![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jatim.antaranews.com/berita/428704/komisi-b-sikapi-maraknya-penarikan-kendaraan-oleh-debt-collector-di-surabaya&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2020/11/03/jhon-tamrun3_1.jpeg&description=Komisi B sikapi maraknya penarikan kendaraan oleh "debt collector" di Surabaya){kind=link}
Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menyikapi masih maraknya penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector yang dianggap meresahkan masyarakat dengan meminta aparat kjepolisian menegakkan aturan hukum yang berlaku.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun di Surabaya, Selasa, mengatakan pihakanya telah menggelar rapat dengar pendapat di Komisi B pada Senin (2/11) menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penarikan kendaraan yang diduga dilakukan oleh oknum debt collector dari salah satu perusahaan pembiayaan di kota Surabaya di tengah pandemi COVID-19.
"Permasalahan penarikan mobil tidak hanya tergantung siapa yang menjadi korban baik itu anggota dewan atau tidak. Yang sekarang itu bahwa penarikan itu dilakukan dengan cara–cara melanggar hukum dan sebuah tindakan pidana," ujar John Thamrun.
Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya meminta pihak kepolisian menegakan aturan pidana itu dan segera mengambil tindakan tegas mencari, temukan, tangkap dan tahan pelakunya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
"Kalau memang itu memungkinkan untuk di proses karena memenuhi unsur pidana maka harus dilakukan itu dan jangan tebang pilih," katanya.
Salah satu perwakilan debitur Zainuddin mengatakan penarikan kendaraan dinilai sangat memberatkan masyarakat gara gara hanya telat membayar dua bulan sehingga ada penegasan dari pihak perusahaan leasing (sewa).
"Ini tentunya tidak bisa diterima oleh debitur yang ingin melunasi secara penuh dengan berbagai denda," ujar Zainudin yang juga kuasa hukum debitur.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menindaklanjut dengan cara rapat dengar pendapat dengan komisi B, dan berharap bisa memberikan solusi yang solutif untuk bisa menghapus segala denda agar tidak memberatkan terhadap debitur.
Ia menambahkan, pihaknya selaku kuasa hukum debitur akan menindaklanjuti mengupayakan dengan cara langkah seringan ringannya untuk kliennya karena selama pandemi tidak ada penarikan kendaraan debitur.
"Ditengah pandemi saat ini pihak leasing tidak boleh ada penarikan kendaraan debitur meskipun tanpa diketahui debitur," katanya.
Perwakilan perusahaan pembiayaan recovery PT Toyota Astra Finance (TAF) Frendy mengatakan debitur memang ada tunggakan pembayaran beberapa bulan tapi susah dihubungi.
"Kita sudah sampaikan SP 1 dan sesuai dengan SOP, tapi debitur ini tidak koorporatif," kata Frendy.
Saat penarikan, Frendy menceritakan, posisi kendaraan dikendarai oleh anak debitur pada pukul 19.00 WIB lalu digiring ke kantor sambil menghubungi debitur.
"Mereka menyerahkan kunci mobil secara baik baik dengan alasan penitiipan unit (mobil) dulu dan berharap bapak Sulistyo datang unuk mencari solusi," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Anggota Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun di Surabaya, Selasa, mengatakan pihakanya telah menggelar rapat dengar pendapat di Komisi B pada Senin (2/11) menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penarikan kendaraan yang diduga dilakukan oleh oknum debt collector dari salah satu perusahaan pembiayaan di kota Surabaya di tengah pandemi COVID-19.
"Permasalahan penarikan mobil tidak hanya tergantung siapa yang menjadi korban baik itu anggota dewan atau tidak. Yang sekarang itu bahwa penarikan itu dilakukan dengan cara–cara melanggar hukum dan sebuah tindakan pidana," ujar John Thamrun.
Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya meminta pihak kepolisian menegakan aturan pidana itu dan segera mengambil tindakan tegas mencari, temukan, tangkap dan tahan pelakunya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
"Kalau memang itu memungkinkan untuk di proses karena memenuhi unsur pidana maka harus dilakukan itu dan jangan tebang pilih," katanya.
Salah satu perwakilan debitur Zainuddin mengatakan penarikan kendaraan dinilai sangat memberatkan masyarakat gara gara hanya telat membayar dua bulan sehingga ada penegasan dari pihak perusahaan leasing (sewa).
"Ini tentunya tidak bisa diterima oleh debitur yang ingin melunasi secara penuh dengan berbagai denda," ujar Zainudin yang juga kuasa hukum debitur.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menindaklanjut dengan cara rapat dengar pendapat dengan komisi B, dan berharap bisa memberikan solusi yang solutif untuk bisa menghapus segala denda agar tidak memberatkan terhadap debitur.
Ia menambahkan, pihaknya selaku kuasa hukum debitur akan menindaklanjuti mengupayakan dengan cara langkah seringan ringannya untuk kliennya karena selama pandemi tidak ada penarikan kendaraan debitur.
"Ditengah pandemi saat ini pihak leasing tidak boleh ada penarikan kendaraan debitur meskipun tanpa diketahui debitur," katanya.
Perwakilan perusahaan pembiayaan recovery PT Toyota Astra Finance (TAF) Frendy mengatakan debitur memang ada tunggakan pembayaran beberapa bulan tapi susah dihubungi.
"Kita sudah sampaikan SP 1 dan sesuai dengan SOP, tapi debitur ini tidak koorporatif," kata Frendy.
Saat penarikan, Frendy menceritakan, posisi kendaraan dikendarai oleh anak debitur pada pukul 19.00 WIB lalu digiring ke kantor sambil menghubungi debitur.
"Mereka menyerahkan kunci mobil secara baik baik dengan alasan penitiipan unit (mobil) dulu dan berharap bapak Sulistyo datang unuk mencari solusi," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020