Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memutuskan untuk mengalihkan dana program pemberdayaan masyarakat (Prodamas) 2020 dengan total Rp144 miliar yang diberikan ke setiap RT per tahun dialihkan untuk penanganan pandemi corona di kota ini.
"Ini tentunya keputusan berat, karena ini janji kampanye saya. Yang kami hapus hanya 2020, untuk selanjutnya tetap akan dilaksanakan mulai 2021," kata Wali Kota Kediri dalam keterangannya di Kediri, Jumat (17/4).
Pihaknya telah membuat kebijakan menghapus Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) 2020 tersebut. Langkah ini ditempuh guna menyelamatkan Kota Kediri dari bencana pandemi corona.
Anggaran Prodamas Kota Kediri ini rencananya akan diberikan sebesar Rp100 juta per RT per tahun, naik dari sebelumnya Rp50 juta per RT per tahun. Untuk 2020, anggaran Prodamas mencapai Rp144 miliar, dan semuanya akan dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Kediri.
Program ini sudah berjalan di era pemerintahan Mas Abu, sapaan akrab Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar di periode pertama pemerintahannya dan tetap dilanjutkan di periode kedua.
"Penanganan COVID-19 ini tidak hanya pencegahan, tapi juga kita bicara tentang jaring pengaman sosial bagi warga terdampak, juga masa-masa recovery nanti setelah pandemik ini selesai," tambah Mas Abu.
Ia mengatakan, masalah yang dihadapi Kota Kediri dan kota lain sama. Anggaran yang dikeluarkan cukup besar untuk penanganan pandemi corona ini dan di sisi lain pendapatan juga turun drastis.
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) terpukul karena sektor usaha lesu, pusat perbelanjaan, restoran, kafe, wisata, hiburan, hotel dan kegiatan tidak berjalan, padahal dari sana kita mendapatkan pajak. Sementara dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat juga angkanya turun, seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah, semua berkurang," tambah Mas Abu.
Ia menambahkan, banyak hal yang harus dicarikan solusi guna penanganan pandemi corona ini. Selain untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, juga mencari solusi tentang kebutuhan makan untuk warga.
"Sementara kita harus menggerakkan ekonomi masyarakat. Penanganan corona tidak hanya persoalan beli APD (alat pelindung diri) atau mengobati yang sakit, Tapi juga memberi makan warga yang kelaparan," ujar Mas Abu.
Ia juga meminta maaf dengan kebijakan yang menghapus Prodamas 2020 ini, karena hal ini dinilai langkah yang terbaik.
"Saya berharap semua elemen masyarakat mendukung, saya meminta maaf Prodamas 2020 dihapus, ini langkah agar kita selamat dari musibah ini. Covid-19 ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah harus mengedepankan penanganan ini," tambah Mas Abu.
Di Kota Kediri, jumlah orang dengan risiko mencapai 1.333 orang, orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 180 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) delapan orang, dan yang terkonfirmasi positif tujuh orang, dimana lima orang dirawat dan dua lainnya sembuh. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Ini tentunya keputusan berat, karena ini janji kampanye saya. Yang kami hapus hanya 2020, untuk selanjutnya tetap akan dilaksanakan mulai 2021," kata Wali Kota Kediri dalam keterangannya di Kediri, Jumat (17/4).
Pihaknya telah membuat kebijakan menghapus Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) 2020 tersebut. Langkah ini ditempuh guna menyelamatkan Kota Kediri dari bencana pandemi corona.
Anggaran Prodamas Kota Kediri ini rencananya akan diberikan sebesar Rp100 juta per RT per tahun, naik dari sebelumnya Rp50 juta per RT per tahun. Untuk 2020, anggaran Prodamas mencapai Rp144 miliar, dan semuanya akan dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Kediri.
Program ini sudah berjalan di era pemerintahan Mas Abu, sapaan akrab Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar di periode pertama pemerintahannya dan tetap dilanjutkan di periode kedua.
"Penanganan COVID-19 ini tidak hanya pencegahan, tapi juga kita bicara tentang jaring pengaman sosial bagi warga terdampak, juga masa-masa recovery nanti setelah pandemik ini selesai," tambah Mas Abu.
Ia mengatakan, masalah yang dihadapi Kota Kediri dan kota lain sama. Anggaran yang dikeluarkan cukup besar untuk penanganan pandemi corona ini dan di sisi lain pendapatan juga turun drastis.
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) terpukul karena sektor usaha lesu, pusat perbelanjaan, restoran, kafe, wisata, hiburan, hotel dan kegiatan tidak berjalan, padahal dari sana kita mendapatkan pajak. Sementara dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat juga angkanya turun, seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah, semua berkurang," tambah Mas Abu.
Ia menambahkan, banyak hal yang harus dicarikan solusi guna penanganan pandemi corona ini. Selain untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, juga mencari solusi tentang kebutuhan makan untuk warga.
"Sementara kita harus menggerakkan ekonomi masyarakat. Penanganan corona tidak hanya persoalan beli APD (alat pelindung diri) atau mengobati yang sakit, Tapi juga memberi makan warga yang kelaparan," ujar Mas Abu.
Ia juga meminta maaf dengan kebijakan yang menghapus Prodamas 2020 ini, karena hal ini dinilai langkah yang terbaik.
"Saya berharap semua elemen masyarakat mendukung, saya meminta maaf Prodamas 2020 dihapus, ini langkah agar kita selamat dari musibah ini. Covid-19 ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah harus mengedepankan penanganan ini," tambah Mas Abu.
Di Kota Kediri, jumlah orang dengan risiko mencapai 1.333 orang, orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 180 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) delapan orang, dan yang terkonfirmasi positif tujuh orang, dimana lima orang dirawat dan dua lainnya sembuh. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020