Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen pembangunan yang setara untuk mendorong peran penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus agar menjadi pilar utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
"Harapannya para penyandang disabilitas, utamanya di Jatim, dapat menjadi bagian masyarakat yang berperan aktif mewujudkan tatanan dunia yang inklusif, aksesibel dan berkelanjutan, khususnya di masa pasca COVID-19," katanya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, semangat mewujudkan pembangunan yang inklusif sejalan dengan tema yang diusung dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun ini yaitu, "Partisipasi Bermakna Menuju Pembangunan lnklusif yang Berkelanjutan".
Khofifah memastikan, pembangunan dan renovasi infrastruktur di Jatim terus fokus pada inklusi sosial dengan penyediaan fasilitas ramah disabilitas, seperti tempat-tempat pelayanan publik yang bisa diakses oleh kursi roda, serta tanda-tanda yang dapat dipahami oleh disabilitas sensorik.
"Pembangunan bersifat inklusi tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan ramah disabilitas, tetapi juga sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap peningkatan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas," ujarnya.
Khofifah menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menyeluruh, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas.
"Pemprov akan terus berupaya dan bertindak untuk menyeimbangkan relasi, mengurangi kesenjangan dan memastikan persamaan hak, peluang, habituasi dan aksesibilitas fasilitas umum baik pada aspek pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan layanan-layanan publik lainnya," ujar dia.
Terdata, hingga penghujung tahun 2022, pembangunan inklusif yang berkelanjutan di Jatim diwujudkan melalui Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dengan total nilai bantuan sejumlah Rp14,4 miliar dengan sasaran prioritas 4.000 Penyandang disabilitas berat.
Bantuan sosial yang diberikan berupa pemenuhan tambahan nutrisi dan terapi sebagai upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasannya tidak dapat direhabilitasi.
Selanjutnya program bantuan sosial dampak inflasi dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak Rp2,4 miliar dengan sasaran kelompok penerima manfaat) bantuan Sosial ASPD plus sebanyak 4.000 orang.
Adapun dalam upaya peningkatan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim juga menyediakan "Buffer Stock" alat bantu mobilitas berupa 200 buah kursi roda, 205 kursi roda multiguna, 175 kursi roda "Celebral Palsy" dan 50 alat bantu dengar.
"Tidak hanya bantuan secara fisik, di bidang pemenuhan hak sipil, seluruh disabilitas Jatim telah menuju kepemilikan KTP elektronik dengan penjangkauan maksimal oleh Dispendukcapil ke rumah-rumah disabilitas berat yang kondisinya 'bed ridden'. Kerja-kerja yang luar biasa ini akan terus digiatkan oleh Pemprov Jatim hingga hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara menyeluruh," kata Khofifah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Harapannya para penyandang disabilitas, utamanya di Jatim, dapat menjadi bagian masyarakat yang berperan aktif mewujudkan tatanan dunia yang inklusif, aksesibel dan berkelanjutan, khususnya di masa pasca COVID-19," katanya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, semangat mewujudkan pembangunan yang inklusif sejalan dengan tema yang diusung dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun ini yaitu, "Partisipasi Bermakna Menuju Pembangunan lnklusif yang Berkelanjutan".
Khofifah memastikan, pembangunan dan renovasi infrastruktur di Jatim terus fokus pada inklusi sosial dengan penyediaan fasilitas ramah disabilitas, seperti tempat-tempat pelayanan publik yang bisa diakses oleh kursi roda, serta tanda-tanda yang dapat dipahami oleh disabilitas sensorik.
"Pembangunan bersifat inklusi tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan ramah disabilitas, tetapi juga sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap peningkatan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas," ujarnya.
Khofifah menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menyeluruh, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas.
"Pemprov akan terus berupaya dan bertindak untuk menyeimbangkan relasi, mengurangi kesenjangan dan memastikan persamaan hak, peluang, habituasi dan aksesibilitas fasilitas umum baik pada aspek pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan layanan-layanan publik lainnya," ujar dia.
Terdata, hingga penghujung tahun 2022, pembangunan inklusif yang berkelanjutan di Jatim diwujudkan melalui Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dengan total nilai bantuan sejumlah Rp14,4 miliar dengan sasaran prioritas 4.000 Penyandang disabilitas berat.
Bantuan sosial yang diberikan berupa pemenuhan tambahan nutrisi dan terapi sebagai upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasannya tidak dapat direhabilitasi.
Selanjutnya program bantuan sosial dampak inflasi dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak Rp2,4 miliar dengan sasaran kelompok penerima manfaat) bantuan Sosial ASPD plus sebanyak 4.000 orang.
Adapun dalam upaya peningkatan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim juga menyediakan "Buffer Stock" alat bantu mobilitas berupa 200 buah kursi roda, 205 kursi roda multiguna, 175 kursi roda "Celebral Palsy" dan 50 alat bantu dengar.
"Tidak hanya bantuan secara fisik, di bidang pemenuhan hak sipil, seluruh disabilitas Jatim telah menuju kepemilikan KTP elektronik dengan penjangkauan maksimal oleh Dispendukcapil ke rumah-rumah disabilitas berat yang kondisinya 'bed ridden'. Kerja-kerja yang luar biasa ini akan terus digiatkan oleh Pemprov Jatim hingga hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara menyeluruh," kata Khofifah. (*)
Editor : Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022