Universitas Airlangga melalui Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) dan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi, Jawa Timur, Senin, menggelar simposium tentang pengelolaan sumber daya pesisir.
Sinposium nasional bertajuk "Penguatan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Melalui Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Secara Berkelanjutan di Era Kebiasaan Baru" itu, memberikan rekomendasi kepada Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dalam hal penguatan ekonomi pesisir, terutama di bidang budi daya udang.
"Simposium ini sangat bermanfaat bagi pemkab, karena bisa digunakan untuk menggali potensi perikanan di Banyuwangi. Kami berharap dengan adanya simposium ini nanti teman-teman dari akademisi, pelaku usaha di bidang perikanan bisa mendukung program dan kebijakan pemerintah. Tujuan dari semua kegiatan ini adalah kesejahteraan rakyat Banyuwangi," kata Bupati Ipuk.
Menurut ia, Banyuwangi punya potensi perikanan yang sangat besar dan masih bisa terus dikembangkan sehingga memberikan dampak lebih besar terhadap kesejahteraan rakyat.
Bupati Ipuk juga memaparkan pemkab masih memberlakukan moratorium izin tambak di Banyuwangi. Moratorium tersebut bukan merupakan kebijakan yang tidak pro-investasi.
"Kami berharap para pelaku usaha tambak udang bertahap menerapkan pengelolaan tambak yang ramah lingkungan," ujanrya.
Simposium yang digelar di Untag Banyuwangi itu menghadirkan enam pembicara masing-masing Rektor Untag Banyuwangi Andang Subaharianto, Dekan Fakultas Pertanian dan Kelautan Unair Moch Amin Alamsjah, Kepala Bappeda Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, Ketua Shrim Club Indonesia Banyuwangi Yanuar Toto Raharjo, Konsorsium Mitra Bahari Regional Center Jatim Sukandar, dan Ateng Supriatna asal Conservation International Indonesia.
Dekan Fakultas Pertanian dan Perikanan Untag Banyuwangi Ervina Wahyu Setyaningrum mengatakan simposium ini merupakan salah satu bukti sumbangsih kalangan akademisi dalam upaya peningkatan ekonomi rakyat Banyuwangi.
Ada 50 lebih artikel terkait manajemen pengelolaan kawasan pesisir yang dikumpulkan tim dalam kurun waktu dua bulan. Artikel tersebut lalu dikaji bersama dan muncullah hasil analisis (policy brief) yang diserahkan kepada Bupati Ipuk Fiestiandani.
Menurut Ervina, ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam hal penguatan ekonomi pesisir, terutama di bidang budi daya udang. Rekomendasi tersebut antara lain Jatim merupakan penghasil udang tertinggi di Indonesia dan Banyuwangi menjadi produsen udang terbesar di Jatim.
"Budi daya udang mempunyai multiplier effect, yaitu banyak tenaga kerja yang ada di industri udang, mulai pekerja tambak, supplier, cold storage, hatchery, pabrik pakan, dan lain-lain," paparnya.
Ia menambahkan budi daya udang di Banyuwangi tidak hanya dari tambak intensif dan superintensif, tetapi juga banyak petani tambak kecil yang membutuhkan pendampingan serta dukungan terhadap banyak hal, mulai pendampingan teknis maupun permodalan. Namun demikian, pengelolaan yang keberlanjutan harus menjadi prioritas.
"Berkaitan dengan itulah intervensi pemerintah perlu dilakukan. Sudah saatnya Banyuwangi komitmen dalam hal integrated coastal management, yakni keterpaduan knowledge, keterpaduan sektor bahkan program harus terjadi. Pesisir tidak hanya fokus pada budi daya udang saja, tetapi juga fokus pada penangkapan, fokus pada pariwisata, fokus pada pertanian, fokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah, dan lain-lain. Goodwill harus dimiliki semua pihak," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Sinposium nasional bertajuk "Penguatan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Melalui Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Secara Berkelanjutan di Era Kebiasaan Baru" itu, memberikan rekomendasi kepada Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dalam hal penguatan ekonomi pesisir, terutama di bidang budi daya udang.
"Simposium ini sangat bermanfaat bagi pemkab, karena bisa digunakan untuk menggali potensi perikanan di Banyuwangi. Kami berharap dengan adanya simposium ini nanti teman-teman dari akademisi, pelaku usaha di bidang perikanan bisa mendukung program dan kebijakan pemerintah. Tujuan dari semua kegiatan ini adalah kesejahteraan rakyat Banyuwangi," kata Bupati Ipuk.
Menurut ia, Banyuwangi punya potensi perikanan yang sangat besar dan masih bisa terus dikembangkan sehingga memberikan dampak lebih besar terhadap kesejahteraan rakyat.
Bupati Ipuk juga memaparkan pemkab masih memberlakukan moratorium izin tambak di Banyuwangi. Moratorium tersebut bukan merupakan kebijakan yang tidak pro-investasi.
"Kami berharap para pelaku usaha tambak udang bertahap menerapkan pengelolaan tambak yang ramah lingkungan," ujanrya.
Simposium yang digelar di Untag Banyuwangi itu menghadirkan enam pembicara masing-masing Rektor Untag Banyuwangi Andang Subaharianto, Dekan Fakultas Pertanian dan Kelautan Unair Moch Amin Alamsjah, Kepala Bappeda Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, Ketua Shrim Club Indonesia Banyuwangi Yanuar Toto Raharjo, Konsorsium Mitra Bahari Regional Center Jatim Sukandar, dan Ateng Supriatna asal Conservation International Indonesia.
Dekan Fakultas Pertanian dan Perikanan Untag Banyuwangi Ervina Wahyu Setyaningrum mengatakan simposium ini merupakan salah satu bukti sumbangsih kalangan akademisi dalam upaya peningkatan ekonomi rakyat Banyuwangi.
Ada 50 lebih artikel terkait manajemen pengelolaan kawasan pesisir yang dikumpulkan tim dalam kurun waktu dua bulan. Artikel tersebut lalu dikaji bersama dan muncullah hasil analisis (policy brief) yang diserahkan kepada Bupati Ipuk Fiestiandani.
Menurut Ervina, ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam hal penguatan ekonomi pesisir, terutama di bidang budi daya udang. Rekomendasi tersebut antara lain Jatim merupakan penghasil udang tertinggi di Indonesia dan Banyuwangi menjadi produsen udang terbesar di Jatim.
"Budi daya udang mempunyai multiplier effect, yaitu banyak tenaga kerja yang ada di industri udang, mulai pekerja tambak, supplier, cold storage, hatchery, pabrik pakan, dan lain-lain," paparnya.
Ia menambahkan budi daya udang di Banyuwangi tidak hanya dari tambak intensif dan superintensif, tetapi juga banyak petani tambak kecil yang membutuhkan pendampingan serta dukungan terhadap banyak hal, mulai pendampingan teknis maupun permodalan. Namun demikian, pengelolaan yang keberlanjutan harus menjadi prioritas.
"Berkaitan dengan itulah intervensi pemerintah perlu dilakukan. Sudah saatnya Banyuwangi komitmen dalam hal integrated coastal management, yakni keterpaduan knowledge, keterpaduan sektor bahkan program harus terjadi. Pesisir tidak hanya fokus pada budi daya udang saja, tetapi juga fokus pada penangkapan, fokus pada pariwisata, fokus pada pertanian, fokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah, dan lain-lain. Goodwill harus dimiliki semua pihak," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021