Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah salah satu anggotanya, Alfian Limardi membuang draf atau dokumen RAPBD Surabaya 2020 ke lantai, melainkan hanya membanting di meja yang kemudian jatuh ke lantai.
"Kalau ingin dibuktikan ya dibuka saja CCTV-nya. Biar semua jelas," kata Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya, Wiliam Wirakusuma di Surabaya, Kamis.
Politikus PSI Alfian Limardi sebelumnya dianggap bertindak berlebihan setelah membuang draf Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RAPBD Surabaya di hadapan Kepala Dinas Diskominfo Surabaya M. Fikser pada saat pembahasan RAPBD Surabaya 2020 di Komisi B DPRD Surabaya pada Senin (4/11).
Menurut Wiliam, pihaknya sudah menanyakan secara personal terkait kejadian tersebut ke Alfian Limardi. Hanya saja, Alfian mengaku kecewa dengan pembahasan RKA RAPBD yang belum lengkap dari Diskominfo.
"Saya kira itu reaksi spontan saja, terus membanting draf RKA terlalu keras sehingga jatuh ke lantai," katanya.
Soal Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya yang berencana memanggail Alfian, Wiliam mempersilahkan media untuk menanyakan langsung ke BK. Wiliam menegaskan bahwa PSI menginginkana ada transparasi dalam pembahasan RAPBD Surabaya.
Anggota Komisi B Alfian Limardi sebelumnya mempertanyakan adanya angka dalam RKA Diskominfo yang loncat.
"Saat saya tanyakan mereka sempat kaget juga. Saya protes secara spontan. Wajar donk saya tanyakan selaku dewan, ini kan uang rakyat. Tapi udah dijelaskan dan clear. Untuk berikutnya kami meminta PPN-nya ditampilkan sehingga jelas," katanya.
Ketua BK DPRD Surabaya, Badru Tamam mengatakan, pihaknya akan memanggil Alfian untuk meminta klarifikasi atas peristiwa itu. Badru akan melakukan rapat internal Badan Kehormatan untuk mengambil sikap usai memanggil Alfian Limardi.
"Kalau bisa ya minggu ini kita agendakan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kalau ingin dibuktikan ya dibuka saja CCTV-nya. Biar semua jelas," kata Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya, Wiliam Wirakusuma di Surabaya, Kamis.
Politikus PSI Alfian Limardi sebelumnya dianggap bertindak berlebihan setelah membuang draf Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RAPBD Surabaya di hadapan Kepala Dinas Diskominfo Surabaya M. Fikser pada saat pembahasan RAPBD Surabaya 2020 di Komisi B DPRD Surabaya pada Senin (4/11).
Menurut Wiliam, pihaknya sudah menanyakan secara personal terkait kejadian tersebut ke Alfian Limardi. Hanya saja, Alfian mengaku kecewa dengan pembahasan RKA RAPBD yang belum lengkap dari Diskominfo.
"Saya kira itu reaksi spontan saja, terus membanting draf RKA terlalu keras sehingga jatuh ke lantai," katanya.
Soal Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya yang berencana memanggail Alfian, Wiliam mempersilahkan media untuk menanyakan langsung ke BK. Wiliam menegaskan bahwa PSI menginginkana ada transparasi dalam pembahasan RAPBD Surabaya.
Anggota Komisi B Alfian Limardi sebelumnya mempertanyakan adanya angka dalam RKA Diskominfo yang loncat.
"Saat saya tanyakan mereka sempat kaget juga. Saya protes secara spontan. Wajar donk saya tanyakan selaku dewan, ini kan uang rakyat. Tapi udah dijelaskan dan clear. Untuk berikutnya kami meminta PPN-nya ditampilkan sehingga jelas," katanya.
Ketua BK DPRD Surabaya, Badru Tamam mengatakan, pihaknya akan memanggil Alfian untuk meminta klarifikasi atas peristiwa itu. Badru akan melakukan rapat internal Badan Kehormatan untuk mengambil sikap usai memanggil Alfian Limardi.
"Kalau bisa ya minggu ini kita agendakan," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019