Sejumlah warga Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat menjadikan salah satu gedung bekas lokalisasi Dolly di Putat Jaya, Sawahan, untuk gedung sekolah menengah pertama (SMP) negeri.
"Ini agar warga sekitar tidak terdampak kebijakan zonasi saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)," kata Setyo Nugroho, warga Sawahan, kepada Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni saat menghadiri kegiatan konsolidasi Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Sawahan di Surabaya, Minggu.
Menurut Setyo, selama ini warga kesulitan saat mendaftarkan anaknya ke SMP negeri yang memakai zonasi. Untuk itu, melalui Ketua Fraksi Golkar, pihaknya berharap agar persoalan ini bisa disampaikan ke Pemkot Surabaya.
Mendapati hal itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengaku sudah menyuarakan perlunya kebijakan khusus bagi kelurahan yang tidak ada sekolah negeri, baik di Kelurahan Putat Jaya, Medokan Ayu maupun Benowo.
"Ini agar warga sekitar bisa tetap bersekolah di sekolah negeri, tidak terkena dampak kebijakan zonasi. Mudah-mudahan segera ada kebijakan khusus dari wali kota terkait dengan problematika klasik ini," katanya.
Arif Fathoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini menegaskan dalam setiap kegiatan partai, pihaknya selalu menyampaikan bahwa tahun 2022 adalah tahun konsolidasi dan kolaborasi mesin partai dengan masyarakat.
"Maka secara otomatis sudah menjadi kewajiban seluruh kader Partai Golkar di manapun berada untuk membuka telinga selebar-lebarnya agar mengetahui apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat," ujarnya.
Apalagi, lanjut Arif, hakikat kerja politik adalah kerja kemanusiaan sehingga berbagai hal yang menjadi persoalan warga harus diperjuangkan dengan sepenuh hati.
Dalam kesempatan konsolidasi organisasi yang dikemas dengan acara rakyat mengadu tersebut, kata Arif, banyak persoalan yang disampaikan masyarakat, salah satunya harapan warga sekitar bekas lokalisasi Dolly agar dibangun gedung SMP negeri.
"Harapan ini tentu menjadi bekal kami dalam mengemban amanah rakyat di DPRD Surabaya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Ini agar warga sekitar tidak terdampak kebijakan zonasi saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)," kata Setyo Nugroho, warga Sawahan, kepada Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni saat menghadiri kegiatan konsolidasi Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Sawahan di Surabaya, Minggu.
Menurut Setyo, selama ini warga kesulitan saat mendaftarkan anaknya ke SMP negeri yang memakai zonasi. Untuk itu, melalui Ketua Fraksi Golkar, pihaknya berharap agar persoalan ini bisa disampaikan ke Pemkot Surabaya.
Mendapati hal itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengaku sudah menyuarakan perlunya kebijakan khusus bagi kelurahan yang tidak ada sekolah negeri, baik di Kelurahan Putat Jaya, Medokan Ayu maupun Benowo.
"Ini agar warga sekitar bisa tetap bersekolah di sekolah negeri, tidak terkena dampak kebijakan zonasi. Mudah-mudahan segera ada kebijakan khusus dari wali kota terkait dengan problematika klasik ini," katanya.
Arif Fathoni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini menegaskan dalam setiap kegiatan partai, pihaknya selalu menyampaikan bahwa tahun 2022 adalah tahun konsolidasi dan kolaborasi mesin partai dengan masyarakat.
"Maka secara otomatis sudah menjadi kewajiban seluruh kader Partai Golkar di manapun berada untuk membuka telinga selebar-lebarnya agar mengetahui apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat," ujarnya.
Apalagi, lanjut Arif, hakikat kerja politik adalah kerja kemanusiaan sehingga berbagai hal yang menjadi persoalan warga harus diperjuangkan dengan sepenuh hati.
Dalam kesempatan konsolidasi organisasi yang dikemas dengan acara rakyat mengadu tersebut, kata Arif, banyak persoalan yang disampaikan masyarakat, salah satunya harapan warga sekitar bekas lokalisasi Dolly agar dibangun gedung SMP negeri.
"Harapan ini tentu menjadi bekal kami dalam mengemban amanah rakyat di DPRD Surabaya," ujarnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022