Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (Apjatel) ingin mengajak dialog Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini terkait tingginya tarif sewa jaringan telekomunikasi yang melintas di seluruh wilayah kota itu, sebab dikhawatirkan berdampak tingginya tarif internet di kota itu.
Ketua Umum Apjatel dalam keterangan persnya di Surabaya, Rabu mengatakan sewa dengan acuan harga komersial itu sangat memberatkan, dan pihaknya sebelumnya juga telah mengirimkan surat keberatan kepada Pemkot Surabaya.
"Saat ini seluruh komponen masyarakat Indonesia tengah berjibaku dalam penanggulangan COVID 19. Salah satu upaya untuk mencegah dan mengurangi penyebaran COVID 19 adalah dengan melakukan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Disamping itu pemerintah juga sedang menggalakkan transformasi digital, ekonomi digital Indonesia, dan perwujudan smart city, termasuk di Surabaya," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, akan lebih bijaksana jika Pemkot Surabaya mengedepankan peran sebagai pembina industri di daerah dan mempertimbangkan peran penting strategis dan kontribusi penyelenggaraan tekekomunikasi digital dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara.
"Sejatinya penyelenggara jaringan dan operator telekomunikasi tak keberatan dengan rencana Pemkot Surabaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, peningkatan itu sepatutnya tidak hanya mengandalkan retribusi atau sewa yang akan dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi," katanya.
Sehingga, kata dia, upaya meningkatkan PAD tersebut tidak sampai menambah beban masyarakat yang saat ini tengah mengalami tekanan akibat COVID 19.
"Saat ini masih banyak keluhan dari berbagai masyarakat di Surabaya untuk membeli paket data dalam mendukung kerja dan belajar dari rumah. Jika Pemkot tetap menggenakan tarif sewa yang mahal kepada operator telekomunikasi maka akan memberikan beban tambahan kepada masyarakat Surabaya. Dipastikan tarif internet di Surabaya akan semakin tak terjangkau lagi," katanya.
Oleh karena itu, Apjatel berharap bisa mendapatkan kesepakatan berdialog secara langsung dengan Tri Rismaharini serta bakal calon Wali Kota Surabaya, agar penyelenggara jaringan dan operator telekomunikasi dapat memberikan layanan kepada masyarakat masyarakat Surabaya di tengah kondisi yang sulit akibat pandemik COVID-19.
"Kami berharap dapat berdialog mengenai permasalahan harga sewa lahan yang akan diberilakukan Pemkot Surabaya. Jangan sampai karena ulah oknum pemkot yang ingin meningkatkan PAD, justru masyarakat Surabaya yang akan terkena dampaknya seperti tergangunya program belajar dari rumah, kerja dari rumah dan terhambatnya rencana menggalakkan UMKM di Kota Surabaya untuk berjualan secara daring," kata dia.
Sebelumnya, Pemkot Surabaya akan memberikan tarif sewa di Jalan Raya Darmo Surabaya sesuai harga pasar tanah yang mencapai Rp30 juta permeter, dengan asumsi satu jaringan utilitas dimanfaatkan oleh 25 operator, maka Pemkot Surabaya akan mengenakan sewa sebesar Rp13.333/m per tahun kepada seluruh operator telekomunikasi dan seluruh pihak yang memiliki jaringan utilitas yang melintasi jalan Raya Darmo.
Pemkot Surabaya, rencananya juga akan mengenakan sewa di seluruh ruas jalan dengan skema komersial kepada seluruh operator dan pemilik jaringan utilitas di Kota Surabaya menggunakan acuan harga komersial. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Ketua Umum Apjatel dalam keterangan persnya di Surabaya, Rabu mengatakan sewa dengan acuan harga komersial itu sangat memberatkan, dan pihaknya sebelumnya juga telah mengirimkan surat keberatan kepada Pemkot Surabaya.
"Saat ini seluruh komponen masyarakat Indonesia tengah berjibaku dalam penanggulangan COVID 19. Salah satu upaya untuk mencegah dan mengurangi penyebaran COVID 19 adalah dengan melakukan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Disamping itu pemerintah juga sedang menggalakkan transformasi digital, ekonomi digital Indonesia, dan perwujudan smart city, termasuk di Surabaya," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, akan lebih bijaksana jika Pemkot Surabaya mengedepankan peran sebagai pembina industri di daerah dan mempertimbangkan peran penting strategis dan kontribusi penyelenggaraan tekekomunikasi digital dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara.
"Sejatinya penyelenggara jaringan dan operator telekomunikasi tak keberatan dengan rencana Pemkot Surabaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, peningkatan itu sepatutnya tidak hanya mengandalkan retribusi atau sewa yang akan dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi," katanya.
Sehingga, kata dia, upaya meningkatkan PAD tersebut tidak sampai menambah beban masyarakat yang saat ini tengah mengalami tekanan akibat COVID 19.
"Saat ini masih banyak keluhan dari berbagai masyarakat di Surabaya untuk membeli paket data dalam mendukung kerja dan belajar dari rumah. Jika Pemkot tetap menggenakan tarif sewa yang mahal kepada operator telekomunikasi maka akan memberikan beban tambahan kepada masyarakat Surabaya. Dipastikan tarif internet di Surabaya akan semakin tak terjangkau lagi," katanya.
Oleh karena itu, Apjatel berharap bisa mendapatkan kesepakatan berdialog secara langsung dengan Tri Rismaharini serta bakal calon Wali Kota Surabaya, agar penyelenggara jaringan dan operator telekomunikasi dapat memberikan layanan kepada masyarakat masyarakat Surabaya di tengah kondisi yang sulit akibat pandemik COVID-19.
"Kami berharap dapat berdialog mengenai permasalahan harga sewa lahan yang akan diberilakukan Pemkot Surabaya. Jangan sampai karena ulah oknum pemkot yang ingin meningkatkan PAD, justru masyarakat Surabaya yang akan terkena dampaknya seperti tergangunya program belajar dari rumah, kerja dari rumah dan terhambatnya rencana menggalakkan UMKM di Kota Surabaya untuk berjualan secara daring," kata dia.
Sebelumnya, Pemkot Surabaya akan memberikan tarif sewa di Jalan Raya Darmo Surabaya sesuai harga pasar tanah yang mencapai Rp30 juta permeter, dengan asumsi satu jaringan utilitas dimanfaatkan oleh 25 operator, maka Pemkot Surabaya akan mengenakan sewa sebesar Rp13.333/m per tahun kepada seluruh operator telekomunikasi dan seluruh pihak yang memiliki jaringan utilitas yang melintasi jalan Raya Darmo.
Pemkot Surabaya, rencananya juga akan mengenakan sewa di seluruh ruas jalan dengan skema komersial kepada seluruh operator dan pemilik jaringan utilitas di Kota Surabaya menggunakan acuan harga komersial. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020