Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur memfokuskan program pemerintahan pada Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2021 untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Menurut Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di Bangkalan, Sabtu, fokus pemulihan ekonomi yang diinginkan Pemkab Bangkalan di berbagai sektor, seperti usaha mikro, usaha pertanian, jasa dan transportasi, serta sektor ekonomi pariwisata dan budaya.

"Pemulihan ekonomi yang kita inginkan, yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan pandemi COVID-19 yang melanda Bangkalan dan berbagai lapisan masyarakat di Indonesia berpengaruh luar biasa pada pertumbuhan ekonomi, terutama pada pelaku usaha mikro.

"Kondisi ini sebenarnya sudah terjadi sejak awal 2020, dan hingga kini masih berlangsung, baik dalam skala mikro maupun dalam skala makro," katanya.

Pembatasan kegiatan masyarakat sebagai salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam rangka menekan penyebaran COVID-19, telah menyebabkan geliat ekonomi masyarakat lesu, bahkan ada yang gulung tikar.

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini juga cenderung minus, yakni lebih dari 2 persen.

"Belum lagi, seringnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi sebagai dampak dari perkembangan penyebaran COVID-19 yang sangat cepat, juga berdampak kurang menguntungkan, termasuk bagi kami di daerah," ujar "Ra Latif" sapaan karib Bupati Abdul Latif Amin Imron ini.

"Dasar inilah yang menjadi pertimbangan Pemkab Bangkalan memprioritaskan pada upaya pemulihan ekonomi pada Perubahan APBD 2021 ini," katanya.

Selain pemulihan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, program prioritas lainnya yang juga ditetapkan Pemkab Bangkalan tentang pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, peningkatan konektivitas dan keterjangkauan Wilayah.

Lalu, pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan pengentasan Kemiskinan.

Selanjutnya mewujudkan pemerintahan yang bertata kelola baik dan bermartabat melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dasar dan reformasi birokrasi.

"Sebab, bagi kami, tata kelola pemerintahan yang baik dan bermartabat, merupakan penunjang pokok dalam menggapai keberhasilan dalam berbagai sektor," ujar bupati.

Sebelumnya, saat menyampaikan nota pengantar Perubahan APBD Bangkalan pada rapat Paripurna di DPRD Bangkalan pada 17 September 2021, Bupati Abdul Latif Amin Imron juga melaporkan ke lembaga legislatif tentang kondisi keuangan Pemkab Bangkalan yang juga menurun dari sisi pendapatan, seperti pajak, retribusi dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi akibat pandemi COVID-19.

Pewarta: Abd Aziz

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021