Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak penamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bersinergi dengan dinas sosial setempat untuk menyamakan data warga penerima bantuan sosial.
"Saya berharap data ini bisa dikomunikasikan dengan kami, bisa menjadi satu," kata Wali Kota Eri saat menggelar pertemuan virtual dengan pendamping PKH dan BPNT di Surabaya, Sabtu.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa sebenarnya ingin bertemu langsung dengan para pendamping itu untuk bersama-sama mencari solusi tentang kemiskinan di Surabaya. Namun, karena kondisinya masih pandemi COVID-19, maka pertemuan itu hanya bisa dilakukan dengan cara virtual.
"Saya tahu bahwa teman-teman ini langsung berada di bawah Kemensos. Namun, yang perlu saya sampaikan adalah warga yang tinggal di Surabaya itu tidak hanya warga yang ber-KTP Surabaya, tapi yang bukan KTP Surabaya juga banyak tinggal di Surabaya," ujarnya.
Ia juga mengaku tahu bahwa para pendamping PKH dan BPNT itu juga melakukan survei ke bawah hingga menghasilakn sebuah data. Pemkot Surabaya sendiri juga melakukan survei ke bawah untuk mencari data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Makanya, Eri berharap survei dan data mereka tidak tumpang tindih dengan milik Pemkot Surabaya.
"Jadi, nanti ke depan semua data menjadi satu bagian sebagai rumah besar atau rumah bersama yang ada di bawah naungan Dinsos, sehingga lebih gampang untuk menentukan keluarga ini dapat apa dan keluarga itu dapat apa. Mulai hari ini tidak ada yang jalan sendiri-sendiri di Surabaya, semuanya menjadi satu untuk umat Surabaya," kata Eri.
Oleh karena itu, ke depan Wali Kota Eri ingin di setiap kelurahan ada pendamping PKH, pendamping BPNT, LPMK serta jajaran Dinas Sosial Surabaya. Mereka menjadi satu kesatuan sebagai tim untuk mencari data warga tidak mampu sekaligus bersama-sama menyejahterakan warga tersebut.
"Jadi, semuanya ini jadi tim di tingkat kelurahan, sehingga apabila ada 100 warga di kelurahan tertentu yang tidak mampu, maka bisa didiskusikan dalam tim ini, warga ini cocoknya dikasik PKH, warga ini dikasik BPNT, termasuk juga bantuan dari Pemkot Surabaya," ujarnya.
Dengan cara ini, kata dia, maka pemberian bantuan dari pemerintah akan bisa merata dan tidak bertumpu di satu keluarga saja. Bahkan, yang paling penting bantuan itu bisa merata dan tepat sasaran pada keluarga yang memang membutuhkan.
"Saya sudah konsultasi kepada Bu Mensos (Menteri Sosial Tri Rismaharini), jika keluarga itu sudah mendapatkan PKH, jangan sampai mendapatkan lagi BPNT atau pun bantuan dari daerah, supaya keluarga yang lain juga dapat. Ayo bersama-sama menjadi satu bagian sehingga ke depannya bisa bermanfaat bagi warga Surabaya," ujarnya.
Wali Kota Eri juga memastikan bahwa pemerintah dan tim itu dikatakan berhasil apabila warga yang berpenghasilan rendah itu sudah lulus dan lepas dari kelompok warga yang berpenghasilan rendah. Artinya, warga tersebut sudah bisa dikatakan mampu.
"Insya Allah dengan kekuatan gotong-royong dan kebersamaan ini, kemiskinan di Surabaya bisa diatasi," katanya.
Oleh karena itu, sebagai tindaklanjut dari pertemuan virtual itu, ia meminta jajarannya untuk segera mengumpulkan mereka menjadi satu tim, lalu dibuatkan SOP yang jelas tentang klasifikasi warga berpenghasilan rendah beserta bantuan yang akan diberikan. Yang lebih penting lagi adalah data warga yang masuk dalam MBR, sekaligus targetnya berapa lama mereka harus lulus dari MBR.
