Alokasi dana desa untuk Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tahun anggaran 2020 dipastikan naik sekitar Rp4 miliar, yakni dari sebelumnya (2019) dialokasikan sebesar Rp233 miliar menjadi Rp237 miliar.
"Ini apresiasi atas serapan dan penggunaan dana desa di Tulungagung yang dinilai baik dan menjadi percontohan nasional," kata Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo saat menggelar rapat koordinasi dengan jajaran kepala desa di Tulungagung, Senin.
Selain itu, ia tidak menampik bahwa salah satu pertimbangan penambahan dana desa untuk Tulungagung juga dilatarbelakangi jumlah penduduk miskin yang meningkat dalam kurun 1-2 tahun terakhir.
Maryoto mengingatkan agar peningkatan dana desa itu direspon positif oleh kepala desa dengan mengoptimalkan program pembangunan berbasis desa di wilayahnya.
"Infrastruktur tetap dianggap penting, namun persentase dan skala prioritas harus mulai diratakan," kata dia.
Jika sebelumnya serapan dana desa untuk infrastruktur mencapai 70 persen, ia berharap persentase itu mulai dikurangi dan dialihkan untuk pemberdayaan masyarakat.
"Kades yang harus tanggap. Wilayahnya hanya satu desa, turun dengan perangkat, cari masyarakat yang tidak mampu. Dana desa juga bisa digunakan untuk subsidi warga miskin," katanya..
Maryoto mengimbau para kades agar aktif menjangkau warga miskin, sekaligus mencarikan solusi untuk mereka. Apabila pemerintah desa merasa tidak mampu mengambil solusi, bisa diusulkan ke pemerintah kabupaten.
"Misalnya untuk bedah rumah, desa tidak mampu membiayai. Masukkan ke kabupaten, nanti pemkab yang mengambil alih," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Ini apresiasi atas serapan dan penggunaan dana desa di Tulungagung yang dinilai baik dan menjadi percontohan nasional," kata Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo saat menggelar rapat koordinasi dengan jajaran kepala desa di Tulungagung, Senin.
Selain itu, ia tidak menampik bahwa salah satu pertimbangan penambahan dana desa untuk Tulungagung juga dilatarbelakangi jumlah penduduk miskin yang meningkat dalam kurun 1-2 tahun terakhir.
Maryoto mengingatkan agar peningkatan dana desa itu direspon positif oleh kepala desa dengan mengoptimalkan program pembangunan berbasis desa di wilayahnya.
"Infrastruktur tetap dianggap penting, namun persentase dan skala prioritas harus mulai diratakan," kata dia.
Jika sebelumnya serapan dana desa untuk infrastruktur mencapai 70 persen, ia berharap persentase itu mulai dikurangi dan dialihkan untuk pemberdayaan masyarakat.
"Kades yang harus tanggap. Wilayahnya hanya satu desa, turun dengan perangkat, cari masyarakat yang tidak mampu. Dana desa juga bisa digunakan untuk subsidi warga miskin," katanya..
Maryoto mengimbau para kades agar aktif menjangkau warga miskin, sekaligus mencarikan solusi untuk mereka. Apabila pemerintah desa merasa tidak mampu mengambil solusi, bisa diusulkan ke pemerintah kabupaten.
"Misalnya untuk bedah rumah, desa tidak mampu membiayai. Masukkan ke kabupaten, nanti pemkab yang mengambil alih," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019