Penyerapan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 pada kuartal III menjadi tertinggi di Jatim dan per 29 Oktober 2021 realisasi belanja APBD mencapai 70,36 persen, sesuai data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Data tersebut dipaparkan Kemendagri saat Rakor Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) kabupaten/kota se-Jatim di Surabaya pada pekan lalu.
"Pemkab Banyuwangi terus menjaga performa kinerja penyerapan APBD," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani usai mengikuti Rakor Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan secara virtual, Senin.
Ia menjelaskan percepatan penyerapan APBD untuk menjaga pergerakan ekonomi lokal. Di tengah dunia usaha yang masih melambat karena pandemi, APBD menjadi instrumen yang bisa berperan menggerakkan ekonomi.
"Meski kapasitas fiskal daerah saat ini juga relatif terbatas, kami terus mendorong penyerapannya agar bisa mendorong ekonomi lokal," kata Ipuk.
Ipuk mengatakan penyerapan APBD cukup penting untuk menggerakkan perekonomian daerah. Gelontoran dana APBD melalui beragam pekerjaan dan belanja daerah bisa menjadi stimulan ekonomi warga.
"Situasi saat ini memang tidak mudah. Pemkab Banyuwangi terus berupaya mengoptimalkan instrumen fiskal yang juga sebenarnya dalam ruang yang terbatas untuk menggerakkan perekonomian," tuturnya.
Kata Bupati Ipuk, salah satu kunci untuk menggerakkan ekonomi daerah saat ini memang ada pada belanja pemerintah.
"Di situasi seperti ini, kalau belanja pemerintahnya jalan, dunia usaha juga akan bergerak. Oleh karena itu, kami perlu optimal dalam penyerapan anggaran, sesuai arahan Presiden Jokowi dan Ibu Gubernur," ujarnya.
Dengan APBD yang terserap dengan baik, berbagai pekerjaan di masyarakat berjalan seperti perbaikan/pembangunan jalan, bantuan usaha kecil, penanganan sektor kesehatan, dan sebagainya.
"Ada penyerapan tenaga kerja, ada uang yang berputar. Begitu juga program lain seperti pemberian beasiswa, bantuan alat ke UMKM, berarti ada uang yang dibelanjakan untuk berputar di warga. Ini sederhana, tapi konkrit, dan kami usahakan penyerapannya bisa terus optimal," ucap Ipuk.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Mujiono mengatakan, optimalnya penyerapan anggaran karena tim anggaran rutin melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Konsolidasi dilakukan terus dengan OPD terkait proses maupun kendala yang dihadapi.
"Rutin monev, kalau ada masalah kami segera bantu selesaikan. Selain itu, penyerapan yang optimal juga ditopang proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan by system. Hal ini akan mempercepat proses pengadaan barang maupun jasa, sekaligus memudahkan kita memantau perkembangannya karena sudah ada sistemnya," ujarnya.
Dari sisi pendapatan, APBD Banyuwangi per akhir Oktober mencapai 74,38 persen secara keseluruhan.
"Untuk APBD Perubahan 2021 ini juga segera kami kebut realisasi belanja dan pendapatannya. Saya harap capaian ini bisa diakselerasi sesuai target," tutur Mujiono. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Data tersebut dipaparkan Kemendagri saat Rakor Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) kabupaten/kota se-Jatim di Surabaya pada pekan lalu.
"Pemkab Banyuwangi terus menjaga performa kinerja penyerapan APBD," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani usai mengikuti Rakor Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan secara virtual, Senin.
Ia menjelaskan percepatan penyerapan APBD untuk menjaga pergerakan ekonomi lokal. Di tengah dunia usaha yang masih melambat karena pandemi, APBD menjadi instrumen yang bisa berperan menggerakkan ekonomi.
"Meski kapasitas fiskal daerah saat ini juga relatif terbatas, kami terus mendorong penyerapannya agar bisa mendorong ekonomi lokal," kata Ipuk.
Ipuk mengatakan penyerapan APBD cukup penting untuk menggerakkan perekonomian daerah. Gelontoran dana APBD melalui beragam pekerjaan dan belanja daerah bisa menjadi stimulan ekonomi warga.
"Situasi saat ini memang tidak mudah. Pemkab Banyuwangi terus berupaya mengoptimalkan instrumen fiskal yang juga sebenarnya dalam ruang yang terbatas untuk menggerakkan perekonomian," tuturnya.
Kata Bupati Ipuk, salah satu kunci untuk menggerakkan ekonomi daerah saat ini memang ada pada belanja pemerintah.
"Di situasi seperti ini, kalau belanja pemerintahnya jalan, dunia usaha juga akan bergerak. Oleh karena itu, kami perlu optimal dalam penyerapan anggaran, sesuai arahan Presiden Jokowi dan Ibu Gubernur," ujarnya.
Dengan APBD yang terserap dengan baik, berbagai pekerjaan di masyarakat berjalan seperti perbaikan/pembangunan jalan, bantuan usaha kecil, penanganan sektor kesehatan, dan sebagainya.
"Ada penyerapan tenaga kerja, ada uang yang berputar. Begitu juga program lain seperti pemberian beasiswa, bantuan alat ke UMKM, berarti ada uang yang dibelanjakan untuk berputar di warga. Ini sederhana, tapi konkrit, dan kami usahakan penyerapannya bisa terus optimal," ucap Ipuk.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Mujiono mengatakan, optimalnya penyerapan anggaran karena tim anggaran rutin melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Konsolidasi dilakukan terus dengan OPD terkait proses maupun kendala yang dihadapi.
"Rutin monev, kalau ada masalah kami segera bantu selesaikan. Selain itu, penyerapan yang optimal juga ditopang proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan by system. Hal ini akan mempercepat proses pengadaan barang maupun jasa, sekaligus memudahkan kita memantau perkembangannya karena sudah ada sistemnya," ujarnya.
Dari sisi pendapatan, APBD Banyuwangi per akhir Oktober mencapai 74,38 persen secara keseluruhan.
"Untuk APBD Perubahan 2021 ini juga segera kami kebut realisasi belanja dan pendapatannya. Saya harap capaian ini bisa diakselerasi sesuai target," tutur Mujiono. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021