Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau agar masyarakat menghindari rentenir yang menyodorkan pinjaman uang dengan memanfaatkan situasi menurunnya kondisi ekonomi akibat pandemi virus corona (COVID-19).
Mantan Menteri Sosial itu memastikan Presiden Joko Widodo di Jakarta saat ini sedang mengupayakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.
"Perppu ini akan menjadi pintu masuk kami untuk membuat kebijakan skema bantuan terhadap masyarakat terdampak, apakah nanti dari Himpunan Bank Negara atau Bank Pembangunan Daerah," kata Khofifah saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa malam.
Baca juga: 3,8 juta pekerja di Jatim terdampak sosial ekonomi COVID-19
Gubernur Khofifah juga memastikan telah melakukan koordinasi berlapis dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan wilayah Jawa Timur terkait restrukturisasi kredit bagi para pelaku UMKM yang terdampak sosial ekonomi COVID-19.
"Ada tiga langkah koordinasi yang telah kami lakukan, yaitu dengan perbankan, pegadaian dan koperasi. Rentenir tidak masuk di dalamnya. Kita harus sama-sama mencegah jangan sampai situasi ini menjadi ladang aji mumpung bagi rentenir," tuturnya.
Baca juga: Kadin: Kebijakan keringanan tarif listrik juga harus berpihak kepada pengusaha
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengestimasi terdapat 3,88 juta pekerja di berbagai sektor yang terdampak sosial ekonomi pandemi COVID-19.
Dari jumlah itu, diperkirakan hanya sekitar 930 pekerja yang tercakup bantuan pangan non tunai (BNPT).
"Kemungkinan besar 2,95 juta pekerja di Jawa Timur yang terdampak sosial ekonomi COVID-19 belum ter-cover BNPT. Kami segera merancang program untuk memberikan bantuan," ujarnya.
Salah satunya yang sedang dilakukan Pemprov Jatim saat ini sedang menyisir nelayan ikan tangkap di beberapa wilayah Jawa Timur, salah satunya di Kepulauan Sumenep, Madura, untuk segera diberi bantuan.
"Kami tidak membatasi jumlahnya. Kami telah. Kita berusaha sesegera mungkin, berkoordinasi dengan seluruh elemen, termasuk DPRD dan pemerintah kabupaten/kota, siapa yang sudah teridentifikasi agar segera dilakukan intervensi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Mantan Menteri Sosial itu memastikan Presiden Joko Widodo di Jakarta saat ini sedang mengupayakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.
"Perppu ini akan menjadi pintu masuk kami untuk membuat kebijakan skema bantuan terhadap masyarakat terdampak, apakah nanti dari Himpunan Bank Negara atau Bank Pembangunan Daerah," kata Khofifah saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa malam.
Baca juga: 3,8 juta pekerja di Jatim terdampak sosial ekonomi COVID-19
Gubernur Khofifah juga memastikan telah melakukan koordinasi berlapis dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan wilayah Jawa Timur terkait restrukturisasi kredit bagi para pelaku UMKM yang terdampak sosial ekonomi COVID-19.
"Ada tiga langkah koordinasi yang telah kami lakukan, yaitu dengan perbankan, pegadaian dan koperasi. Rentenir tidak masuk di dalamnya. Kita harus sama-sama mencegah jangan sampai situasi ini menjadi ladang aji mumpung bagi rentenir," tuturnya.
Baca juga: Kadin: Kebijakan keringanan tarif listrik juga harus berpihak kepada pengusaha
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengestimasi terdapat 3,88 juta pekerja di berbagai sektor yang terdampak sosial ekonomi pandemi COVID-19.
Dari jumlah itu, diperkirakan hanya sekitar 930 pekerja yang tercakup bantuan pangan non tunai (BNPT).
"Kemungkinan besar 2,95 juta pekerja di Jawa Timur yang terdampak sosial ekonomi COVID-19 belum ter-cover BNPT. Kami segera merancang program untuk memberikan bantuan," ujarnya.
Salah satunya yang sedang dilakukan Pemprov Jatim saat ini sedang menyisir nelayan ikan tangkap di beberapa wilayah Jawa Timur, salah satunya di Kepulauan Sumenep, Madura, untuk segera diberi bantuan.
"Kami tidak membatasi jumlahnya. Kami telah. Kita berusaha sesegera mungkin, berkoordinasi dengan seluruh elemen, termasuk DPRD dan pemerintah kabupaten/kota, siapa yang sudah teridentifikasi agar segera dilakukan intervensi," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020