Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memaparkan berbagai macam program pelayanan publik yang ada di Kota Kediri saat menjadi keynote speaker dalam webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
"Saya sadar sekali bahwa apa yang kita lakukan di Kota Kediri ini sangat terbatas. Dan saya juga sadar bahwa perkembangan ilmu sangat dinamis sekali bahkan duniapun juga selalu berubah-ubah. Makanya kami harus memilih apa yang bisa kami aplikasikan di dalam pemerintah khususnya untuk pelayanan kota," katanya di Kediri, Kamis.
Ia sebelumnya menyampaikan gambaran Kota Kediri dan berbagai capaian indikator pembangunan oleh Pemerintah Kota Kediri beberapa tahun terakhir, seperti PDRB ADHK Kota Kediri (dalam juta rupiah) pada tahun 2018 sebesar Rp85.341.232 dan PDRB per kapita pada tahun 2019 sebesar Rp484.512,57.
Untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri juga cukup tinggi yakni sebesar 5,47 persen di tahun 2019.
Pemerintah Kota Kediri juga terus berupaya menekan laju inflasi. Bahkan inflasi Kota Kediri sebesar 1,83 persen. Angka tersebut lebih rendah dari inflasi Jawa Timur dan nasional.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri masuk dalam kategori tinggi yakni 78,08 di tahun 2019. Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri sebesar 3,41 atau 85,17 masuk dalam kategori baik. Tingkat pengangguran di Kota Kediri sebesar 4,22 persen dan indeks kemiskinan di Kota Kediri sebesar 7,16.
"Kota Kediri ini kecil luasnya hanya 63,4 kilometer persegi. Hanya ada tiga kecamatan dan 46 kelurahan. Populasinya hanya kurang lebih 300-an ribu jiwa dan kegiatan ekonominya di industri, perdagangan dan jasa," katanya dalam paparan.
Untuk menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan partisipasi masyarakat, Pemerintah Kota Kediri membuat program yang berbasis masyarakat yakni program pemberdayaan masyarakat (Prodamas) dimana masyarakat melalui musyawarah warga membangun lingkungannya dengan dana Rp50 juta per RT per tahun selama tahun 2015-2019.
Lalu pada tahun 2020 naik menjadi Rp100 juta per RT per tahun. Melalui Prodamas tersebut diharapkan pembangunan bisa dipercepat. Bila dikerjakan oleh dinas dapat membutuhkan waktu 10 tahun dengan Prodamas 1 tahun bisa selesai.
"Kebiasaan pemerintah membangun hanya di tengah kota sebagai etalase-nya saja. Itu kami ubah dengan membangun juga di tingkat RT. Tingkat partisipasi masyarakatnya pun juga meningkat. Mereka akhirnya mau musyawarah dan bergotongroyong membangun lingkungannya," kata Mas Abu, sapaan akrabnya.
Untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui komunikasi publik, Pemerintah Kota Kediri juga memiliki forum "rembug" warga yang dikemas dalam acara bincang ringan yaitu "Kopi Tahu". Kegiatan itu diselenggarakan secara bergiliran dari kelurahan ke kelurahan yang ada di Kota Kediri. Adapula sistem aduan masyarakat yakni Suara Warga (Surga) yang dimanfaatkan masyarakat untuk membuat aduan dan akan segera ditangani oleh OPD terkait.
"Dalam kopi tahu, selain untuk menyampaikan program-program dan capaian pemerintah juga saya manfaatkan untuk menampung aspirasi dan keluhan warga," kata dia.
Pemkot Kediri juga memiliki berbagai program seperti pelayanan daring, mulai dari "Kediri Single Window of Investment", pelayanan kependudukan daring melalui aplikasi Sakti, pelayanan surat keterangan daring atau e-Suket, dan Traker Kota Kediri.
Pada bidang pendidikan, ada bus sekolah dan angkutan umum gratis, beasiswa bagi mahasiswa, pelatihan keterampilan bagi anak punk di Kota Kediri, dan English Massive.
Untuk bidang kesehatan, ada beberapa program seperti, posyandu balita dan lansia, puskesmas gratis, home care, dan pelayanan kesehatan gratis. Kemudian juga ada beberapa upaya untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Kediri. Yaitu melalui fasilitasi UMKM, Mall UMKM Kota Kediri dan bermitra dengan marketplace seperti Bukalapak.
Mas Abu juga menambahkan beberapa penghargaan pun juga telah diraih oleh Pemerintah Kota Kediri seperti Smart City Level III di Indonesia satu level dengan Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Semarang. Lalu TPID Terbaik di Kawasan Jawa & Bali, Wahana Tata Nugraha, Predikat WTP, 10 Besar Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik Tingkat Nasional 2019, 5 Terbaik Pelayanan Perizinan Se-Indonesia tahun 2016 dan 2018, Penilaian SAKIP BB tahun 2018 dan 2019, serta Adipura tahun 2014 dan 2018.
