Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, tahun ini memperbaiki sedikitnya 285 rumah warga yang tidak layak huni sebagai upaya menekan angka kemiskinan di wilayah itu.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Kabupaten Sampang Abdul Rokib di Sampang, Jumat, mengatakan 285 rumah warga yang tidak layak huni itu tersebar pada empat desa yang masuk wilayah dua kecamatan.
"Masing-masing di Kecamatan Kadungdung dan di Kecamatan Banyuates," katanya.
Di Kecamatan Kedungdung, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada dua desa, yakni Pasarengan dan Palenggian, sedangkan di Kecamatan Banyuates tersebar di Desa Talon dan Palangaran Barat.
Abdul Rokit menuturkan awalnya Pemkab Sampang mengajukan 643 rumah warga yang tidak layak huni untuk mendapatkan bantuan pemerintah pusat guna perbaikannya.
Namun, dalam perkembangannya hanya 285 rumah yang mendapatkan bantuan, karena alokasi dana yang tersedia dari pemerintah terbatas.
"Dengan demikian, masih ada 385 unit rumah tidak layak huni di Sampang ini yang belum mendapatkan bantuan," katanya.
Ia menjelaskan besaran bantuan Rp20 juta dengan riancian Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta ongkos tukang.
"Program ini merupakan program penanganan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan pemerintah dalam rangka menekan angka kemiskinan dan memulihkan ekonomi warga akibat COVID-19," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Kabupaten Sampang Abdul Rokib di Sampang, Jumat, mengatakan 285 rumah warga yang tidak layak huni itu tersebar pada empat desa yang masuk wilayah dua kecamatan.
"Masing-masing di Kecamatan Kadungdung dan di Kecamatan Banyuates," katanya.
Di Kecamatan Kedungdung, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada dua desa, yakni Pasarengan dan Palenggian, sedangkan di Kecamatan Banyuates tersebar di Desa Talon dan Palangaran Barat.
Abdul Rokit menuturkan awalnya Pemkab Sampang mengajukan 643 rumah warga yang tidak layak huni untuk mendapatkan bantuan pemerintah pusat guna perbaikannya.
Namun, dalam perkembangannya hanya 285 rumah yang mendapatkan bantuan, karena alokasi dana yang tersedia dari pemerintah terbatas.
"Dengan demikian, masih ada 385 unit rumah tidak layak huni di Sampang ini yang belum mendapatkan bantuan," katanya.
Ia menjelaskan besaran bantuan Rp20 juta dengan riancian Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta ongkos tukang.
"Program ini merupakan program penanganan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan pemerintah dalam rangka menekan angka kemiskinan dan memulihkan ekonomi warga akibat COVID-19," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022