Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya memfasilitasi para pedagang di Terminal Tambak Osowilangun (TOW) terkait adanya kenaikan retribusi dengan berencana mengkaji ulang Peratuan Wali Kota Surabaya (Perwali).
Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah, di Surabaya, Jumat, mengusulkan agar para pedagang terlebih dahulu membuat surat keberatan adanya kenaikan retribusi pedagang senilai Rp1.000 per meter persegi untuk setiap stan ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"Yang mengatur kenaikan retribusi itu kan Perwali. Pedagang bisa mengajukan surat keberatan disertai alasannya dengan tembusan DPRD Surabaya. Nanti kita fasilitasi," katanya.
Lutfiyah kembali menegaskan perwali itu sudah seharusnya dikaji lagi berdasarkan kondisi sekarang. Apalagi, lanjut dia, kondisi TOW saat ini sepi penumpang sehingga kenaikan retribusi tersebut memberatkan pedagang sehingga perlu dikaji ulang.
"Jika kenaikan retribusi melalui perwali harus dikaji ulang," kata politikus Partai Gerindra ini.
Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan Komisi B akan membuat perda inisiatif terkait dengan persoalan retribusi Terminal Tambak Osowilangon tersebut.
Mulyono perwakilan pedagang Terminal Osowilangon Surabaya sebelumnya menyatakan kalau kenaikan retribusi terhadap pedagang tidak sesuai dengan Perda Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010.
"Dalam perda itu dikatakan bahwa kenaikan retribusi harus memperhatikan perekonomian masyarakat," katanya.
Mulyono mengatakan bahwa kondisi pedagang sekarang memprihatinkan menyusul sepinya Terminal Osowilangon. "Dulu bus AKDP pantura di TOW, tapi sekarang banyak yang dari Terminal Purabaya ini yang membuat terminal sepi dan berimbas pada pendapatan pedagang," katanya.
Menurutnya para pedagang dulu sudah mengirim surat keberatan ke Pemkot Surabaya atas kenaikan retribusi tersebut, namun belum direspons.
Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Dishub Surabaya, Ridlo mengatakan kalau kenaikan tarif retribusi sudah sesuai aturan yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2010 dan Perwali Tahun 2019.
"Kenaikannya Rp1.000 per meter persegi, kita kira tidak memberatkan. Apalagi sudah hampir 10 tahun tidak naik," katanya.
Ridlo mengaku tidak tahu kalau pihak pedagang pernah mengirimkan surat keberatan. Terkait hal itu, lanjut dia, pihaknya akan mengeceknya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah, di Surabaya, Jumat, mengusulkan agar para pedagang terlebih dahulu membuat surat keberatan adanya kenaikan retribusi pedagang senilai Rp1.000 per meter persegi untuk setiap stan ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"Yang mengatur kenaikan retribusi itu kan Perwali. Pedagang bisa mengajukan surat keberatan disertai alasannya dengan tembusan DPRD Surabaya. Nanti kita fasilitasi," katanya.
Lutfiyah kembali menegaskan perwali itu sudah seharusnya dikaji lagi berdasarkan kondisi sekarang. Apalagi, lanjut dia, kondisi TOW saat ini sepi penumpang sehingga kenaikan retribusi tersebut memberatkan pedagang sehingga perlu dikaji ulang.
"Jika kenaikan retribusi melalui perwali harus dikaji ulang," kata politikus Partai Gerindra ini.
Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan Komisi B akan membuat perda inisiatif terkait dengan persoalan retribusi Terminal Tambak Osowilangon tersebut.
Mulyono perwakilan pedagang Terminal Osowilangon Surabaya sebelumnya menyatakan kalau kenaikan retribusi terhadap pedagang tidak sesuai dengan Perda Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010.
"Dalam perda itu dikatakan bahwa kenaikan retribusi harus memperhatikan perekonomian masyarakat," katanya.
Mulyono mengatakan bahwa kondisi pedagang sekarang memprihatinkan menyusul sepinya Terminal Osowilangon. "Dulu bus AKDP pantura di TOW, tapi sekarang banyak yang dari Terminal Purabaya ini yang membuat terminal sepi dan berimbas pada pendapatan pedagang," katanya.
Menurutnya para pedagang dulu sudah mengirim surat keberatan ke Pemkot Surabaya atas kenaikan retribusi tersebut, namun belum direspons.
Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Dishub Surabaya, Ridlo mengatakan kalau kenaikan tarif retribusi sudah sesuai aturan yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2010 dan Perwali Tahun 2019.
"Kenaikannya Rp1.000 per meter persegi, kita kira tidak memberatkan. Apalagi sudah hampir 10 tahun tidak naik," katanya.
Ridlo mengaku tidak tahu kalau pihak pedagang pernah mengirimkan surat keberatan. Terkait hal itu, lanjut dia, pihaknya akan mengeceknya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020