Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi anggaran 2022 hingga 23 Agustus mencapai Rp47,79 triliun atau 41,07 persen dari total pagu anggaran dengan progress fisik sebesar 46,94 persen.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR berkomitmen dalam mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui barang dan jasa minimal 90 persen dari pagu anggaran. Hingga pertengahan Agustus 2022, realisasi belanja penggunaan PDN sebesar Rp44,61 Triliun atau 42,99 persen dari target Rp103,78 Triliun.
"Jadi dari anggaran Rp116,37 triliun, sekitar Rp103,78 triliun adalah untuk belanja produk dalam negeri," kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI seperti dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Kementerian PUPR melakukan percepatan realisasi anggaran tahun 2022 melalui upaya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa paket kegiatan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kemudian mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran, termasuk untuk pembangunan IKN, mempercepat pelaksanaan pekerjaan sesuai target dan batas waktu penyelesaian dengan meningkatkan pengawasan, menyelesaikan masalah tanah, Mempercepat penyelesaian kegiatan padat karya sesuai dengan target dan sasaran, serta mempercepat pemanfaatan potensi pagu tidak terserap untuk program prioritas/mendesak.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR berkomitmen dalam mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui barang dan jasa minimal 90 persen dari pagu anggaran. Hingga pertengahan Agustus 2022, realisasi belanja penggunaan PDN sebesar Rp44,61 Triliun atau 42,99 persen dari target Rp103,78 Triliun.
"Jadi dari anggaran Rp116,37 triliun, sekitar Rp103,78 triliun adalah untuk belanja produk dalam negeri," kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI seperti dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Kementerian PUPR melakukan percepatan realisasi anggaran tahun 2022 melalui upaya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa paket kegiatan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kemudian mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran, termasuk untuk pembangunan IKN, mempercepat pelaksanaan pekerjaan sesuai target dan batas waktu penyelesaian dengan meningkatkan pengawasan, menyelesaikan masalah tanah, Mempercepat penyelesaian kegiatan padat karya sesuai dengan target dan sasaran, serta mempercepat pemanfaatan potensi pagu tidak terserap untuk program prioritas/mendesak.
Editor : Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022