Aplikasi BebasBayar yang dikelola PT Bimasakti Muti Sinergi menggandeng Kementerian Keuangan mendorong penerimaan negara dengan mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Negara melalui Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3).
CEO PT Bimasakti Multi Sinergi, Ibnu Sunanto di Surabaya, Kamis mengatakan beberapa layanan pembayaran penerimaan negara yang bisa dilakukan melalui aplikasi BebasBayar, seperti pembayaran berbagai jenis pajak mulai dari PPN, Pph, PPnBM, Bea Cukai, Perpanjangan SIM, tilang, hingga biaya pengurusan paspor.
Ibnu usai peluncuran program mempermudah penerimaan negara di Hotel Vasa Surabaya menargetkan, tiga bulan ke depan setelah bekerja sama dengan Kemenkeu, diharapkan bisa melayani 30 ribu transaksi, mengingat BebasBayar saat ini memiliki member sebanyak 1,6 juta orang.
Baca Juga : Aplikasi BebasBayar Dorong Gerakkan Transaksi Nontunai
Kepala Seksi Pengelolaan Rekening Penerimaan Kemenkeu, Suhendi mengatakan, Bebas Bayar menjadi lembaga persepsi lainnya (LPL) ke-8 yang bisa melayani pembayaran penerimaan negara.
"BebasBayar ini juga satu-satunya yang berbasis di luar Jakarta yang bergabung sebagai lembaga presisi lainnya," ujarnya.
Suhendi mengatakan, modernisasi MPN G3 menjadi hal wajib di era digital teknologi, sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Jokowi untuk penerapan digitalisasi sistem keuangan negara.
Suhendi mengajak aplikasi-aplikasi fintech terpercaya lainnya untuk bekerja sama dengan Kementerian Keuangan meluncurkan layanan serupa.
Suhendi mengungkapkan, pembayaran penerimaan negara melalui LPL yang bekerja sama terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, ada sekitar 72 ribu transaski di seluruh Indonesia dengan nominal Rp 184 miliar.
Kemudian meningkat drastis pada 2020 menjadi 379 ribu transaksi dengan nominal Rp 2 triliu. Sepanjang 2021, tepatnya hingga September, lanjut Suhendi, transaksi juga meningkat dan telah mencapai Rp 2,5 triliun.
"Prediksinya bisa sampai Rp 4 triliun sepanjang 2021," ujar Suhendi.
Suhendi memastikan, LPL yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan adalah mereka yang telah lolos tahap seleksi.
Dimana sebelum dilakukan kerja sama, pihaknya melakukan pemeriksaan perangkat pendukung seperti sistem dan lain sebagainya. Termasuk Aplikasi BebasBayar yang menurutnya memiliki sistem yang mendukung untuk melayani pembayaran penerimaan negara.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
CEO PT Bimasakti Multi Sinergi, Ibnu Sunanto di Surabaya, Kamis mengatakan beberapa layanan pembayaran penerimaan negara yang bisa dilakukan melalui aplikasi BebasBayar, seperti pembayaran berbagai jenis pajak mulai dari PPN, Pph, PPnBM, Bea Cukai, Perpanjangan SIM, tilang, hingga biaya pengurusan paspor.
Ibnu usai peluncuran program mempermudah penerimaan negara di Hotel Vasa Surabaya menargetkan, tiga bulan ke depan setelah bekerja sama dengan Kemenkeu, diharapkan bisa melayani 30 ribu transaksi, mengingat BebasBayar saat ini memiliki member sebanyak 1,6 juta orang.
Baca Juga : Aplikasi BebasBayar Dorong Gerakkan Transaksi Nontunai
Kepala Seksi Pengelolaan Rekening Penerimaan Kemenkeu, Suhendi mengatakan, Bebas Bayar menjadi lembaga persepsi lainnya (LPL) ke-8 yang bisa melayani pembayaran penerimaan negara.
"BebasBayar ini juga satu-satunya yang berbasis di luar Jakarta yang bergabung sebagai lembaga presisi lainnya," ujarnya.
Suhendi mengatakan, modernisasi MPN G3 menjadi hal wajib di era digital teknologi, sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Jokowi untuk penerapan digitalisasi sistem keuangan negara.
Suhendi mengajak aplikasi-aplikasi fintech terpercaya lainnya untuk bekerja sama dengan Kementerian Keuangan meluncurkan layanan serupa.
Suhendi mengungkapkan, pembayaran penerimaan negara melalui LPL yang bekerja sama terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, ada sekitar 72 ribu transaski di seluruh Indonesia dengan nominal Rp 184 miliar.
Kemudian meningkat drastis pada 2020 menjadi 379 ribu transaksi dengan nominal Rp 2 triliu. Sepanjang 2021, tepatnya hingga September, lanjut Suhendi, transaksi juga meningkat dan telah mencapai Rp 2,5 triliun.
"Prediksinya bisa sampai Rp 4 triliun sepanjang 2021," ujar Suhendi.
Suhendi memastikan, LPL yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan adalah mereka yang telah lolos tahap seleksi.
Dimana sebelum dilakukan kerja sama, pihaknya melakukan pemeriksaan perangkat pendukung seperti sistem dan lain sebagainya. Termasuk Aplikasi BebasBayar yang menurutnya memiliki sistem yang mendukung untuk melayani pembayaran penerimaan negara.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021