Kodim 0826 Pamekasan, Jawa Timur, mulai mengerahkan anggotanya untuk membantu pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang akan berlangsung 11 September 2019.
Menurut Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Inf M Efendi di Pamekasan, Jumat, pengerahan anggota TNI itu untuk membantu polisi dalam melakukan tugas pengamanan, mulai dari tahapan hingga dilantiknya calon kepala desa terpilih.
"Kami juga memberikan instruksi khusus kepada Babinsa yang bertugas di masing-masing desa agar melakukan deteksi dini terkait kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama," kata Dandim.
Dandim menjelaskan, pada pemilihan pemimpin di tingkat desa itu, nuansa politik dan gesekan antarpendukung masing-masing pasangan calon biasanya sangat kuat, sehingga konflik berpotensi terjadi.
"Tugas utama TNI adalah pada pencegahannya. Sedangkan penindakannya adalah polisi. Makanya mulai saat ini, semua anggota harus siaga," katanya.
Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana, pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan akan digelar 11 September 2019.
Sebanyak 39 dari total 178 desa yang tersebar di 13 kecamatan akan menggelar pilkades serentak. Masing-masing di Kecamatan Proppo sebanyak 13 desa, Pademawu (12), Larangan (7), Pasean (5), Pegantenan (7), Palengaan (5) Tlanakan (11), Pamekasan (4), Kadur (5), Pakong (8), Waru (3), dan di Kecamatan Batumarmar tujuh desa.
Menurut Dandim, selain mencegah potensi konflik antarpendukung masing-masing calon, yang perlu juga diperhatikan adalah praktik politik uang.
TNI, kata dia, harus maksimal melakukan sosialisasi di lapangan, agar praktik melanggar hukum itu tidak terjadi. Apalagi, Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten yang menerapkan syariat Islam melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam).
Politik uang atau memberikan uang kepada warga untuk memilih calon tertentu merupakan tindakan yang dilarang dalam ajaran agama Islam.
Dandim juga mengaku setuju dengan gagasan anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Pamekasan Iskandar yang menyarankan agar pemkab membentuk tim khusus guna mencegah terjadinya praktik politik uang dalam pelaksanaan pilkades serentak.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Menurut Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Inf M Efendi di Pamekasan, Jumat, pengerahan anggota TNI itu untuk membantu polisi dalam melakukan tugas pengamanan, mulai dari tahapan hingga dilantiknya calon kepala desa terpilih.
"Kami juga memberikan instruksi khusus kepada Babinsa yang bertugas di masing-masing desa agar melakukan deteksi dini terkait kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama," kata Dandim.
Dandim menjelaskan, pada pemilihan pemimpin di tingkat desa itu, nuansa politik dan gesekan antarpendukung masing-masing pasangan calon biasanya sangat kuat, sehingga konflik berpotensi terjadi.
"Tugas utama TNI adalah pada pencegahannya. Sedangkan penindakannya adalah polisi. Makanya mulai saat ini, semua anggota harus siaga," katanya.
Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana, pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan akan digelar 11 September 2019.
Sebanyak 39 dari total 178 desa yang tersebar di 13 kecamatan akan menggelar pilkades serentak. Masing-masing di Kecamatan Proppo sebanyak 13 desa, Pademawu (12), Larangan (7), Pasean (5), Pegantenan (7), Palengaan (5) Tlanakan (11), Pamekasan (4), Kadur (5), Pakong (8), Waru (3), dan di Kecamatan Batumarmar tujuh desa.
Menurut Dandim, selain mencegah potensi konflik antarpendukung masing-masing calon, yang perlu juga diperhatikan adalah praktik politik uang.
TNI, kata dia, harus maksimal melakukan sosialisasi di lapangan, agar praktik melanggar hukum itu tidak terjadi. Apalagi, Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten yang menerapkan syariat Islam melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam).
Politik uang atau memberikan uang kepada warga untuk memilih calon tertentu merupakan tindakan yang dilarang dalam ajaran agama Islam.
Dandim juga mengaku setuju dengan gagasan anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Pamekasan Iskandar yang menyarankan agar pemkab membentuk tim khusus guna mencegah terjadinya praktik politik uang dalam pelaksanaan pilkades serentak.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019