Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menegaskan bahwa pemerintahannya sangat responsif pada isu gender, yang ditunjukkan dengan berbagai kebijakan dan didukung berbagai pihak termasuk satuan tugas PPA di kecamatan.
Wali Kota Kediri mengemukakan bahwa implementasi responsif gender di Kota Kediri merupakan salah satu hakikat misi kedua RPJMD Kota Kediri tahun 2020-2024 yaitu mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya. Hal ini dilaksanakan melalui pengintegrasian komitmen dan seluruh sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
"Perwujudan Kota Kediri responsif gender didukung penuh oleh forum pimpinan daerah melalui penandatanganan komitmen bersama. Serta terbentuknya Satgas PPA di 3 kecamatan yang ada di Kota Kediri yang merupakan peran dan kontribusi masyarakat," kata Wali Kota Kediri di Kediri, Jatim, Selasa.
Dalam tahapan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di Kota Kediri, Wali Kota Kediri mengatakan program diawali pada 2008 melalui pembentukan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kota Kediri, kemudian tahun 2011 dibentuk Pokja PUG di tingkat kota, yang diikuti pembentukan focal point atau titik fokus di seluruh perangkat daerah dan kelurahan.
Dalam hal penguatan komitmen pengarusutamaan gender, Pemkot Kediri mewujudkannya melalui inisiasi Perda Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
Ditegaskannya, upaya-upaya tersebut bisa mengatarkan Kota Kediri meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Pratama pada tahun 2016 dan meningkat ke level madya pada tahun 2018.
"Untuk itu dalam verifikasi lapangan ini, kami sangat berharap adanya evaluasi, masukan, saran dan fasilitasi dari tim verifikator evaluasi PUG Kementerian PPA demi perbaikan dan kemajuan pembangunan responsif gender Kota Kediri ke depan yang lebih baik," kata dia.
Kota Kediri saat ini juga kembali ikut dalam verifikasi lapang evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kementrian PPA RI).
Pelaksanaan verifikasi ini sebagai dasar pertimbangan dalam menominasikan calon penerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020. Anugerah Parahita Ekapraya merupakan sebuah penghargaan dan apresiasi kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam pengarusutamaan gender (PUG) di daerahnya.
Dalam pelaksanaan evaluasi ini tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk verifikasi lapangan dilakukan secara virtual dari Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri. Hal ini dilakukan karena masih pandemi COVID-19.
Kendati sudah dilakukan vaksinasi COVID-19, protokol kesehatan tetap diterapkan.
Verifikasi lapangan ini dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui Asdep PUG Bidang Politik dan Hukum (Polkum) Dermawan beserta tim verifikator.
Asisten Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Hukum dan Ham Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dermawan mengatakan kegiatan ini diselenggarakan untuk melihat lebih dalam data dan informasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayah Kota Kediri berdasarkan isian formulir evaluasi.
"Ini semua dengan harapan agar tim memperoleh data dan informasi lebih lengkap, komprehensif dan objektif, sebagai bahan penyusunan indeks pengarusutamaan gender yang akan dimulai pada tahun 2021 ini," kata Dermawan.
Penetapan Kota Kediri sebagai salah satu wilayah yang diverifikasi, menurut dia berdasarkan pada hasil evaluasi sementara yang dilakukan oleh tim.
Namun, ia menegaskan proses ini tidak secara otomatis Kota Kediri akan menjadi salah satu calon penerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020, karena semua tergantung dari hasil verifikasi, validasi dan konfirmasi terhadap data dan informasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayah Kota Kediri.
