Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik (PAN-RB).
"Penghargaan ini merupakan buah dari komitmen Pemprov Jatim menciptakan tata kelola pemerintahan yang Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntable, Responsif (CETTAR)," ujar Gubernur Khofifah dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Selasa.
Gubernur Khofifaj menerima penghargaan tersebut bersama 13 pimpinan kementerian/lembaga/Pemda yang diserahkan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin didampingi Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo di Jakarta.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu berterima kasih kepada unit kerja yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan diharapkan bisa memotivasi serta diikuti oleh unit kerja lainnya.
"Semoga masyarakat Jawa Timur juga semakin mudah mengakses berbagai layanan publik," ucap gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Sementara itu, enam unit layanan di Pemprov Jatim juga menerima penghargaan berupa predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Keenam unit layanan itu meliputi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang Badan Pendapatan Daerah Jatim, UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember Disperindag Jatim, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim.
Kemudian, UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Jatim, RSU Haji Surabaya, serta RSU Jiwa Menur Surabaya.
Menurut Khofifah, penghargaan WBK ini merupakan pencapaian yang monumental setelah kurang lebih 21 tahun reformasi, bahkan pada Oktober lalu laporan keuangan Pemprov Jatim juga mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Mantan Menteri Sosial itu yakin melalui penanaman nilai dan budaya kerja positif kepada aparatur di lingkungan kerja akan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga kesejahteraan dapat dirasakan seluruh masyarakat Jatim.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Penghargaan ini merupakan buah dari komitmen Pemprov Jatim menciptakan tata kelola pemerintahan yang Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntable, Responsif (CETTAR)," ujar Gubernur Khofifah dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Selasa.
Gubernur Khofifaj menerima penghargaan tersebut bersama 13 pimpinan kementerian/lembaga/Pemda yang diserahkan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin didampingi Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo di Jakarta.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu berterima kasih kepada unit kerja yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan diharapkan bisa memotivasi serta diikuti oleh unit kerja lainnya.
"Semoga masyarakat Jawa Timur juga semakin mudah mengakses berbagai layanan publik," ucap gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Sementara itu, enam unit layanan di Pemprov Jatim juga menerima penghargaan berupa predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Keenam unit layanan itu meliputi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang Badan Pendapatan Daerah Jatim, UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember Disperindag Jatim, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim.
Kemudian, UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Jatim, RSU Haji Surabaya, serta RSU Jiwa Menur Surabaya.
Menurut Khofifah, penghargaan WBK ini merupakan pencapaian yang monumental setelah kurang lebih 21 tahun reformasi, bahkan pada Oktober lalu laporan keuangan Pemprov Jatim juga mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Mantan Menteri Sosial itu yakin melalui penanaman nilai dan budaya kerja positif kepada aparatur di lingkungan kerja akan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga kesejahteraan dapat dirasakan seluruh masyarakat Jatim.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019