Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengapresiasi sertfikasi protokol kesehatan di sektor pariwisata yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, dan bisa dicontoh oleh daerah lain di Indonesia.
Doni Monardo mengemukakan hal iitu usai mengunjungi dua tempat wisata yang bersertifikat normal baru, yakni Sanggar Genjah Arum di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, dan Agrowisata Tamansuruh, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jumat.
"Hari ini saya melihat langsung bagaimana tempat wisata di Banyuwangi, telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dan bahkan di lokasi ini sudah terpasang sertifikat normal baru sebagai jaminan keamanan dan kesehatan bagi pengunjung yang datang. Sertifikasi seperti ini harus diikuti oleh daerah lain," katanya.
Menurut dia, sehari sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyebut Banyuwangi sebagai daerah di Indonesia, yang paling siap melakukan prakondisi, menuju normal baru. Era ini diiringi dengan semangat untuk produktif sekaligus aman dari COVID-19.
Katanya, gugus tugas sendiri telah mengeluarkan aturan, bagi pemerintah daerah di zona kuning dan hijau bisa membuka kegiatan pariwisata secara bertahap. Namun dengan catatan pemerintah daerahnya wajib melakukan pembinaan terhadap pelaku pariwisata tentang protokol kesehatan.
"Jangan sampai pengelola wisatanya belum mendapat pelatihan tentang protokol kesehatan sudah dikunjungi oleh wisatawan. Ini beresiko bagi pengunjung yang datang. Harus seperti Banyuwangi, tidak hanya memberi pelatihan bahkan juga melakukan sertifikasi," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, sampai saat ini pihaknya terus membenahi skenario norma baru pariwisata. Mulai dari sertifikasi protokol kesehatan hingga penggunaan teknologi untuk mendukung protokol.
"Arahan Presiden Jokowi, para menteri, Pak Doni Monardo menjadi pendorong bagi kami untuk terus berbenah," tuturnya.
Setiap hari, lanjut Anas, tim keliling melakukan semacam sertifikasi ke destinasi, hotel, homestay, kafe, restoran, warung rakyat untuk mengecek protokolnya.
"Yang sudah oke, diberi sertifikat, ditempelkan di lokasi dan ditampilkan di aplikasi sehingga mudah dicari wisatawan. Tapi dievaluasi berkala, jika melanggar, sertifikatnya dicabut," tuturnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Doni Monardo mengemukakan hal iitu usai mengunjungi dua tempat wisata yang bersertifikat normal baru, yakni Sanggar Genjah Arum di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, dan Agrowisata Tamansuruh, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jumat.
"Hari ini saya melihat langsung bagaimana tempat wisata di Banyuwangi, telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dan bahkan di lokasi ini sudah terpasang sertifikat normal baru sebagai jaminan keamanan dan kesehatan bagi pengunjung yang datang. Sertifikasi seperti ini harus diikuti oleh daerah lain," katanya.
Menurut dia, sehari sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyebut Banyuwangi sebagai daerah di Indonesia, yang paling siap melakukan prakondisi, menuju normal baru. Era ini diiringi dengan semangat untuk produktif sekaligus aman dari COVID-19.
Katanya, gugus tugas sendiri telah mengeluarkan aturan, bagi pemerintah daerah di zona kuning dan hijau bisa membuka kegiatan pariwisata secara bertahap. Namun dengan catatan pemerintah daerahnya wajib melakukan pembinaan terhadap pelaku pariwisata tentang protokol kesehatan.
"Jangan sampai pengelola wisatanya belum mendapat pelatihan tentang protokol kesehatan sudah dikunjungi oleh wisatawan. Ini beresiko bagi pengunjung yang datang. Harus seperti Banyuwangi, tidak hanya memberi pelatihan bahkan juga melakukan sertifikasi," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, sampai saat ini pihaknya terus membenahi skenario norma baru pariwisata. Mulai dari sertifikasi protokol kesehatan hingga penggunaan teknologi untuk mendukung protokol.
"Arahan Presiden Jokowi, para menteri, Pak Doni Monardo menjadi pendorong bagi kami untuk terus berbenah," tuturnya.
Setiap hari, lanjut Anas, tim keliling melakukan semacam sertifikasi ke destinasi, hotel, homestay, kafe, restoran, warung rakyat untuk mengecek protokolnya.
"Yang sudah oke, diberi sertifikat, ditempelkan di lokasi dan ditampilkan di aplikasi sehingga mudah dicari wisatawan. Tapi dievaluasi berkala, jika melanggar, sertifikatnya dicabut," tuturnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020