Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut naik turunnya kasus COVID-19 di Kota Pahlawan, Jawa Timur, dipengaruhi perkembangan kasus yang ada wilayah aglomerasi di antaranya Kabupaten Sidoarjo dan Gresik.
"Artinya, kasus di kabupaten sekitar dapat berimplikasi terhadap meningkatnya COVID-19 di Surabaya," kata Wali Kota Eri di Surabaya, Selasa.
Menurut Eri, berdasarkan hasil evaluasi PPKM yang dilakukannya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), saat ini kasus COVID-19 di Kota Pahlawan sudah turun. Namun ia juga menyadari hal ini tentu dapat dipengaruhi terhadap kasus di wilayah aglomerasi.
"Semua sudah kami lakukan evaluasi dan sekarang memang Surabaya kalau ngomong (bicara) zona sudah turun (dari merah ke oranye)," ujarnya.
Selain itu, Wali Kota Eri juga menjelaskan, bahwa pemerintah pusat telah memberikan kebijakan relaksasi usaha secara bertahap, salah satunya adalah memperbolehkan pusat perbelanjaan atau mal beroperasi dengan kapasitas 50 persen. Ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terbaru Nomor 34 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, 3 dan 2.
"Ketika masih level 4 tapi sudah mulai 50 persen dibuka semua. Sehingga tujuannya meskipun sudah menurun, tapi pembukaan dilakukan secara bertahap," katanya.
Menurutnya, pembukaan sektor usaha secara bertahap dilakukan untuk menghindari euforia masyarakat yang dapat menyebabkan meningkatnya kembali kasus COVID-19. Langkah tersebut dinilainya agar masyarakat tetap menjaga kehati-hatian karena masih di tengah pandemi.
"Karena itu pusat melakukan (pembukaan) secara bertahap, dari 25 persen ke 50 persen, nanti 75 persen. Sehingga tidak euforia, tapi masih mengingat bahwa kita masih dalam masa pandemi dan masih dalam tahap kehati-hatian," ujarnya.
Meski begitu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menyebut, saat ini jumlah kesembuhan di Surabaya lebih besar daripada penambahan kasus COVID-19. Bahkan, jumlah pasien terkonfirmasi juga turut berkurang dan angka kematian menurun.
"Angka kematian Insya Allah juga jauh turun di Kota Surabaya. Yang awal dulu tinggi sekali, sekarang yang dimakamkan secara prokes (protokol kesehatan) sekitar delapan per hari ini," katanya.
Walaupun kasus di Surabaya telah menurun, Wali Kota Eri bersama Forkopimda tetap berkomitmen untuk berjuang mati-matian memutus mata rantai pandemi COVID-19. Tentu penanganan COVID-19 yang dilakukan ini seiring dengan upaya menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
"Bagaimana (kasus) Surabaya cepat turunnya dan kita bisa menggerakkan ekonomi. Karena ini kami sudah berdiskusi menurunkan Surabaya jadi zona kuning. Jadi penanganan tidak hanya fokus pada COVID-19 saja, karena kalau cuma ngatasi COVID-19, ekonomi tidak bisa jalan ngegas (cepat)," ujarnya.
Oleh karena itu, Wali Kota Eri menegaskan, bahwa fokus utama saat ini adalah bagaimana dapat meningkatkan sektor ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk pula memberikan perhatian terhadap warga yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu di sektor, nasib para pekerja yang dirumahkan karena dampak PPKM ini juga menjadi fokusnya.
"Bagaimana posisinya warga Surabaya yang UMKM, kena PHK, yang kerja tapi tidak maksimal itu bagaimana meningkatkan kembali. Sehingga langkah-langkah apa yang harus diambil itu kami lakukan bersama orang-orang hebat (Forkopimda) di Surabaya ini," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Artinya, kasus di kabupaten sekitar dapat berimplikasi terhadap meningkatnya COVID-19 di Surabaya," kata Wali Kota Eri di Surabaya, Selasa.
Menurut Eri, berdasarkan hasil evaluasi PPKM yang dilakukannya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), saat ini kasus COVID-19 di Kota Pahlawan sudah turun. Namun ia juga menyadari hal ini tentu dapat dipengaruhi terhadap kasus di wilayah aglomerasi.
"Semua sudah kami lakukan evaluasi dan sekarang memang Surabaya kalau ngomong (bicara) zona sudah turun (dari merah ke oranye)," ujarnya.
Selain itu, Wali Kota Eri juga menjelaskan, bahwa pemerintah pusat telah memberikan kebijakan relaksasi usaha secara bertahap, salah satunya adalah memperbolehkan pusat perbelanjaan atau mal beroperasi dengan kapasitas 50 persen. Ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terbaru Nomor 34 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, 3 dan 2.
"Ketika masih level 4 tapi sudah mulai 50 persen dibuka semua. Sehingga tujuannya meskipun sudah menurun, tapi pembukaan dilakukan secara bertahap," katanya.
Menurutnya, pembukaan sektor usaha secara bertahap dilakukan untuk menghindari euforia masyarakat yang dapat menyebabkan meningkatnya kembali kasus COVID-19. Langkah tersebut dinilainya agar masyarakat tetap menjaga kehati-hatian karena masih di tengah pandemi.
"Karena itu pusat melakukan (pembukaan) secara bertahap, dari 25 persen ke 50 persen, nanti 75 persen. Sehingga tidak euforia, tapi masih mengingat bahwa kita masih dalam masa pandemi dan masih dalam tahap kehati-hatian," ujarnya.
Meski begitu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menyebut, saat ini jumlah kesembuhan di Surabaya lebih besar daripada penambahan kasus COVID-19. Bahkan, jumlah pasien terkonfirmasi juga turut berkurang dan angka kematian menurun.
"Angka kematian Insya Allah juga jauh turun di Kota Surabaya. Yang awal dulu tinggi sekali, sekarang yang dimakamkan secara prokes (protokol kesehatan) sekitar delapan per hari ini," katanya.
Walaupun kasus di Surabaya telah menurun, Wali Kota Eri bersama Forkopimda tetap berkomitmen untuk berjuang mati-matian memutus mata rantai pandemi COVID-19. Tentu penanganan COVID-19 yang dilakukan ini seiring dengan upaya menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
"Bagaimana (kasus) Surabaya cepat turunnya dan kita bisa menggerakkan ekonomi. Karena ini kami sudah berdiskusi menurunkan Surabaya jadi zona kuning. Jadi penanganan tidak hanya fokus pada COVID-19 saja, karena kalau cuma ngatasi COVID-19, ekonomi tidak bisa jalan ngegas (cepat)," ujarnya.
Oleh karena itu, Wali Kota Eri menegaskan, bahwa fokus utama saat ini adalah bagaimana dapat meningkatkan sektor ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk pula memberikan perhatian terhadap warga yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu di sektor, nasib para pekerja yang dirumahkan karena dampak PPKM ini juga menjadi fokusnya.
"Bagaimana posisinya warga Surabaya yang UMKM, kena PHK, yang kerja tapi tidak maksimal itu bagaimana meningkatkan kembali. Sehingga langkah-langkah apa yang harus diambil itu kami lakukan bersama orang-orang hebat (Forkopimda) di Surabaya ini," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021