Mas Abu mengatakan di masa pandemi COVID-19 ini, Pemerintah Kota Kediri juga memiliki beberapa program untuk masyarakat seperti media center, isolasi mandiri dan tracing mendalam, rumah sakit khusus COVID-19, bantuan sayur mayur untuk warga Kota Kediri yang melakukan isolasi mandiri, bantuan Kartu Sahabat dan pembatasan kegiatan berisiko.
Untuk recovery ekonomi akibatpandemi COVID-19, Pemerintah Kota Kediri juga melakukan beberapa upaya seperti belanja instan dari rumah (Bi Imah), pelatihan produk UMKM Go Digital, dan live review di Instagram.
"Kalau kita mau berupaya semaksimal mungkin saya rasa akan banyak peluang. Di media daring juga banyak dijelaskan di tengah krisis ekonomi ini berbagai kebijakan ekonomi yang kita lakukan memberikan dampak dan sangat membantu," kata Mas Abu.
Mas Abu juga mengatakan Pemerintah Kota Kediri terus berupaya untuk menyemarakkan kota, dengan harapan investor masuk.
"Kami berikan peluang untuk investor ataupun UMKM untuk berkembang di Kota Kediri. Meskipun Kota Kediri ini kecil, kota ini produktif. Walaupun kota keci, kota ini cantik, seksi dan sangat diperhitungkan," kata dia.
Pada sesi tanya jawab, Sofia dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang juga ikut serta dalam acara tersebut bertanya tentang fokus dari program pemerintah. Selain fokus menekan angka pengangguran, ia bertanya apakah ada program bagi difabel untuk mengatasi kesenjangan sosial.
Mas Abu juga menjawab bahwa di Pemerintah Kota Kediri juga memberikan peluang yang sama bagi difabel.
"Kalau ada pameran kita juga kasih stand kepada mereka untuk memamerkan produknya. Jadi difabel di Kota Kediri produktif. Di Kota Kediri ini ada penggeraknya bernama Mbak Yuyun. Kami terus dorong dan mereka selalu kita beri akses. Memang ada privilege untuk mereka, namun mereka ini tidak mau dimanjakan. Jadi selalu kita beri akses," kata Mas Abu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Saya sadar sekali bahwa apa yang kita lakukan di Kota Kediri ini sangat terbatas. Dan saya juga sadar bahwa perkembangan ilmu sangat dinamis sekali bahkan duniapun juga selalu berubah-ubah. Makanya kami harus memilih apa yang bisa kami aplikasikan di dalam pemerintah khususnya untuk pelayanan kota," katanya di Kediri, Kamis.
Ia sebelumnya menyampaikan gambaran Kota Kediri dan berbagai capaian indikator pembangunan oleh Pemerintah Kota Kediri beberapa tahun terakhir, seperti PDRB ADHK Kota Kediri (dalam juta rupiah) pada tahun 2018 sebesar Rp85.341.232 dan PDRB per kapita pada tahun 2019 sebesar Rp484.512,57.
Untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri juga cukup tinggi yakni sebesar 5,47 persen di tahun 2019.
Pemerintah Kota Kediri juga terus berupaya menekan laju inflasi. Bahkan inflasi Kota Kediri sebesar 1,83 persen. Angka tersebut lebih rendah dari inflasi Jawa Timur dan nasional.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri masuk dalam kategori tinggi yakni 78,08 di tahun 2019. Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri sebesar 3,41 atau 85,17 masuk dalam kategori baik. Tingkat pengangguran di Kota Kediri sebesar 4,22 persen dan indeks kemiskinan di Kota Kediri sebesar 7,16.
"Kota Kediri ini kecil luasnya hanya 63,4 kilometer persegi. Hanya ada tiga kecamatan dan 46 kelurahan. Populasinya hanya kurang lebih 300-an ribu jiwa dan kegiatan ekonominya di industri, perdagangan dan jasa," katanya dalam paparan.
Untuk menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan partisipasi masyarakat, Pemerintah Kota Kediri membuat program yang berbasis masyarakat yakni program pemberdayaan masyarakat (Prodamas) dimana masyarakat melalui musyawarah warga membangun lingkungannya dengan dana Rp50 juta per RT per tahun selama tahun 2015-2019.
Lalu pada tahun 2020 naik menjadi Rp100 juta per RT per tahun. Melalui Prodamas tersebut diharapkan pembangunan bisa dipercepat. Bila dikerjakan oleh dinas dapat membutuhkan waktu 10 tahun dengan Prodamas 1 tahun bisa selesai.
