){kind=link}
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo membuka kegiatan roadshow "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa.
"Bus KPK sudah berkeliling di sejumlah kabupaten/kota untuk kegiatan sosialisasi, pencegahan, supervisi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, sehingga hari ini hingga besok Rabu (4/9) akan berada di Lumajang," kata Agus usai membuka kegiatan roadshow bus KPK di Pendapa Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang.
Menurutnya kehadiran bus KPK untuk memberikan sosialisasi tentang perilaku antikorupsi melalui nilai-nilai antikorupsi kepada anak-anak TK hingga SMA melalui berbagai cara di antaranya dongeng untuk anak-anak TK dan SD, serta mahasiswa di perguruan tinggi di Lumajang.
"Kami juga akan memberikan pembekalan kepada ASN dan anggota dewan yang baru dilantik bersama istri mereka, agar mereka tidak melakukan hal-hal tindakan korupsi karena kedatangan bus KPK merupakan bagian dari pencegahan korupsi di daerah," tuturnya.
Kedatangan bus KPK di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Lumajang juga dimanfaatkan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK untuk melihat progress pencapaian monitoring center of preventation (MCP) terhadap delapan area intervensi di Kabupaten Lumajang.
"Hingga Selasa pagi, progres pencegahan korupsi Pemkab Lumajang berada pada angka 22 persen dan berada di peringkat 31 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, sehingga kami mohon Bupati dan Wabup Lumajang untuk meningkatkan hal itu," ujarnya.
Sebanyak delapan area pemerintah daerah yang bisa diintervensi KPK yakni manajemen ASN, manajemen aset daerah, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, tata kelola dana desa, kapabilitas APIP, pelayanan terpadu satu pintu, dan optimalisasi pendapatan daerah.
"Ada dua area yang paling rendah di Lumajang yakni kapabilitas APIP dan optimalisasi pendapatan, sehingga mudah-mudahan dengan kedatangan tim KPK bisa lebih baik," ujarnya.
Sementara Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyambut baik kedatangan bus KPK di Kabupaten Lumajang untuk mendorong perilaku antokorupsi di semua sektor.
"Beberapa hari ini Tim KPK beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi terhadap kinerja kami terkait dengan kebijakan, dokumen, pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan, agar Pemerintah Kabupaten Lumajang bisa melakukan sesuai dengan aturan," katanya.
Ia menjelaskan Pemkab Lumajang akan terus berikhtiar untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan langkah-langkah evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan good governance, agar terhindar dari perbuatan yang menyalahi aturan dan tindak pidana korupsi. (*)
Video Oleh Zumrotun Sholichah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Bus KPK sudah berkeliling di sejumlah kabupaten/kota untuk kegiatan sosialisasi, pencegahan, supervisi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, sehingga hari ini hingga besok Rabu (4/9) akan berada di Lumajang," kata Agus usai membuka kegiatan roadshow bus KPK di Pendapa Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang.
Menurutnya kehadiran bus KPK untuk memberikan sosialisasi tentang perilaku antikorupsi melalui nilai-nilai antikorupsi kepada anak-anak TK hingga SMA melalui berbagai cara di antaranya dongeng untuk anak-anak TK dan SD, serta mahasiswa di perguruan tinggi di Lumajang.
"Kami juga akan memberikan pembekalan kepada ASN dan anggota dewan yang baru dilantik bersama istri mereka, agar mereka tidak melakukan hal-hal tindakan korupsi karena kedatangan bus KPK merupakan bagian dari pencegahan korupsi di daerah," tuturnya.
Kedatangan bus KPK di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Lumajang juga dimanfaatkan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK untuk melihat progress pencapaian monitoring center of preventation (MCP) terhadap delapan area intervensi di Kabupaten Lumajang.
"Hingga Selasa pagi, progres pencegahan korupsi Pemkab Lumajang berada pada angka 22 persen dan berada di peringkat 31 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, sehingga kami mohon Bupati dan Wabup Lumajang untuk meningkatkan hal itu," ujarnya.
Sebanyak delapan area pemerintah daerah yang bisa diintervensi KPK yakni manajemen ASN, manajemen aset daerah, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, tata kelola dana desa, kapabilitas APIP, pelayanan terpadu satu pintu, dan optimalisasi pendapatan daerah.
"Ada dua area yang paling rendah di Lumajang yakni kapabilitas APIP dan optimalisasi pendapatan, sehingga mudah-mudahan dengan kedatangan tim KPK bisa lebih baik," ujarnya.
Sementara Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyambut baik kedatangan bus KPK di Kabupaten Lumajang untuk mendorong perilaku antokorupsi di semua sektor.
"Beberapa hari ini Tim KPK beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi terhadap kinerja kami terkait dengan kebijakan, dokumen, pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan, agar Pemerintah Kabupaten Lumajang bisa melakukan sesuai dengan aturan," katanya.
Ia menjelaskan Pemkab Lumajang akan terus berikhtiar untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan langkah-langkah evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan good governance, agar terhindar dari perbuatan yang menyalahi aturan dan tindak pidana korupsi. (*)
Video Oleh Zumrotun Sholichah
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019