Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penghargaan opini WTP terhadap LKPD diberikan karena Banyuwangi sukses diraih sembilan kali beruntun. Penghargaan diberikan dari Kementerian Keuangan (Menkeu) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Jatim, Jumat (29/10).
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Jatim, Taukhid mengatakan pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang telah berupaya keras untuk membuat LKPD dengan wajar sehingga memperoleh opini tertinggi dari BPK, yakni WTP.
"Alhamdulillah pada kesempatan LKPD tahun 2020 hampir semua pemerintah daerah di Jawa Timur, memperoleh opini WTP," kata Taukhid.
Jika dirunut sejak 2010, menurut dia, sejauh ini ada 27 pemerintah kabupaten/ kota di Jatim yang memperoleh lima atau enam kali opini WTP dari BPK secara beruntun. Khusus Banyuwangi, telah memperoleh opini WTP dari BPK selama sembilan kali berturut-turut.
"Saat ini ada dua pemerintah daerah, yakni Kota Blitar dan Malang yang sudah sepuluh kali berturut-turut. Insya-Allah tahun depan pemerintah yang memperoleh opini WTP sepuluh tahun beruntun akan bertambah. Selain Banyuwangi, ada dua daerah lain yang juga sudah mendapat opini WTP sembilan kali secara beruntun," paparnya.
Taukhid menambahkan, sebagaimana arahan Menkeu Sri Mulyani, hal terpenting dari opini WTP adalah, opini dari BPK tersebut merepresentasikan pengelolaan keuangan publik yang benar-benar untuk kemakmuran rakyat dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Ini yang akan kita uji ke depan. Karena itulah memang amanat Pasal 23 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tuturnya.
Penghargaan opini WTP terhadap LKPD diserahkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi. Selain Gubernur Khofifah, prosesi penyerahan penghargaan juga dihadiri 38 bupati dan wali kota se-Jatim.
Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani bersyukur Banyuwangi kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Apalagi, kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu dipilih sebagai lokasi penyerahan penghargaan opini WTP kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Jatim.
"Intinya, apa yang diperoleh Banyuwangi ini pasti karena kerja keras dan citra positif Banyuwangi," ujarnya.
Bupati Ipuk mengatakan prestasi yang berhasil diraih Banyuwangi tersebut harus terus dijaga, dipertahankan, dan bahkan ditingkatkan di waktu yang akan datang.
"Sehingga citra positif ini terus terjaga dam bisa mengundang orang datang ke Banyuwangi, tidak hanya untuk berwisata tetapi juga untuk melihat pembangunan atau perkembangan di Banyuwangi," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Penghargaan opini WTP terhadap LKPD diberikan karena Banyuwangi sukses diraih sembilan kali beruntun. Penghargaan diberikan dari Kementerian Keuangan (Menkeu) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Jatim, Jumat (29/10).
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Jatim, Taukhid mengatakan pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang telah berupaya keras untuk membuat LKPD dengan wajar sehingga memperoleh opini tertinggi dari BPK, yakni WTP.
"Alhamdulillah pada kesempatan LKPD tahun 2020 hampir semua pemerintah daerah di Jawa Timur, memperoleh opini WTP," kata Taukhid.
Jika dirunut sejak 2010, menurut dia, sejauh ini ada 27 pemerintah kabupaten/ kota di Jatim yang memperoleh lima atau enam kali opini WTP dari BPK secara beruntun. Khusus Banyuwangi, telah memperoleh opini WTP dari BPK selama sembilan kali berturut-turut.
"Saat ini ada dua pemerintah daerah, yakni Kota Blitar dan Malang yang sudah sepuluh kali berturut-turut. Insya-Allah tahun depan pemerintah yang memperoleh opini WTP sepuluh tahun beruntun akan bertambah. Selain Banyuwangi, ada dua daerah lain yang juga sudah mendapat opini WTP sembilan kali secara beruntun," paparnya.
Taukhid menambahkan, sebagaimana arahan Menkeu Sri Mulyani, hal terpenting dari opini WTP adalah, opini dari BPK tersebut merepresentasikan pengelolaan keuangan publik yang benar-benar untuk kemakmuran rakyat dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Ini yang akan kita uji ke depan. Karena itulah memang amanat Pasal 23 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tuturnya.
Penghargaan opini WTP terhadap LKPD diserahkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi. Selain Gubernur Khofifah, prosesi penyerahan penghargaan juga dihadiri 38 bupati dan wali kota se-Jatim.
Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani bersyukur Banyuwangi kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Apalagi, kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu dipilih sebagai lokasi penyerahan penghargaan opini WTP kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Jatim.
"Intinya, apa yang diperoleh Banyuwangi ini pasti karena kerja keras dan citra positif Banyuwangi," ujarnya.
Bupati Ipuk mengatakan prestasi yang berhasil diraih Banyuwangi tersebut harus terus dijaga, dipertahankan, dan bahkan ditingkatkan di waktu yang akan datang.
"Sehingga citra positif ini terus terjaga dam bisa mengundang orang datang ke Banyuwangi, tidak hanya untuk berwisata tetapi juga untuk melihat pembangunan atau perkembangan di Banyuwangi," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021