"Tujuan saya hanya satu, yaitu ingin menyejahterakan warga Surabaya. Mari berjuang habis-habisan untuk berbuat amal jariyah, ini amal jariyah kita bersama," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Saya berharap data ini bisa dikomunikasikan dengan kami, bisa menjadi satu," kata Wali Kota Eri saat menggelar pertemuan virtual dengan pendamping PKH dan BPNT di Surabaya, Sabtu.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa sebenarnya ingin bertemu langsung dengan para pendamping itu untuk bersama-sama mencari solusi tentang kemiskinan di Surabaya. Namun, karena kondisinya masih pandemi COVID-19, maka pertemuan itu hanya bisa dilakukan dengan cara virtual.
"Saya tahu bahwa teman-teman ini langsung berada di bawah Kemensos. Namun, yang perlu saya sampaikan adalah warga yang tinggal di Surabaya itu tidak hanya warga yang ber-KTP Surabaya, tapi yang bukan KTP Surabaya juga banyak tinggal di Surabaya," ujarnya.
Ia juga mengaku tahu bahwa para pendamping PKH dan BPNT itu juga melakukan survei ke bawah hingga menghasilakn sebuah data. Pemkot Surabaya sendiri juga melakukan survei ke bawah untuk mencari data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Makanya, Eri berharap survei dan data mereka tidak tumpang tindih dengan milik Pemkot Surabaya.
"Jadi, nanti ke depan semua data menjadi satu bagian sebagai rumah besar atau rumah bersama yang ada di bawah naungan Dinsos, sehingga lebih gampang untuk menentukan keluarga ini dapat apa dan keluarga itu dapat apa. Mulai hari ini tidak ada yang jalan sendiri-sendiri di Surabaya, semuanya menjadi satu untuk umat Surabaya," kata Eri.
Oleh karena itu, ke depan Wali Kota Eri ingin di setiap kelurahan ada pendamping PKH, pendamping BPNT, LPMK serta jajaran Dinas Sosial Surabaya. Mereka menjadi satu kesatuan sebagai tim untuk mencari data warga tidak mampu sekaligus bersama-sama menyejahterakan warga tersebut.
"Jadi, semuanya ini jadi tim di tingkat kelurahan, sehingga apabila ada 100 warga di kelurahan tertentu yang tidak mampu, maka bisa didiskusikan dalam tim ini, warga ini cocoknya dikasik PKH, warga ini dikasik BPNT, termasuk juga bantuan dari Pemkot Surabaya," ujarnya.
Dengan cara ini, kata dia, maka pemberian bantuan dari pemerintah akan bisa merata dan tidak bertumpu di satu keluarga saja. Bahkan, yang paling penting bantuan itu bisa merata dan tepat sasaran pada keluarga yang memang membutuhkan.
"Saya sudah konsultasi kepada Bu Mensos (Menteri Sosial Tri Rismaharini), jika keluarga itu sudah mendapatkan PKH, jangan sampai mendapatkan lagi BPNT atau pun bantuan dari daerah, supaya keluarga yang lain juga dapat. Ayo bersama-sama menjadi satu bagian sehingga ke depannya bisa bermanfaat bagi warga Surabaya," ujarnya.
Wali Kota Eri juga memastikan bahwa pemerintah dan tim itu dikatakan berhasil apabila warga yang berpenghasilan rendah itu sudah lulus dan lepas dari kelompok warga yang berpenghasilan rendah. Artinya, warga tersebut sudah bisa dikatakan mampu.
"Insya Allah dengan kekuatan gotong-royong dan kebersamaan ini, kemiskinan di Surabaya bisa diatasi," katanya.
Oleh karena itu, sebagai tindaklanjut dari pertemuan virtual itu, ia meminta jajarannya untuk segera mengumpulkan mereka menjadi satu tim, lalu dibuatkan SOP yang jelas tentang klasifikasi warga berpenghasilan rendah beserta bantuan yang akan diberikan. Yang lebih penting lagi adalah data warga yang masuk dalam MBR, sekaligus targetnya berapa lama mereka harus lulus dari MBR.
"Tujuan saya hanya satu, yaitu ingin menyejahterakan warga Surabaya. Mari berjuang habis-habisan untuk berbuat amal jariyah, ini amal jariyah kita bersama," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021