Anggota Dewan Pendidikan Jawa timur, Prof Akhmad Muzakki menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp505,8 triliun untuk sektor pendidikan pada 2020 nanti saat
Prof Akhmad Muzakki dikonfirmasi di Surabaya, Jumat mengatakan, peningkatan alokasi anggaran hingga 29,6 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan pada 2015 lalu yang hanya sekitar Rp390,3 triliun merupakan komitmen Jokowi untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.
"Tapi jangan sampai kemudian alokasi anggaran itu porsinya lebih banyak dipakai untuk belanja modal. Dengan angka sebegitu besar, Pemerintah harus konsen untuk melakukan percepatan layanan pendidikan," katanya.
Menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) itu, masalah pendidikan saat ini sangat kompleks karena tak hanya diurusi satu kementerian, tapi lintas kementerian seperti Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag dan lainnya.
Dia memandang, pada periode keduanya, Presiden Jokowi tidak akan menemukan masalah berarti untuk membenahi pendidikan di Indonesia, sepanjang semuanya masih satu nafas pendidikan untuk pembangunan Indonesia lima tahun ke depan.
"Yang penting semuanya harus berujung pada satu titik. Supaya desain kita ke depan jelas. Presiden saya rasa tidak lagi punya beban," ujarnya.
Satu hal yang perlu dicermati Jokowi adalah pengembangan nilai kebangsaan dan toleransi l tinggi yang menjadi bagian Indonesia saat ini dan ke depan.
Saat ini antara Kemendikbud, Kemenag dan Kemenristekdikti belum satu frekuensi terkait hal itu. Ini harus diselesaikan Jokowi. Semua kementerian harus mengacu pada desain yang satu, soal mutu, pendidikan kebangsaan dan toleransi," ucapnya.
Sementara itu, mantan anggota Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainuddin Maliki menyatakan perlu perubahan paradigma pendidikan baru agar anggaran tersebut bisa mendatangkan manfaat.
"Anggaran tersebut harus bisa melahirkan pemimpin yang bisa mengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat memanfaatkan negeri yang kaya potensi ini," ujarnya.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya mengatakan paradigma kecerdasan intelektual harus diganti dengan paradigma kejujuran dalam pendidikan.
"Sehingga bangsa ini bisa mendapatkan pemimpin jujur, yang tidak mau kecurangan dan kebohongan," ucapnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Prof Akhmad Muzakki dikonfirmasi di Surabaya, Jumat mengatakan, peningkatan alokasi anggaran hingga 29,6 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan pada 2015 lalu yang hanya sekitar Rp390,3 triliun merupakan komitmen Jokowi untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.
"Tapi jangan sampai kemudian alokasi anggaran itu porsinya lebih banyak dipakai untuk belanja modal. Dengan angka sebegitu besar, Pemerintah harus konsen untuk melakukan percepatan layanan pendidikan," katanya.
Menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) itu, masalah pendidikan saat ini sangat kompleks karena tak hanya diurusi satu kementerian, tapi lintas kementerian seperti Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag dan lainnya.
Dia memandang, pada periode keduanya, Presiden Jokowi tidak akan menemukan masalah berarti untuk membenahi pendidikan di Indonesia, sepanjang semuanya masih satu nafas pendidikan untuk pembangunan Indonesia lima tahun ke depan.
"Yang penting semuanya harus berujung pada satu titik. Supaya desain kita ke depan jelas. Presiden saya rasa tidak lagi punya beban," ujarnya.
Satu hal yang perlu dicermati Jokowi adalah pengembangan nilai kebangsaan dan toleransi l tinggi yang menjadi bagian Indonesia saat ini dan ke depan.
Saat ini antara Kemendikbud, Kemenag dan Kemenristekdikti belum satu frekuensi terkait hal itu. Ini harus diselesaikan Jokowi. Semua kementerian harus mengacu pada desain yang satu, soal mutu, pendidikan kebangsaan dan toleransi," ucapnya.
Sementara itu, mantan anggota Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainuddin Maliki menyatakan perlu perubahan paradigma pendidikan baru agar anggaran tersebut bisa mendatangkan manfaat.
"Anggaran tersebut harus bisa melahirkan pemimpin yang bisa mengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat memanfaatkan negeri yang kaya potensi ini," ujarnya.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya mengatakan paradigma kecerdasan intelektual harus diganti dengan paradigma kejujuran dalam pendidikan.
"Sehingga bangsa ini bisa mendapatkan pemimpin jujur, yang tidak mau kecurangan dan kebohongan," ucapnya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019