Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali memberlakukan kebijakan penjemputan untuk setiap pekerja migran Indonesia asal daerah itu yang pulang kampung demi mencegah sekaligus mengantisipasi merebaknya COVID-19 varian Omicron.
"Kepulangan pekerja migran akan diperketat. Kami akan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim. Kami juga akan lakukan penjemputan seperti dulu jika itu memang dirasa perlu dan mendesak," kata Bupati Tulungagung Maryoto Birowo di Tulungagung, Rabu.
Selain itu, mitigasi wabah COVID-19 varian Omicron juga akan dilakukan seluruh jajaran satgas bersama struktur perangkat. Tidak hanya di level kabupaten, namun juga hingga jaringan tiga pilar tingkat desa/kelurahan.
Pengawasan terhadap warga pendatang, terutama yang baru melakukan perjalanan dari luar negeri akan diperketat. Satgas tingkat desa bersama pemerintah desa juga diwajibkan mengaktifkan fasilitas isolasi terpusat yang telah ada, berikut menyiagakan relawan.
Pemerintah Desa diminta menyediakan tempat isolasi terpusat. Puskesmas diminta siaga dan menyiapkan kebutuhan obat-obatan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Agus Santoso mengatakan hingga Maret ada 1.407 pekerja migran yang habis kontraknya.
Pekerja migran ini diperkirakan pulang ke Indonesia setelah habis kontrak, kecuali yang kontraknya diperpanjang. "Kalau sampai Mei bisa dua kali lipat," ujarnya.
Disinggung teknis pemulangan pekerja migran, Agus menjelaskan setelah sampai di Tanah Air, pekerja migran dikarantina selama 6 hari oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim.
Lalu setelah enam hari di tes usap PCR. Jika hasilnya negatif, pekerja migran yang bersangkutan diperbolehkan pulang dengan dijemput oleh Pemerintah Kabupaten, lalu dijemput oleh pemerintah desa.
"Di desa dikarantina lagi selama delapan hari," katanya seraya menambahkan karantina bisa dilakukan terpusat atau secara mandiri.
Agus juga menjelaskan pihaknya hanya bisa memantau PMI yang resmi. Namun, untuk pekerja migran yang ilegal, pihaknya tak bisa memantau karena jumlahnya diyakini jauh lebih besar.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Kepulangan pekerja migran akan diperketat. Kami akan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim. Kami juga akan lakukan penjemputan seperti dulu jika itu memang dirasa perlu dan mendesak," kata Bupati Tulungagung Maryoto Birowo di Tulungagung, Rabu.
Selain itu, mitigasi wabah COVID-19 varian Omicron juga akan dilakukan seluruh jajaran satgas bersama struktur perangkat. Tidak hanya di level kabupaten, namun juga hingga jaringan tiga pilar tingkat desa/kelurahan.
Pengawasan terhadap warga pendatang, terutama yang baru melakukan perjalanan dari luar negeri akan diperketat. Satgas tingkat desa bersama pemerintah desa juga diwajibkan mengaktifkan fasilitas isolasi terpusat yang telah ada, berikut menyiagakan relawan.
Pemerintah Desa diminta menyediakan tempat isolasi terpusat. Puskesmas diminta siaga dan menyiapkan kebutuhan obat-obatan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Agus Santoso mengatakan hingga Maret ada 1.407 pekerja migran yang habis kontraknya.
Pekerja migran ini diperkirakan pulang ke Indonesia setelah habis kontrak, kecuali yang kontraknya diperpanjang. "Kalau sampai Mei bisa dua kali lipat," ujarnya.
Disinggung teknis pemulangan pekerja migran, Agus menjelaskan setelah sampai di Tanah Air, pekerja migran dikarantina selama 6 hari oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim.
Lalu setelah enam hari di tes usap PCR. Jika hasilnya negatif, pekerja migran yang bersangkutan diperbolehkan pulang dengan dijemput oleh Pemerintah Kabupaten, lalu dijemput oleh pemerintah desa.
"Di desa dikarantina lagi selama delapan hari," katanya seraya menambahkan karantina bisa dilakukan terpusat atau secara mandiri.
Agus juga menjelaskan pihaknya hanya bisa memantau PMI yang resmi. Namun, untuk pekerja migran yang ilegal, pihaknya tak bisa memantau karena jumlahnya diyakini jauh lebih besar.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022