Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, berupaya mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 melalui pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurut Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di Bangkalan, Jumat, langkah itu dilakukan karena jenis usaha mikro merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat di wilayah itu, sedangkan BUMDes merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di pedesaan.
"Pandangan kami, jika sektor UMKM hidup dan BUMDes yang tersebar di berbagai desa di Bangkalan ini berdaya, maka kami yakin upaya pemulihan ekonomi akan lebih cepat," katanya.
Bupati menjelaskan telah memerintah kepada masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi sektor UMKM dan BUMDes tersebut untuk segera berkoordinasi melakukan langkah taktis dan strategis, sehingga para pelaku usaha mikro bisa terus bergeliat.
Bupati menjelaskan, sebenarnya pemerintah pusat telah membuat kebijakan stimulan untuk membantu memulihkan ekonomi para pelaku usaha mikro melalui program modal usaha atau yang disebut dengan Bantuan Presiden (Banpres).
"Akan tetapi, bagi kami program ini tidak cukup hanya diserahkan kepada pusat saja. Pengawalan dan pendampingan dari instansi dinas terkait di kabupaten ini harus dilakukan secara maksimal," katanya.
Selain perlu dikawal agar pelaksanaan bantuan tepat guna dan tepat sasaran, yang terpenting juga harus dilakukan oleh instansi teknis di lingkungan Pemkab Bangkalan, berupa pendampingan teknis di lapangan.
Untuk bantuan modal usaha (Banpres), bupati menjelaskan, telah meminta kepada Dinas Koperasi Pemkab Bangkalan akan melakukan pemantauan, melaporkan perkembangan dan pemanfaatan dananya oleh para penerima bantuan sesuai dengan peruntukannya.
"Perkembangan kemajuan yang terjadi di lapangan harus dilaporkan, sehingga dengan cara seperti itu akan lebih terukur," katanya.
Di bidang pemberdayaan BUMDes, bupati meminta agar desa yang belum memiliki BUMDes didorong untuk segera memiliki dengan cara dilakukan pembinaan, bimbingan dan arahan teknis, sehingga peran badan usaha di tingkat desa tersebut bisa lebih maksinal.
"Memang tidak mudah, tapi harus kita lakukan, karena ini menyangkut kepentingan bersama, yakni kemajuan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bangkalan ini," kata bupati.
Selain itu, sambung bupati, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dicanangkan pemerintah pusat dalam berupaya mengatasi resesi ekonomi nasional yang kini minus hingga 2 persen lebih akibat pandemi COVID-19, diharapkan tidak hanya dilakukan di level kabupaten saja, akan tetapi juga ke kecamatan dan desa.
Sementara itu, berdasarkan data Pemkab Bangkalan, jumlah UMKM yang tersebar di 18 kecamatan di wilayah itu sebanyak 22.500 UMKM, dengan jumlah BUMDes sebanyak 273 unit.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Menurut Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di Bangkalan, Jumat, langkah itu dilakukan karena jenis usaha mikro merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat di wilayah itu, sedangkan BUMDes merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di pedesaan.
"Pandangan kami, jika sektor UMKM hidup dan BUMDes yang tersebar di berbagai desa di Bangkalan ini berdaya, maka kami yakin upaya pemulihan ekonomi akan lebih cepat," katanya.
Bupati menjelaskan telah memerintah kepada masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi sektor UMKM dan BUMDes tersebut untuk segera berkoordinasi melakukan langkah taktis dan strategis, sehingga para pelaku usaha mikro bisa terus bergeliat.
Bupati menjelaskan, sebenarnya pemerintah pusat telah membuat kebijakan stimulan untuk membantu memulihkan ekonomi para pelaku usaha mikro melalui program modal usaha atau yang disebut dengan Bantuan Presiden (Banpres).
"Akan tetapi, bagi kami program ini tidak cukup hanya diserahkan kepada pusat saja. Pengawalan dan pendampingan dari instansi dinas terkait di kabupaten ini harus dilakukan secara maksimal," katanya.
Selain perlu dikawal agar pelaksanaan bantuan tepat guna dan tepat sasaran, yang terpenting juga harus dilakukan oleh instansi teknis di lingkungan Pemkab Bangkalan, berupa pendampingan teknis di lapangan.
Untuk bantuan modal usaha (Banpres), bupati menjelaskan, telah meminta kepada Dinas Koperasi Pemkab Bangkalan akan melakukan pemantauan, melaporkan perkembangan dan pemanfaatan dananya oleh para penerima bantuan sesuai dengan peruntukannya.
"Perkembangan kemajuan yang terjadi di lapangan harus dilaporkan, sehingga dengan cara seperti itu akan lebih terukur," katanya.
Di bidang pemberdayaan BUMDes, bupati meminta agar desa yang belum memiliki BUMDes didorong untuk segera memiliki dengan cara dilakukan pembinaan, bimbingan dan arahan teknis, sehingga peran badan usaha di tingkat desa tersebut bisa lebih maksinal.
"Memang tidak mudah, tapi harus kita lakukan, karena ini menyangkut kepentingan bersama, yakni kemajuan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bangkalan ini," kata bupati.
Selain itu, sambung bupati, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dicanangkan pemerintah pusat dalam berupaya mengatasi resesi ekonomi nasional yang kini minus hingga 2 persen lebih akibat pandemi COVID-19, diharapkan tidak hanya dilakukan di level kabupaten saja, akan tetapi juga ke kecamatan dan desa.
Sementara itu, berdasarkan data Pemkab Bangkalan, jumlah UMKM yang tersebar di 18 kecamatan di wilayah itu sebanyak 22.500 UMKM, dengan jumlah BUMDes sebanyak 273 unit.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021