Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur mengikuti proses akreditasi untuk memperkuat fungsi melalui pendidikan dan pelatihan bidang kebencanaan.
"Dengan akreditasi ini kami dapat menyelenggarakan program diklat mitigasi kebencanaan bagi ASN maupun sukarelawan, kemudian menjadi lembaga pelatihan teknis penanggulangan bencana," ujar Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai di Surabaya, Selasa.
Proses akreditasi telah berlangsung pada tahap visitasi yang dipimpin langsung Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Berton Suar Pelita Panjaitan.
Visitasi akreditasi yang diajukan melalui "Sistem Informasi Akreditasi Daring" (Si-Akang) berlangsung mulai hari ini hingga tiga hari ke depan.
Kepada tim assesor, Aries menjelaskan terkait kondisi demografi dan topografi Jatim yang sangat luas dan beragam.
Provinsi Jatim memiliki 127 gunung yang tujuh di antaranya termasuk gunung aktif dengan letak di daerah rawan atau berdekatan dengan jalur pertemuan lempeng tektonik.
"Lalu, sebagian besar kawasan pesisir pantai di Jatim rawan tsunami," ucap AAP, sapaan akrabnya.
Tak itu saja, kondisi iklim tropis di Jatim kerap menyebabkan banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan hingga abrasi.
"Berbagai potensi bencana ini harus dimitigasi dengan strategi penanggulangan yang terintegrasi untuk meminimalisir risiko dan korban," katanya.
Mengenai antisipasi bencana, Pemprov Jatim terus berupaya mewujudkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.
Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta kesiapsiagaan, bahkan penanganan bencana juga masuk dalam tujuh prioritas pembangunan daerah Jatim 2023, yakni Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup.
"Indeks Risiko Bencana telah dimasukkan oleh Gubernur Khofifah sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Pusdiklat BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan mengatakan akreditasi dilakukan untuk penilaian kelayakan lembaga pelatihan dalam melaksanakan diklat teknis penanggulangan bencana.
"Kami datang untuk melakukan verifikasi akreditasi BPSDM Jatim selaku penyelenggara diklat penanggulangan bencana," katanya.
Menurut dia, apa yang sudah dilakukan BPSDM Jatim dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sudah sangat luar biasa.
"Kami juga perlu belajar dari inovasi-inovasi yang dilakukan BPSDM Jatim," tambah Berton.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Dengan akreditasi ini kami dapat menyelenggarakan program diklat mitigasi kebencanaan bagi ASN maupun sukarelawan, kemudian menjadi lembaga pelatihan teknis penanggulangan bencana," ujar Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai di Surabaya, Selasa.
Proses akreditasi telah berlangsung pada tahap visitasi yang dipimpin langsung Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Berton Suar Pelita Panjaitan.
Visitasi akreditasi yang diajukan melalui "Sistem Informasi Akreditasi Daring" (Si-Akang) berlangsung mulai hari ini hingga tiga hari ke depan.
Kepada tim assesor, Aries menjelaskan terkait kondisi demografi dan topografi Jatim yang sangat luas dan beragam.
Provinsi Jatim memiliki 127 gunung yang tujuh di antaranya termasuk gunung aktif dengan letak di daerah rawan atau berdekatan dengan jalur pertemuan lempeng tektonik.
"Lalu, sebagian besar kawasan pesisir pantai di Jatim rawan tsunami," ucap AAP, sapaan akrabnya.
Tak itu saja, kondisi iklim tropis di Jatim kerap menyebabkan banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan hingga abrasi.
"Berbagai potensi bencana ini harus dimitigasi dengan strategi penanggulangan yang terintegrasi untuk meminimalisir risiko dan korban," katanya.
Mengenai antisipasi bencana, Pemprov Jatim terus berupaya mewujudkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.
Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta kesiapsiagaan, bahkan penanganan bencana juga masuk dalam tujuh prioritas pembangunan daerah Jatim 2023, yakni Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup.
"Indeks Risiko Bencana telah dimasukkan oleh Gubernur Khofifah sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Pusdiklat BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan mengatakan akreditasi dilakukan untuk penilaian kelayakan lembaga pelatihan dalam melaksanakan diklat teknis penanggulangan bencana.
"Kami datang untuk melakukan verifikasi akreditasi BPSDM Jatim selaku penyelenggara diklat penanggulangan bencana," katanya.
Menurut dia, apa yang sudah dilakukan BPSDM Jatim dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sudah sangat luar biasa.
"Kami juga perlu belajar dari inovasi-inovasi yang dilakukan BPSDM Jatim," tambah Berton.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022