DPRD Trenggalek, Jawa Timur mendesak jajaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja setempat untuk lebih mengembangkan pola pelatihan kerja partisipatif dengan melibatkan kalangan industri (produsen) agar hasilnya lebih efektif.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin saat memimpin rapat dengan pendapat dengan jajaran Disperinaker Trenggalek, Senin.
"Urusan pelatihan harus melihat 'output' dan berdaya guna. Kami ingin kalau bisa pelatihan itu menggandeng dengan produsen yang mau menerima output dari pelatihan itu,” katanya mengevaluasi.
Selama ini, lanjut dia, pelatihan kerja yang dijalankan disperinaker dinilai sangat tidak efisien. Pasalnya, kegiatan pelatihan kerja yang dilakukan normatif pada ketrampilan umum tanpa dibarengi penyediaan lapangan kerja.
Sebaliknya, pola pelatihan dengan menggandeng produsen yang membutuhkan keahlian tertentu itu dinilai lebih efektif ketimbang pelatihan-pelatihan yang hanya memodali skill peserta pencari kerja. Sebab tak sedikit para peserta yang memiliki skill tertentu masih kesulitan untuk mencari lowongan pekerjaan.
“Misal yang butuh tenaga apa, keahliannya 'skill'-nya apa, itu baru dibuatkan pelatihan sehingga selesai pelatihan. Anak-anak yang dilatih bisa langsung masuk kerja dan itu diprioritaskan untuk produsen yang ada di Kabupaten Trenggalek," katanya.
Jika pola pelatihan kerja dengan skema itu berhasil diterapkan, kalangan legislatif meyakini "multiplier effect" (efek berganda) roda perekonomian di Bumi Menak Sopal akan cepat bertumbuh, selain dukungan dari aspek lainnya.
Untuk itu, legislatif mendorong agar pola pelatihan kerja di Trenggalek lebih efektif, salah satunya menggunakan skema tersebut.
"Kalau dia bertempat tinggal di Trenggalek, kerja di Trenggalek, punya bayar, maka kalau dia ke warung atau ngopi beli rokok di Trenggalek sehingga multiplier efek roda perekonomian di Trenggalek kan jalan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin saat memimpin rapat dengan pendapat dengan jajaran Disperinaker Trenggalek, Senin.
"Urusan pelatihan harus melihat 'output' dan berdaya guna. Kami ingin kalau bisa pelatihan itu menggandeng dengan produsen yang mau menerima output dari pelatihan itu,” katanya mengevaluasi.
Selama ini, lanjut dia, pelatihan kerja yang dijalankan disperinaker dinilai sangat tidak efisien. Pasalnya, kegiatan pelatihan kerja yang dilakukan normatif pada ketrampilan umum tanpa dibarengi penyediaan lapangan kerja.
Sebaliknya, pola pelatihan dengan menggandeng produsen yang membutuhkan keahlian tertentu itu dinilai lebih efektif ketimbang pelatihan-pelatihan yang hanya memodali skill peserta pencari kerja. Sebab tak sedikit para peserta yang memiliki skill tertentu masih kesulitan untuk mencari lowongan pekerjaan.
“Misal yang butuh tenaga apa, keahliannya 'skill'-nya apa, itu baru dibuatkan pelatihan sehingga selesai pelatihan. Anak-anak yang dilatih bisa langsung masuk kerja dan itu diprioritaskan untuk produsen yang ada di Kabupaten Trenggalek," katanya.
Jika pola pelatihan kerja dengan skema itu berhasil diterapkan, kalangan legislatif meyakini "multiplier effect" (efek berganda) roda perekonomian di Bumi Menak Sopal akan cepat bertumbuh, selain dukungan dari aspek lainnya.
Untuk itu, legislatif mendorong agar pola pelatihan kerja di Trenggalek lebih efektif, salah satunya menggunakan skema tersebut.
"Kalau dia bertempat tinggal di Trenggalek, kerja di Trenggalek, punya bayar, maka kalau dia ke warung atau ngopi beli rokok di Trenggalek sehingga multiplier efek roda perekonomian di Trenggalek kan jalan," katanya. (*)
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022