Pemkab Banyuwangi meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Dalam siaran pers diterima di Banyuwangi, Kamis, penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan di Jakarta.
Penghargaan WTP ini diperoleh Pemkab Banyuwangi setelah sukses mempertahankan opini WTP murni atas LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sepuluh kali beruntun.
"Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih atas apresiasi Kementerian Keuangan. Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tata kelola dan pelaporan keuangan pemerintah daerah," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada pemerintah, lembaga dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan keuangan.
Penghargaan diraih atas perolehan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tahun anggaran 2021.
Menurut Ipuk, untuk mempertahankan capaian opini WTP dari BPK bukanlah hal mudah karena dibutuhkan konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang baik, serta kesungguhan untuk mengikuti aturan berlaku.
"Kami terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik, serta bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih kepada BPK yang terus memberikan arahan kepada kami bagaimana menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan," tuturnya.
Capaian WTP kali kesepuluh ini meyakinkan Bupati Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.
Ipuk menambahkan, pandemi telah menumbuhkan tantangan tersendiri bagi daerah bagaimana membuat program-program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi untuk menjaga kesejahteraan warga yang terdampak ekonomi.
"Berbagai program pemulihan ekonomi kami geber, namun kepatuhan dan ketelitian penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi tetap kita pertahankan. Alhamdulillah, tidak hanya opini WTP yang bisa dipertahankan, namun Banyuwangi juga menjadi daerah yang peningkatan angka kemiskinannya terendah di Jawa Timur, yaitu hanya 0,01 persen dari 2020 ke 2021," ujar dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Dalam siaran pers diterima di Banyuwangi, Kamis, penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan di Jakarta.
Penghargaan WTP ini diperoleh Pemkab Banyuwangi setelah sukses mempertahankan opini WTP murni atas LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sepuluh kali beruntun.
"Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih atas apresiasi Kementerian Keuangan. Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tata kelola dan pelaporan keuangan pemerintah daerah," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada pemerintah, lembaga dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan keuangan.
Penghargaan diraih atas perolehan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tahun anggaran 2021.
Menurut Ipuk, untuk mempertahankan capaian opini WTP dari BPK bukanlah hal mudah karena dibutuhkan konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang baik, serta kesungguhan untuk mengikuti aturan berlaku.
"Kami terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik, serta bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih kepada BPK yang terus memberikan arahan kepada kami bagaimana menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan," tuturnya.
Capaian WTP kali kesepuluh ini meyakinkan Bupati Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.
Ipuk menambahkan, pandemi telah menumbuhkan tantangan tersendiri bagi daerah bagaimana membuat program-program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi untuk menjaga kesejahteraan warga yang terdampak ekonomi.
"Berbagai program pemulihan ekonomi kami geber, namun kepatuhan dan ketelitian penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi tetap kita pertahankan. Alhamdulillah, tidak hanya opini WTP yang bisa dipertahankan, namun Banyuwangi juga menjadi daerah yang peningkatan angka kemiskinannya terendah di Jawa Timur, yaitu hanya 0,01 persen dari 2020 ke 2021," ujar dia. (*)
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022