Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyatakan pencegahan anak stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang di Kota Pahlawan, Jawa Timur memerlukan komitmen bersama.
"Perlunya komitmen bersama karena masalah stunting ini penyelesaiannya membutuhkan peran serta elemen lainnya," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, stunting terjadi dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) mulai dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak stunting memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, rentan penyakit dan mempengaruhi produktivitas seseorang.
“Apabila dilihat waktu bayi lahir, panjangnya kurang dari 47 centimeter, risiko stunting lebih besar. Tetapi bukan berarti tidak bisa dicegah. Makanya, sewaktu lahir sampai anak usia 2 tahun kita genjot gizi dan ASI," ujarnya.
Ia menjelaskan anak stunting bisa dialami oleh siapa saja, baik masyarakat miskin maupun berkecukupan karena bisa berkaitan dengan pola makan. Untuk itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya berupaya melakukan pencegahan sejak kecil.
"Kegiatan dan program yang telah dilakukan dalam upaya percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) di Kota Surabaya dengan melakukan intervensi spesifik (sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (di luar sektor kesehatan)," katanya.
Intervensi spesifik memiliki kontribusi dalam percepatan pencegahan stunting, melalui pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, menyusui dan calon pengantin, pendampingan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Multivitamin untuk anak PAUD, imunisasi, Pos Gizi, Posyandu Balita dan lainnya.
Sedangkan Intervensi Sensitif, dilakukan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Surabaya dalam mendukung percepatan pencegahan anak stunting.
Febria menambahkan, dalam percepatan pencegahan anak stunting dengan dua intervensi yaitu spesifik dan sensitif memerlukan koordinasi antarsektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diantaranya Pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat dan lainnya.
Pemerintah Kota Surabaya sendiri bertekad melaksanakan program nasional percepatan pencegahan anak stunting 2018-2024. Program ini dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya bersama organisasi terkait, akademisi, tenaga kesehatan serta masyarakat melalui komitmen dan kampanye percepatan pencegahan anak stunting yang digelar di Balai Pemuda, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Rabu ini.
Kegiatan tersebut nantinya selain pemberian edukasi masyarakat, juga ada kegiatan lomba pengetahuan tentang stunting. Sedikitnya sekitar 880 peserta yang mengikuti kegiatan komitmen bersama melaksanakan percepatan pencegahan anak stunting.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Perlunya komitmen bersama karena masalah stunting ini penyelesaiannya membutuhkan peran serta elemen lainnya," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, stunting terjadi dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) mulai dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak stunting memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, rentan penyakit dan mempengaruhi produktivitas seseorang.
“Apabila dilihat waktu bayi lahir, panjangnya kurang dari 47 centimeter, risiko stunting lebih besar. Tetapi bukan berarti tidak bisa dicegah. Makanya, sewaktu lahir sampai anak usia 2 tahun kita genjot gizi dan ASI," ujarnya.
Ia menjelaskan anak stunting bisa dialami oleh siapa saja, baik masyarakat miskin maupun berkecukupan karena bisa berkaitan dengan pola makan. Untuk itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya berupaya melakukan pencegahan sejak kecil.
"Kegiatan dan program yang telah dilakukan dalam upaya percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) di Kota Surabaya dengan melakukan intervensi spesifik (sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (di luar sektor kesehatan)," katanya.
Intervensi spesifik memiliki kontribusi dalam percepatan pencegahan stunting, melalui pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, menyusui dan calon pengantin, pendampingan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Multivitamin untuk anak PAUD, imunisasi, Pos Gizi, Posyandu Balita dan lainnya.
Sedangkan Intervensi Sensitif, dilakukan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Surabaya dalam mendukung percepatan pencegahan anak stunting.
Febria menambahkan, dalam percepatan pencegahan anak stunting dengan dua intervensi yaitu spesifik dan sensitif memerlukan koordinasi antarsektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diantaranya Pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat dan lainnya.
Pemerintah Kota Surabaya sendiri bertekad melaksanakan program nasional percepatan pencegahan anak stunting 2018-2024. Program ini dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya bersama organisasi terkait, akademisi, tenaga kesehatan serta masyarakat melalui komitmen dan kampanye percepatan pencegahan anak stunting yang digelar di Balai Pemuda, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Rabu ini.
Kegiatan tersebut nantinya selain pemberian edukasi masyarakat, juga ada kegiatan lomba pengetahuan tentang stunting. Sedikitnya sekitar 880 peserta yang mengikuti kegiatan komitmen bersama melaksanakan percepatan pencegahan anak stunting.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019