Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar forum rembug bersama kelompok perempuan, anak dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan masukan dalam forum semacam musyawarah perencanaan pembangunan yang nantinya menjadi bagian dalam program pemerintah daerah.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menggali permasalahan dari kalangan perempuan, anak, dan disabilitas, yang nantinya diharapkan bisa ada solusi dalam program-program pembangunan.
"Kami sengaja bikin semacam rembug sektoral semacam ini karena kesadaran Pemkab Banyuwangi bahwa butuh kebijakan afirmatif untuk memperkuat pemberdayaan terhadap kaum perempuan dan penyandang disabilitas, juga terkait perlindungan dan pengembangan SDM anak," kata Bupati Ipuk di Banyuwangi, Rabu.
Harapannya, ke depan kualitas program pembangunan mengenai perempuan, anak dan penyandang disabilitas bisa terus meningkat.
Bupati Ipuk menegaskan bahwa dirinya memiliki komitmen penuh untuk memberi ruang dan akses bagi kalangan rentan ini. Mulai dari regulasi hingga implementasi program.
"Banyuwangi telah memiliki sejumlah perda yang mengatur tentang disabilitas, anak, dan hak-hak perempuan. Ini akan terus kami pastikan dapat berjalan dengan baik," katanya.
Forum ini diikuti 50 peserta dari berbagai unsur pegiat pemberdayaan perempuan, anak dan penyandang disabilitas, di antaranya organisasi perempuan berbasis keagamaan, seperti Aisyiyah, Muslimat, Fatayat dan sejumlah perkumpulan perempuan lintas agama lainnya. Selain itu juga hadir sejumlah akademisi, NGO dan organisasi kemasyarakatan yang terkait.
Dalam forum tersebut, para peserta fokus membahas lima isu utama, yakni kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan sosial.
Salah seorang fasilitator, Ervina Wahyu, menyoroti tentang pemberdayaan ekonomi perempuan, salah satunya dengan pelatihan kewirausahaan yang berkelanjutan.
"Agar perempuan memiliki kemandirian secara ekonomi sehingga dapat membantu kesejahteraan keluarga. Pelatihan harus dilakukan terus bertahap, jangan sepotong-potong," kata akademisi dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi itu.
Selain itu, aktivis pendidikan anak, Masfufah, menekankan tentang pendidikan bagi kalangan disabilitas. Dia meminta Pemkab Banyuwangi untuk mengalokasikan beasiswa khusus bagi kalangan disabilitas dan para siswa yang orang tuanya berkebutuhan khusus.
"Perlu juga pemkab memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas di perkantoran dan ruang publik," kata Founder Yayasan Matahati yang bergerak dalam sekolah anak berkebutuhan khusus itu.
Hal senada disampaikan pegiat Disabilitas Motor Indonesia, Temon. Ia menceritakan pengalamannya saat mengunjungi sejumlah kantor instansi yang masih belum ramah penyandang disabilitas.
Aktivis perempuan Emi Hidayati mengusulkan perlu adanya keterlibatan aparatur pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa dalam menangani berbagai isu-isu tersebut.
"Yang paling mendesak saat ini adalah mengintegrasikan seluruh data tentang disabilitas, anak dan perempuan secara menyeluruh dari tingkat desa sampai kabupaten," kata aktivis yang juga pernah menjadi Ketua PC Fatayat NU Banyuwangi itu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menggali permasalahan dari kalangan perempuan, anak, dan disabilitas, yang nantinya diharapkan bisa ada solusi dalam program-program pembangunan.
"Kami sengaja bikin semacam rembug sektoral semacam ini karena kesadaran Pemkab Banyuwangi bahwa butuh kebijakan afirmatif untuk memperkuat pemberdayaan terhadap kaum perempuan dan penyandang disabilitas, juga terkait perlindungan dan pengembangan SDM anak," kata Bupati Ipuk di Banyuwangi, Rabu.
Harapannya, ke depan kualitas program pembangunan mengenai perempuan, anak dan penyandang disabilitas bisa terus meningkat.
Bupati Ipuk menegaskan bahwa dirinya memiliki komitmen penuh untuk memberi ruang dan akses bagi kalangan rentan ini. Mulai dari regulasi hingga implementasi program.
"Banyuwangi telah memiliki sejumlah perda yang mengatur tentang disabilitas, anak, dan hak-hak perempuan. Ini akan terus kami pastikan dapat berjalan dengan baik," katanya.
Forum ini diikuti 50 peserta dari berbagai unsur pegiat pemberdayaan perempuan, anak dan penyandang disabilitas, di antaranya organisasi perempuan berbasis keagamaan, seperti Aisyiyah, Muslimat, Fatayat dan sejumlah perkumpulan perempuan lintas agama lainnya. Selain itu juga hadir sejumlah akademisi, NGO dan organisasi kemasyarakatan yang terkait.
Dalam forum tersebut, para peserta fokus membahas lima isu utama, yakni kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan sosial.
Salah seorang fasilitator, Ervina Wahyu, menyoroti tentang pemberdayaan ekonomi perempuan, salah satunya dengan pelatihan kewirausahaan yang berkelanjutan.
"Agar perempuan memiliki kemandirian secara ekonomi sehingga dapat membantu kesejahteraan keluarga. Pelatihan harus dilakukan terus bertahap, jangan sepotong-potong," kata akademisi dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi itu.
Selain itu, aktivis pendidikan anak, Masfufah, menekankan tentang pendidikan bagi kalangan disabilitas. Dia meminta Pemkab Banyuwangi untuk mengalokasikan beasiswa khusus bagi kalangan disabilitas dan para siswa yang orang tuanya berkebutuhan khusus.
"Perlu juga pemkab memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas di perkantoran dan ruang publik," kata Founder Yayasan Matahati yang bergerak dalam sekolah anak berkebutuhan khusus itu.
Hal senada disampaikan pegiat Disabilitas Motor Indonesia, Temon. Ia menceritakan pengalamannya saat mengunjungi sejumlah kantor instansi yang masih belum ramah penyandang disabilitas.
Aktivis perempuan Emi Hidayati mengusulkan perlu adanya keterlibatan aparatur pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa dalam menangani berbagai isu-isu tersebut.
"Yang paling mendesak saat ini adalah mengintegrasikan seluruh data tentang disabilitas, anak dan perempuan secara menyeluruh dari tingkat desa sampai kabupaten," kata aktivis yang juga pernah menjadi Ketua PC Fatayat NU Banyuwangi itu. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022