DPRD Kabupaten Lumajang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 untuk menjadi Perda APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna IV yang digelar, Senin.
Anggota Badan Anggaran DPRD Lumajang Nur Hidayati mengatakan berdasarkan telaah dan kajian, penyusunan dan pembahasan rancangan APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020 sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Hasil pembahasan di tingkat komisi-komisi DPRD Lumajang atas Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing OPD juga tidak ada permasalahan," tuturnya.
Ia menjelaskan, pendapatan dalam APBD 2020 tercatat sebesar Rp2,27 triliun dan sisi belanja sebesar Rp2,41 menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp132 miliar, namun defisit tersebut akan tercukupi dari pembiayaan netto sebesar Rp132 miliar yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, sehingga sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun berjalan sebesar Rp0.
"Badan Anggaran DPRD Lumajang meminta Pemkab Lumajang segera melakukan penyelesaian dan pembenahan hal-hal yang bersifat administratif terhadap buku RAPBD tahun anggaran 2020 beserta lampirannya untuk diajukan evaluasi kepada Gubernur Jawa Timur serta diimplementasikan pada keputusan Bupati Lumajang atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020," katanya.
Ia berharap bupati Lumajang memerhatikan dan melaksanakan semua saran dari semua Komisi DPRD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh proses pembahasan RAPBD tahun anggaran 2020.
Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyesuaikan diri untuk segera menjalankan program-program prioritas sesuai jadwal yang ditentukan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga tahun depan OPD dituntut bergerak lebih cepat dalam memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
"Saya meminta semua OPD segera melakukan perencanaan teknis, saya ingin pekerjaan seperti misalnya infrastruktur juga diawali di triwulan pertama, sehingga ke depan tidak ada lagi program prioritas yang terbengkalai di akhir tahun," ujarnya.
Ia berharap kerja sama dengan seluruh anggota DPRD Lumajang dapat terus berjalan dengan baik, sehingga mampu mewujudkan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Anggota Badan Anggaran DPRD Lumajang Nur Hidayati mengatakan berdasarkan telaah dan kajian, penyusunan dan pembahasan rancangan APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020 sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Hasil pembahasan di tingkat komisi-komisi DPRD Lumajang atas Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing OPD juga tidak ada permasalahan," tuturnya.
Ia menjelaskan, pendapatan dalam APBD 2020 tercatat sebesar Rp2,27 triliun dan sisi belanja sebesar Rp2,41 menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp132 miliar, namun defisit tersebut akan tercukupi dari pembiayaan netto sebesar Rp132 miliar yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, sehingga sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun berjalan sebesar Rp0.
"Badan Anggaran DPRD Lumajang meminta Pemkab Lumajang segera melakukan penyelesaian dan pembenahan hal-hal yang bersifat administratif terhadap buku RAPBD tahun anggaran 2020 beserta lampirannya untuk diajukan evaluasi kepada Gubernur Jawa Timur serta diimplementasikan pada keputusan Bupati Lumajang atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020," katanya.
Ia berharap bupati Lumajang memerhatikan dan melaksanakan semua saran dari semua Komisi DPRD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh proses pembahasan RAPBD tahun anggaran 2020.
Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyesuaikan diri untuk segera menjalankan program-program prioritas sesuai jadwal yang ditentukan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga tahun depan OPD dituntut bergerak lebih cepat dalam memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
"Saya meminta semua OPD segera melakukan perencanaan teknis, saya ingin pekerjaan seperti misalnya infrastruktur juga diawali di triwulan pertama, sehingga ke depan tidak ada lagi program prioritas yang terbengkalai di akhir tahun," ujarnya.
Ia berharap kerja sama dengan seluruh anggota DPRD Lumajang dapat terus berjalan dengan baik, sehingga mampu mewujudkan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019