Dalam kegiatan itu turut hadir Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Ketua TP PKK Kota Kediri Ferry Silviana Abu Bakar, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Kepala Barenlitbang Kota Kediri Edi Darmasto, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah Pojok, Satgas PPA, Pusat Studi Gender & Anak (PGSA) IAIN Kediri, HWDI Kota Kediri, Pusat Kajian Wanita Universitas Tribakti, Lab Psikologi UNP, dan LBH Uniska.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Wali Kota Kediri mengemukakan bahwa implementasi responsif gender di Kota Kediri merupakan salah satu hakikat misi kedua RPJMD Kota Kediri tahun 2020-2024 yaitu mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya. Hal ini dilaksanakan melalui pengintegrasian komitmen dan seluruh sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
"Perwujudan Kota Kediri responsif gender didukung penuh oleh forum pimpinan daerah melalui penandatanganan komitmen bersama. Serta terbentuknya Satgas PPA di 3 kecamatan yang ada di Kota Kediri yang merupakan peran dan kontribusi masyarakat," kata Wali Kota Kediri di Kediri, Jatim, Selasa.
Dalam tahapan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di Kota Kediri, Wali Kota Kediri mengatakan program diawali pada 2008 melalui pembentukan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kota Kediri, kemudian tahun 2011 dibentuk Pokja PUG di tingkat kota, yang diikuti pembentukan focal point atau titik fokus di seluruh perangkat daerah dan kelurahan.
Dalam hal penguatan komitmen pengarusutamaan gender, Pemkot Kediri mewujudkannya melalui inisiasi Perda Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
Ditegaskannya, upaya-upaya tersebut bisa mengatarkan Kota Kediri meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Pratama pada tahun 2016 dan meningkat ke level madya pada tahun 2018.
"Untuk itu dalam verifikasi lapangan ini, kami sangat berharap adanya evaluasi, masukan, saran dan fasilitasi dari tim verifikator evaluasi PUG Kementerian PPA demi perbaikan dan kemajuan pembangunan responsif gender Kota Kediri ke depan yang lebih baik," kata dia.
Kota Kediri saat ini juga kembali ikut dalam verifikasi lapang evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kementrian PPA RI).
Pelaksanaan verifikasi ini sebagai dasar pertimbangan dalam menominasikan calon penerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020. Anugerah Parahita Ekapraya merupakan sebuah penghargaan dan apresiasi kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam pengarusutamaan gender (PUG) di daerahnya.
Dalam pelaksanaan evaluasi ini tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk verifikasi lapangan dilakukan secara virtual dari Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri. Hal ini dilakukan karena masih pandemi COVID-19.
Kendati sudah dilakukan vaksinasi COVID-19, protokol kesehatan tetap diterapkan.
Verifikasi lapangan ini dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui Asdep PUG Bidang Politik dan Hukum (Polkum) Dermawan beserta tim verifikator.
Asisten Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Hukum dan Ham Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dermawan mengatakan kegiatan ini diselenggarakan untuk melihat lebih dalam data dan informasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayah Kota Kediri berdasarkan isian formulir evaluasi.
"Ini semua dengan harapan agar tim memperoleh data dan informasi lebih lengkap, komprehensif dan objektif, sebagai bahan penyusunan indeks pengarusutamaan gender yang akan dimulai pada tahun 2021 ini," kata Dermawan.
Penetapan Kota Kediri sebagai salah satu wilayah yang diverifikasi, menurut dia berdasarkan pada hasil evaluasi sementara yang dilakukan oleh tim.
Namun, ia menegaskan proses ini tidak secara otomatis Kota Kediri akan menjadi salah satu calon penerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020, karena semua tergantung dari hasil verifikasi, validasi dan konfirmasi terhadap data dan informasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayah Kota Kediri.
Dalam kegiatan itu turut hadir Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Ketua TP PKK Kota Kediri Ferry Silviana Abu Bakar, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Kepala Barenlitbang Kota Kediri Edi Darmasto, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah Pojok, Satgas PPA, Pusat Studi Gender & Anak (PGSA) IAIN Kediri, HWDI Kota Kediri, Pusat Kajian Wanita Universitas Tribakti, Lab Psikologi UNP, dan LBH Uniska.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021