Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menginginkan Jawa Timur menjadi provinsi percontohan percepatan pembangunan untuk daerah lain di Tanah Air.
"Jatim harus jadi percontohan bagaimana percepatan pembangunan dapat dilaksanakan di daerah," ujar LaNyalla saat membuka FGD di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Senin.
FGD bertema "Peran DPD Dalam Implementasi Percepatan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan di Jawa Timur", dan sub temanya yakni membedah potensi Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pelaksanaan Perpres tersebut.
"DPD ingin melihat konkret bagaimana KPBU dapat diakses dan dijalankan di daerah, khususnya di Jawa Timur," ucap mantan Ketua Umum PSSI tersebut.
Selain itu, kata dia, dalam Perpres 80 Tahun 2019 dijelaskan sumber pendanaan proyek-proyek strategis nasional berasal dari beberapa sumber, di antaranya APBD dan APBN, BUMD dan BUMN, swasta murni dan KPBU.
Melalui FGD, LaNyalla berharap dapat didiskusikan mengenai porsi besaran pendanaan itu, termasuk soal apa yang harus disiapkan daerah dan bagaimana tahapannya.
Ia juga mengingatkan salah satu tugas pokok dan fungsi DPD RI adalah melakukan evaluasi dan monitoring atas Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah, lalu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Seperti diketahui, lanjut dia, Perpres 80 Tahun 2019 menyangkut beberapa Kabupaten dan Kota di Jatim, dan akan bersinggungan dengan beberapa Peraturan Daerah yang sudah berlaku.
"Jangan sampai Peraturan Daerah tersebut justru menjadi penghalang atau hambatan bagi penerapan gagasan besar dan percepatan pembangunan kawasan yang termaktub di dalam Perpres tersebut," kata mantan Ketum Kadin Jatim tersebut.
LaNyalla juga mengatakan keberadaan DPD RI harus dapat mempersempit kesenjangan ekonomi antar-wilayah.
"Diketahui bersama bahwa kondisi perekonomian nasional masih menghadapi ketidakpastian, dan diperkirakan hingga tahun 2021, dampaknya masih akan terasa bagi seluruh sektor perekonomian," tuturnya.
Sementara itu, hadir pada FGD sejumlah senator perwakilan dari daerah pemilihan Aceh hingga Papua Barat, beberapa wali kota dan bupati di Jawa Timur, Kepala Perwakilan OJK Jatim, unsur Forkompimda serta Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Jatim harus jadi percontohan bagaimana percepatan pembangunan dapat dilaksanakan di daerah," ujar LaNyalla saat membuka FGD di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Senin.
FGD bertema "Peran DPD Dalam Implementasi Percepatan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan di Jawa Timur", dan sub temanya yakni membedah potensi Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pelaksanaan Perpres tersebut.
"DPD ingin melihat konkret bagaimana KPBU dapat diakses dan dijalankan di daerah, khususnya di Jawa Timur," ucap mantan Ketua Umum PSSI tersebut.
Selain itu, kata dia, dalam Perpres 80 Tahun 2019 dijelaskan sumber pendanaan proyek-proyek strategis nasional berasal dari beberapa sumber, di antaranya APBD dan APBN, BUMD dan BUMN, swasta murni dan KPBU.
Melalui FGD, LaNyalla berharap dapat didiskusikan mengenai porsi besaran pendanaan itu, termasuk soal apa yang harus disiapkan daerah dan bagaimana tahapannya.
Ia juga mengingatkan salah satu tugas pokok dan fungsi DPD RI adalah melakukan evaluasi dan monitoring atas Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah, lalu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Seperti diketahui, lanjut dia, Perpres 80 Tahun 2019 menyangkut beberapa Kabupaten dan Kota di Jatim, dan akan bersinggungan dengan beberapa Peraturan Daerah yang sudah berlaku.
"Jangan sampai Peraturan Daerah tersebut justru menjadi penghalang atau hambatan bagi penerapan gagasan besar dan percepatan pembangunan kawasan yang termaktub di dalam Perpres tersebut," kata mantan Ketum Kadin Jatim tersebut.
LaNyalla juga mengatakan keberadaan DPD RI harus dapat mempersempit kesenjangan ekonomi antar-wilayah.
"Diketahui bersama bahwa kondisi perekonomian nasional masih menghadapi ketidakpastian, dan diperkirakan hingga tahun 2021, dampaknya masih akan terasa bagi seluruh sektor perekonomian," tuturnya.
Sementara itu, hadir pada FGD sejumlah senator perwakilan dari daerah pemilihan Aceh hingga Papua Barat, beberapa wali kota dan bupati di Jawa Timur, Kepala Perwakilan OJK Jatim, unsur Forkompimda serta Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020