Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memaparkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2021 kepada tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Wali Kota mengemukakan terdapat tiga fokus utama pada proses penilaian SAKIP, RB dan Zona Integritas (ZI) tahun ini yakni, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penyederhanaan birokrasi, serta inovasi pelayanan dan penguatan integritas selama pandemi.
"Dalam penyesuaian-penyesuaian tersebut kita sudah menyiapkan beberapa teknologi di Kota Kediri yaitu e-surat dan e-kinerja. Ke depan juga akan dikembangkan tanda tangan digital, integrasi data user dengan database kepegawaian, pengolah teks editor untuk buat surat. Kita akan coba mengembangkan sistem-sistem yang bisa disinergikan dengan banyak hal di Kota Kediri supaya pelayanan kita jadi lebih bagus lagi," kata Wali Kota di Kediri, Jumat.
Ia mengatakan dalam kondisi pandemi seperti ini, Pemerintah Kota Kediri mengambil kebijakan di antaranya refocusing anggaran, pembatasan kegiatan masyarakat, work from home, dan belajar dari rumah. Agar target capaian kinerja 2021 bisa terpenuhi, Pemerintah Kota Kediri memiliki strategi internal birokrasi.
Beberapa inovasi telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Untuk pemulihan ekonomi di antaranya Sistem Aplikasi Bank Data UMKM (Si Badu), Kredit Usaha Melayani Warga (Kurnia) keduanya dari Dinkop dan UMTK Kota Kediri, lalu Kediri Single Window for Investment (KSWI) dari DPMPTSP Kediri, Kita Keren dari Disbudparpora Kediri, Belanja Instan Dari Rumah (Bi Imah) inisiasi Disperdagin Kediri, ekspor produk UMKM, UMKM Go Digital, serta virtual expo.
Sedangkan inovasi untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di antaranya Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi (Sakti) dari Dispendukcapil Kediri, Sinergi Jaring Pengaman Sosial (Si Jamal), Bantuan Isoman (Batman), Santunan Hadapi Bencana Tunai (Sahabat), aplikasi Cek Bansos yang semuanya dari Dinsos Kota Kediri, serta Home Care Peduli oleh RSUD Gambiran Kota Kediri.
Wali Kota menambahkan dalam implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Kota Kediri Tahun 2020 ada delapan area perubahan. Selain itu ada 11 rekomendasi evaluasi RB tahun 2020 yang sudah ditindaklanjuti.
Di Kota Kediri terdapat tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Kediri berdasar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 yang mengalami kenaikan predikat. Ketiga OPD tersebut adalah Kecamatan Kota, DLHKP, serta Diskominfo Kota Kediri yang nilainya naik dari kategori BB menjadi A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Wali Kota mengemukakan terdapat tiga fokus utama pada proses penilaian SAKIP, RB dan Zona Integritas (ZI) tahun ini yakni, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penyederhanaan birokrasi, serta inovasi pelayanan dan penguatan integritas selama pandemi.
"Dalam penyesuaian-penyesuaian tersebut kita sudah menyiapkan beberapa teknologi di Kota Kediri yaitu e-surat dan e-kinerja. Ke depan juga akan dikembangkan tanda tangan digital, integrasi data user dengan database kepegawaian, pengolah teks editor untuk buat surat. Kita akan coba mengembangkan sistem-sistem yang bisa disinergikan dengan banyak hal di Kota Kediri supaya pelayanan kita jadi lebih bagus lagi," kata Wali Kota di Kediri, Jumat.
Ia mengatakan dalam kondisi pandemi seperti ini, Pemerintah Kota Kediri mengambil kebijakan di antaranya refocusing anggaran, pembatasan kegiatan masyarakat, work from home, dan belajar dari rumah. Agar target capaian kinerja 2021 bisa terpenuhi, Pemerintah Kota Kediri memiliki strategi internal birokrasi.
Beberapa inovasi telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Untuk pemulihan ekonomi di antaranya Sistem Aplikasi Bank Data UMKM (Si Badu), Kredit Usaha Melayani Warga (Kurnia) keduanya dari Dinkop dan UMTK Kota Kediri, lalu Kediri Single Window for Investment (KSWI) dari DPMPTSP Kediri, Kita Keren dari Disbudparpora Kediri, Belanja Instan Dari Rumah (Bi Imah) inisiasi Disperdagin Kediri, ekspor produk UMKM, UMKM Go Digital, serta virtual expo.
Sedangkan inovasi untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di antaranya Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi (Sakti) dari Dispendukcapil Kediri, Sinergi Jaring Pengaman Sosial (Si Jamal), Bantuan Isoman (Batman), Santunan Hadapi Bencana Tunai (Sahabat), aplikasi Cek Bansos yang semuanya dari Dinsos Kota Kediri, serta Home Care Peduli oleh RSUD Gambiran Kota Kediri.
Wali Kota menambahkan dalam implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Kota Kediri Tahun 2020 ada delapan area perubahan. Selain itu ada 11 rekomendasi evaluasi RB tahun 2020 yang sudah ditindaklanjuti.
Di Kota Kediri terdapat tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Kediri berdasar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 yang mengalami kenaikan predikat. Ketiga OPD tersebut adalah Kecamatan Kota, DLHKP, serta Diskominfo Kota Kediri yang nilainya naik dari kategori BB menjadi A.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021