Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung usulan perbaikan Jembatan Patihan oleh Pemerintah Kota Madiun ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pusat.
"Jembatan itu penghubung antarkelurahan dan sangat mendukung aktivitas masyarakat," ujarnya di sela reses di Surabaya, Jumat.
Jembatan Patihan runtuh dan terputus setelah dua dari enam tiang penyangganya ambrol akibat derasnya aliran Sungai Bengawan Madiun pada awal April lalu.
Sebelum putus, kata dia, tiang penyangga telah ambles lama akibat tergerus arus sungai.
Menurut LaNyalla, jembatan merupakan akses jalan yang sangat vital dalam menopang segala bentuk aktivitas masyarakat.
"Terputusnya jembatan ini bisa memutuskan seluruh aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi. Kita minta pihak-pihak terkait bisa membantu memperbaiki kondisi ini," ucapnya.
Namun, Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menjelaskan bahwa Jembatan Patihan merupakan aset Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
"Meski berada di wilayah Kota Madiun, tanah di bawah jembatan tersebut merupakan aset BBWS Bengawan Solo. Sehingga upaya perbaikan jembatan tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari BBWS Bengawan Solo," katanya.
LaNyalla berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pusat segera merespons kebutuhan pembangunan Jembatan Patihan.
"Pemprov dan pusat yang memiliki kewenangan membangun jembatan tersebut, kami harapkan harus fokus agar aktivitas ekonomi masyarakat Madiun tidak terlalu lama terganggu," tutur LaNyalla. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Jembatan itu penghubung antarkelurahan dan sangat mendukung aktivitas masyarakat," ujarnya di sela reses di Surabaya, Jumat.
Jembatan Patihan runtuh dan terputus setelah dua dari enam tiang penyangganya ambrol akibat derasnya aliran Sungai Bengawan Madiun pada awal April lalu.
Sebelum putus, kata dia, tiang penyangga telah ambles lama akibat tergerus arus sungai.
Menurut LaNyalla, jembatan merupakan akses jalan yang sangat vital dalam menopang segala bentuk aktivitas masyarakat.
"Terputusnya jembatan ini bisa memutuskan seluruh aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi. Kita minta pihak-pihak terkait bisa membantu memperbaiki kondisi ini," ucapnya.
Namun, Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menjelaskan bahwa Jembatan Patihan merupakan aset Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
"Meski berada di wilayah Kota Madiun, tanah di bawah jembatan tersebut merupakan aset BBWS Bengawan Solo. Sehingga upaya perbaikan jembatan tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari BBWS Bengawan Solo," katanya.
LaNyalla berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pusat segera merespons kebutuhan pembangunan Jembatan Patihan.
"Pemprov dan pusat yang memiliki kewenangan membangun jembatan tersebut, kami harapkan harus fokus agar aktivitas ekonomi masyarakat Madiun tidak terlalu lama terganggu," tutur LaNyalla. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021