Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berinisiatif mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah yang pelaksanaannya bersamaan dengan pemilu pada tahun 2024.
"Dana cadangan itu harus segera dipersiapkan sebagai penopang hibah dari pemerintah pusat dalam Pemilu 2024," kata Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dalam siaran pers yang dirilis Humas Pemkab Trenggalek, Selasa.
Arifin berargumentasi bahwa pembentukan dana cadangan untuk pemilu itu sebagai upaya untuk meminimalisasi beban pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Pasalnya, pesta demokrasi lima tahunan itu diperkirakan menyerap anggaran yang besar.
"Anggaran yang dibutuhkan cukup besar dan tidak mungkin bisa dipenuhi dalam satu anggaran," ujarnya.
Dengan dibentuknya dana cadangan itu, dia berharap tidak mengganggu dukungan anggaran untuk operasional lainnya yang sudah direncanakan dalam APBD.
"Dengan pembentukan dana cadangan ini, tentunya tidak akan mengganggu anggaran pembangunan pada tahun itu," ujarnya.
Selain soal Raperda Pembentukan Dana Cadangan, pada pengujung tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga mengusulkan Raperda Percepatan Pembangunan RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
Dukungan alokasi pembangunan rumah sakit pelat merah itu, kata dia, berasal dari skema pinjaman sekitar Rp150 miliar.
"Untuk Raperda Percepatan Pembangunan RSUD dr. Soedomo lebih disebabkan kebutuhan administratif saja. Pasalnya, pelaksanaan pembangunan RSUD dr. Soedomo membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran sehingga penganggarannya juga melebihi satu tahun anggaran," katanya menjelaskan.
Untuk diketahui, sejak diajukan ke DPRD Kabupaten Trenggalek, dua raperda itu masih dalam pembahasan kalangan legislatif bersama eksekutif.
Selain dua ranperda itu, kalangan legislatif masih memiliki sejumlah pekerja untuk menuntaskan pembahasan raperda-raperda lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Dana cadangan itu harus segera dipersiapkan sebagai penopang hibah dari pemerintah pusat dalam Pemilu 2024," kata Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dalam siaran pers yang dirilis Humas Pemkab Trenggalek, Selasa.
Arifin berargumentasi bahwa pembentukan dana cadangan untuk pemilu itu sebagai upaya untuk meminimalisasi beban pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Pasalnya, pesta demokrasi lima tahunan itu diperkirakan menyerap anggaran yang besar.
"Anggaran yang dibutuhkan cukup besar dan tidak mungkin bisa dipenuhi dalam satu anggaran," ujarnya.
Dengan dibentuknya dana cadangan itu, dia berharap tidak mengganggu dukungan anggaran untuk operasional lainnya yang sudah direncanakan dalam APBD.
"Dengan pembentukan dana cadangan ini, tentunya tidak akan mengganggu anggaran pembangunan pada tahun itu," ujarnya.
Selain soal Raperda Pembentukan Dana Cadangan, pada pengujung tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga mengusulkan Raperda Percepatan Pembangunan RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
Dukungan alokasi pembangunan rumah sakit pelat merah itu, kata dia, berasal dari skema pinjaman sekitar Rp150 miliar.
"Untuk Raperda Percepatan Pembangunan RSUD dr. Soedomo lebih disebabkan kebutuhan administratif saja. Pasalnya, pelaksanaan pembangunan RSUD dr. Soedomo membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran sehingga penganggarannya juga melebihi satu tahun anggaran," katanya menjelaskan.
Untuk diketahui, sejak diajukan ke DPRD Kabupaten Trenggalek, dua raperda itu masih dalam pembahasan kalangan legislatif bersama eksekutif.
Selain dua ranperda itu, kalangan legislatif masih memiliki sejumlah pekerja untuk menuntaskan pembahasan raperda-raperda lainnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021