Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jawa Timur mengumpulkan ribuan pendamping desa dalam rapat koordinasi membahas optimalisasi dana desa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
"Totalnya ada 3.760 pendamping desa, tapi yang kami kumpulkan perwakilan dan jumlahnya ribuan," ujar Kepala Dinas PMD Jatim, M Yasin, kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Pada rakor tersebut, kepada para pendamping desa dijelaskan tentang tugasnya mengawal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa melalui dana desa, alokasi dana desa dan sebagainya.
Para pendamping desa, kata dia, dibekali khusus karena ada tiga agenda prioritas pemerintah yang harus diselesaikan, pertama kemiskinan perdesaan sebanyak 14,43 persen, sedangkan di kota 6,8 persen.
"Kedua, terkait dengan stunting atau kekerdilan. Di Jatim stunting-nya masih rata-rata 32 persen. Salah satunya ada di desa. Lalu ketiga terkait 363 desa tertinggal dan dua desa sangat tertinggal. Gubernur minta segera dientaskan," ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, para pendamping desa dikumpulkan karena pada Desember 2019 dan Januari 2020, pemerintah desa menyusun APBDes sehingga harus dikawal oleh pendamping.
"Agar mereka mendukung penyelesaian tiga permasalahan tadi. APBDes harus bisa membantu mengurangi kemiskinan perdesaan, stunting, perbaikan gizi keluarga dan pengentasan daerah tertinggal," katanya.
Pihaknya mengakui memang APBDes menjadi kewenangan kepala desa, tapi ada kewajiban yang harus diselesaikan sehingga antara kewajiban dan kewenangan sinkron.
Sementara itu, Yasin juga menyebutkan tahun 2019 pemerintah mengucurkan dana desa sebesar Rp7,44 triliun untuk 7.724 desa di Jatim, kemudian tahun 2020 nilainya meningkat menjadi Rp7,6 triliun.
Di sisi lain, pada rakor yang digelar di Hotel Utami, Sidoarjo tersebut dilakukan gerakan makan telur ayam bersama yang dipimpin Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, sekaligus memastikan bahwa telur di provinsi ini aman dari ancaman dioksin. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Totalnya ada 3.760 pendamping desa, tapi yang kami kumpulkan perwakilan dan jumlahnya ribuan," ujar Kepala Dinas PMD Jatim, M Yasin, kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Pada rakor tersebut, kepada para pendamping desa dijelaskan tentang tugasnya mengawal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa melalui dana desa, alokasi dana desa dan sebagainya.
Para pendamping desa, kata dia, dibekali khusus karena ada tiga agenda prioritas pemerintah yang harus diselesaikan, pertama kemiskinan perdesaan sebanyak 14,43 persen, sedangkan di kota 6,8 persen.
"Kedua, terkait dengan stunting atau kekerdilan. Di Jatim stunting-nya masih rata-rata 32 persen. Salah satunya ada di desa. Lalu ketiga terkait 363 desa tertinggal dan dua desa sangat tertinggal. Gubernur minta segera dientaskan," ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, para pendamping desa dikumpulkan karena pada Desember 2019 dan Januari 2020, pemerintah desa menyusun APBDes sehingga harus dikawal oleh pendamping.
"Agar mereka mendukung penyelesaian tiga permasalahan tadi. APBDes harus bisa membantu mengurangi kemiskinan perdesaan, stunting, perbaikan gizi keluarga dan pengentasan daerah tertinggal," katanya.
Pihaknya mengakui memang APBDes menjadi kewenangan kepala desa, tapi ada kewajiban yang harus diselesaikan sehingga antara kewajiban dan kewenangan sinkron.
Sementara itu, Yasin juga menyebutkan tahun 2019 pemerintah mengucurkan dana desa sebesar Rp7,44 triliun untuk 7.724 desa di Jatim, kemudian tahun 2020 nilainya meningkat menjadi Rp7,6 triliun.
Di sisi lain, pada rakor yang digelar di Hotel Utami, Sidoarjo tersebut dilakukan gerakan makan telur ayam bersama yang dipimpin Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, sekaligus memastikan bahwa telur di provinsi ini aman dari ancaman dioksin. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019