Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) guna mengendalikan kenaikan harga bahan pokok akibat dampak dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah itu.
Menurut Bupati Sumenep Achmad Fauzi di Sumenep, Jawa Timur, Kamis, pihaknya telah menginstruksikan para kepala desa melalui camat agar BLT-DD segera disalurkan, karena kenaikan BBM jelas berdampak pada semua sektor, termasuk harga kebutuhan bahan pokok.
"Para camat kita minta untuk melakukan pemantauan secara langsung, membantu mempercepat proses penyaluran," kata bupati.
Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT) di kabupaten ini sebanyak 144.656 KPM tersebar di 330 desa d 17 kecamatan kepulauan dan daratan.
Selain BLT-DD program bantuan sosial lainnya yang juga diberikan kepada masyarakat berupa bantuan langsung tunai bagi petani dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, serta bantuan pendidikan dari program keluarga harapan (PKH).
Sementara itu, guna mempercepat pelaksanaan bantuan, Pemkab Sumenep juga berkoordinasi dengan TNI-Polri guna membantu pengamanan di lapangan.
"TNI dan Polri yang bertugas di desa, kami minta untuk ikut membantu, sehingga dengan demikian, pelaksanaan bisa lebih cepat," katanya.
BLT dana desa yang belum tersalurkan di kabupaten ini untuk periode Juli, Agustus, hingga September 2022, sebesar Rp300 ribu per bulan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Menurut Bupati Sumenep Achmad Fauzi di Sumenep, Jawa Timur, Kamis, pihaknya telah menginstruksikan para kepala desa melalui camat agar BLT-DD segera disalurkan, karena kenaikan BBM jelas berdampak pada semua sektor, termasuk harga kebutuhan bahan pokok.
"Para camat kita minta untuk melakukan pemantauan secara langsung, membantu mempercepat proses penyaluran," kata bupati.
Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT) di kabupaten ini sebanyak 144.656 KPM tersebar di 330 desa d 17 kecamatan kepulauan dan daratan.
Selain BLT-DD program bantuan sosial lainnya yang juga diberikan kepada masyarakat berupa bantuan langsung tunai bagi petani dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, serta bantuan pendidikan dari program keluarga harapan (PKH).
Sementara itu, guna mempercepat pelaksanaan bantuan, Pemkab Sumenep juga berkoordinasi dengan TNI-Polri guna membantu pengamanan di lapangan.
"TNI dan Polri yang bertugas di desa, kami minta untuk ikut membantu, sehingga dengan demikian, pelaksanaan bisa lebih cepat," katanya.
BLT dana desa yang belum tersalurkan di kabupaten ini untuk periode Juli, Agustus, hingga September 2022, sebesar Rp300 ribu per bulan. (*)
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022