BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Jawa Timur memastikan keakuratan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi segmen penyelenggara negara khususnya anggota TNI atau Polri.

Untuk meningkatkan validitas data peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan mengimbau seluruh satuan kerja pada wilayah kerja cabang Pasuruan untuk dapat memperbaharui data kepesertaan seluruh anggota.

Pembaharuan data ini dilakukan untuk memastikan data tersebut sudah terdaftar keseluruhan atau belum agar terjamin fasilitas kesehatannya.

"Pelaksanaan program JKN-KIS ini telah berlangsung 6 tahun-an. Dalam keberhasilan program tentunya tak lepas dari dukungan seluruh peserta dan satuan kerja dari berbagai kedinasan, termasuk TNI atau Polri yang selalu bersinergi sejak awal diselenggarakan program JKN-KIS. Sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas layanan salah satunya dengan keakuratan data peserta program JKN-KIS. Validitas data peserta harus selalu kita tingkatkan serta pemenuhan hak peserta akan fasilitas layanan harus terpenuhi," kata Pejabat Pengganti Sementara Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Pasuruan, Ach. Zammanar Azam.

Azam menyampaikan masih ada beberapa hal yang menyebabkan data peserta belum akurat antara yang tercatat dalam master file BPJS Kesehatan dengan data di satuan kerja masing-masing.

Adapun kemungkinan yang sering terjadi saat peserta telah pindah satker belum dimutasikan, sebaliknya peserta baru disatker yang bari mutasi belum dilaporkan atau didaftarkan, perubahan status kepesertaan, data peserta dan anggota keluarga belum melaporkan dengan lengkap, serta mutasi kenaikan golongan atau kepangkatan yang belum dilaporkan di BPJS Kesehatan.

Hal tersebut penting untuk kita lakukan update agar hak seluruh peserta program JKN-KIS untuk mendapatkan jaminan fasilitas kesehatan tidak terganggu.

Di sisi lain Nurul Huda, Batipers Kodim 0820 Kota Probolinggo dan Bayu Ari. S, anggota Polres Kota Probolinggo memberikan apresiasi terkait validasi data yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, mengingat sangat cepatnya mutasi anggota dalam instansi mereka.
 
"Sebagai anggota TNI maupun Polri banyak sekali tantangan yang kami hadapi, tak hanya itu dalam pekerjaan dan latihan yang kami laksanakan memiliki risiko yang tinggi. Dengan program JKN-KIS sangat membantu ketika kami berobat. Ya, meski kita selalu latihan fisik tak luput dari penyakit. Terlebih ketika kita memasuki usia yang tidak lagi prima. Kalau tidak ada perisai untuk jamin kesehatan kami seperti kartu BPJS Kesehatan ini, waduh, tak bisa bayangkan biaya nya bagaimana,” kata Nurul.
 
Lebih lanjut Bayu menambahkan, terkait validitas data yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sangat membantu satuan kerja. Tujuannya untuk mengontrol data anggota mana saja yang belum update dan belum terdaftar, sehingga semua anggota dapat memiliki jaminan kesehatan yang sama.
 
Mereka berharap program-program baru BPJS Kesehatan bisa disosialisasikan menyeluruh hingga banyak masyarakat melek akan informasi.
 
Artikel ini juga tayang di Jamkesnews.com dengan judul "Validasi Data Kepesertaan, BPJS Kesehatan Harap Anggota TNI/ Polri Cek Kepesertaannya". (*)

Pewarta: Indra Setiawan

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020