bendahara pengeluaran OPD.
Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas kinerja yang telah dilakukan pada 2022 lalu dan diharapkan ke depan bisa menjadi lebih baik lagi.
"Terima kasih atas kinerja kemarin di tahun 2022. Ke depan di tahun 2023 memulai SIPD penatausahaan dan akuntansi. Sistem memang akan berjalan terus hingga kita menemukan sistem yang baik," ujarnya.
Wali Kota menambahkan salah satu tujuan SIPD adalah untuk mempermudah pemerintah pusat melihat secara utuh, real time dan transparan, yakni mengenai keselarasan antara alokasi APBD dan RKPD.
Anggaran dan program, lanjut dia, disusun harus berdasarkan data dan pengembangan dari evaluasi program sebelumnya, serta tidak tumpang tindih dengan program lainnya. Namun dalam prosesnya ada beberapa fitur yang belum tercover di SIPD.
"Dari BPPKAD sudah menyiapkan aplikasi 'Si Pandan'. InsyaAllah aplikasi ini nanti dapat mempermudah kinerja semua," kata dia.
Turut hadir Kepala Cabang PT Taspen Kediri Muhammad Abdul Ghofur dan Kepala BPPKAD Kota Kediri Sugeng Wahyu dan tamu undangan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Kami ingin penyerapan di bulan Januari tidak dimulai di bulan April atau Mei. Jadi jangan ada delay dan semua menumpuk di belakang. Saya minta pola lama dihilangkan dan kerja harus lebih baik lagi," katanya di Kediri, Selasa.
Ia menambahkan, imbauan itu diberikannya kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Kediri, dengan maksud apabila penyerapan menumpuk di akhir tahun, perputaran ekonomi menjadi pincang.
Pihaknya juga memberikan arahan mengenai penatausahaan keuangan. Arahan tersebut dilakukan dalam Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Melalui Aplikasi SIPD dan Sistem Informasi Pelayanan Pencairan Dana (Si Pandan) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri di salah satu restoran di kota ini. Kegiatan tersebut diikuti oleh bendahara pengeluaran OPD.
Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas kinerja yang telah dilakukan pada 2022 lalu dan diharapkan ke depan bisa menjadi lebih baik lagi.
"Terima kasih atas kinerja kemarin di tahun 2022. Ke depan di tahun 2023 memulai SIPD penatausahaan dan akuntansi. Sistem memang akan berjalan terus hingga kita menemukan sistem yang baik," ujarnya.
Wali Kota menambahkan salah satu tujuan SIPD adalah untuk mempermudah pemerintah pusat melihat secara utuh, real time dan transparan, yakni mengenai keselarasan antara alokasi APBD dan RKPD.
Anggaran dan program, lanjut dia, disusun harus berdasarkan data dan pengembangan dari evaluasi program sebelumnya, serta tidak tumpang tindih dengan program lainnya. Namun dalam prosesnya ada beberapa fitur yang belum tercover di SIPD.
"Dari BPPKAD sudah menyiapkan aplikasi 'Si Pandan'. InsyaAllah aplikasi ini nanti dapat mempermudah kinerja semua," kata dia.
Turut hadir Kepala Cabang PT Taspen Kediri Muhammad Abdul Ghofur dan Kepala BPPKAD Kota Kediri Sugeng Wahyu dan tamu undangan lainnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023