"Kebiasaan pemerintah membangun hanya di tengah kota sebagai etalase-nya saja. Itu kami ubah dengan membangun juga di tingkat RT. Tingkat partisipasi masyarakatnya pun juga meningkat. Mereka akhirnya mau musyawarah dan bergotongroyong membangun lingkungannya," kata Mas Abu, sapaan akrabnya.
Untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui komunikasi publik, Pemerintah Kota Kediri juga memiliki forum "rembug" warga yang dikemas dalam acara bincang ringan yaitu "Kopi Tahu". Kegiatan itu diselenggarakan secara bergiliran dari kelurahan ke kelurahan yang ada di Kota Kediri. Adapula sistem aduan masyarakat yakni Suara Warga (Surga) yang dimanfaatkan masyarakat untuk membuat aduan dan akan segera ditangani oleh OPD terkait.
"Dalam kopi tahu, selain untuk menyampaikan program-program dan capaian pemerintah juga saya manfaatkan untuk menampung aspirasi dan keluhan warga," kata dia.
Pemkot Kediri juga memiliki berbagai program seperti pelayanan daring, mulai dari "Kediri Single Window of Investment", pelayanan kependudukan daring melalui aplikasi Sakti, pelayanan surat keterangan daring atau e-Suket, dan Traker Kota Kediri.
Pada bidang pendidikan, ada bus sekolah dan angkutan umum gratis, beasiswa bagi mahasiswa, pelatihan keterampilan bagi anak punk di Kota Kediri, dan English Massive.
Untuk bidang kesehatan, ada beberapa program seperti, posyandu balita dan lansia, puskesmas gratis, home care, dan pelayanan kesehatan gratis. Kemudian juga ada beberapa upaya untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Kediri. Yaitu melalui fasilitasi UMKM, Mall UMKM Kota Kediri dan bermitra dengan marketplace seperti Bukalapak.
Mas Abu juga menambahkan beberapa penghargaan pun juga telah diraih oleh Pemerintah Kota Kediri seperti Smart City Level III di Indonesia satu level dengan Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Semarang. Lalu TPID Terbaik di Kawasan Jawa & Bali, Wahana Tata Nugraha, Predikat WTP, 10 Besar Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik Tingkat Nasional 2019, 5 Terbaik Pelayanan Perizinan Se-Indonesia tahun 2016 dan 2018, Penilaian SAKIP BB tahun 2018 dan 2019, serta Adipura tahun 2014 dan 2018.
Mas Abu mengatakan di masa pandemi COVID-19 ini, Pemerintah Kota Kediri juga memiliki beberapa program untuk masyarakat seperti media center, isolasi mandiri dan tracing mendalam, rumah sakit khusus COVID-19, bantuan sayur mayur untuk warga Kota Kediri yang melakukan isolasi mandiri, bantuan Kartu Sahabat dan pembatasan kegiatan berisiko.
Untuk recovery ekonomi akibatpandemi COVID-19, Pemerintah Kota Kediri juga melakukan beberapa upaya seperti belanja instan dari rumah (Bi Imah), pelatihan produk UMKM Go Digital, dan live review di Instagram.
"Kalau kita mau berupaya semaksimal mungkin saya rasa akan banyak peluang. Di media daring juga banyak dijelaskan di tengah krisis ekonomi ini berbagai kebijakan ekonomi yang kita lakukan memberikan dampak dan sangat membantu," kata Mas Abu.
Mas Abu juga mengatakan Pemerintah Kota Kediri terus berupaya untuk menyemarakkan kota, dengan harapan investor masuk.
"Kami berikan peluang untuk investor ataupun UMKM untuk berkembang di Kota Kediri. Meskipun Kota Kediri ini kecil, kota ini produktif. Walaupun kota keci, kota ini cantik, seksi dan sangat diperhitungkan," kata dia.
Pada sesi tanya jawab, Sofia dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang juga ikut serta dalam acara tersebut bertanya tentang fokus dari program pemerintah. Selain fokus menekan angka pengangguran, ia bertanya apakah ada program bagi difabel untuk mengatasi kesenjangan sosial.
Mas Abu juga menjawab bahwa di Pemerintah Kota Kediri juga memberikan peluang yang sama bagi difabel.
"Kalau ada pameran kita juga kasih stand kepada mereka untuk memamerkan produknya. Jadi difabel di Kota Kediri produktif. Di Kota Kediri ini ada penggeraknya bernama Mbak Yuyun. Kami terus dorong dan mereka selalu kita beri akses. Memang ada privilege untuk mereka, namun mereka ini tidak mau dimanjakan. Jadi selalu kita beri akses," kata Mas Abu. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020