Ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Surabaya menggelar aksi damai di kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur di Surabaya, Senin, guna memprotes dan menuntut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi dikaji ulang.
"Kami telah mengaji sejak lama sistem ini. Dari kajian internal kita beberapa kali telah kami singgung bahwa Permendikbud 51 sangat jauh dari asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata salah satu demonstran, Rijal Mahdiy.
Menurutnya, Permendikbud No 51 akan menimbulkan kelas-kelas baru, yang akan melahirkan zona-zona baru. Ia mengkhawatirkan alih-alih sistem ini hanya bisa dinikmati oleh kaum-kaum elit pendidikan. Sementara orang-orang menengah ke bawah tidak bisa menjangkau pendidikan yang ada di sekolah-sekolah favorit di masing-masing daerah mereka.
"Untuk saat ini kita meminta kepada Kepala Dinas untuk berdiskusi bukan bernegosiasi," ujarnya.
Aksi itu sedikit memanas, lantaran sebagian massa melakukan provokasi mendorong barikade petugas yang sedang berjaga di depan pagar besi Dinas Pendidikan Jatim. "Ayo pak temui kami yang disini yang sedang berjuang berpanas-panasan demi rakyat," ucap demonstran.
Aksi saling dorong dan adu mulut antara petugas dan para demonstran pun sempat terjadi. Namun kericuhan itu tak berlangsung lama, karena petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya dengan sigap berhasil mengamankan dan meredam situasi menjadi kondusif lagi.
Setelah dua jam, Sekretaris Dispendik Jatim, Ramliyanto menemui demonstran. Di depan para mahasiswa tersebut, Ramliyanto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas respon mahasiswa terhadap Permendikbud No 51 Tahun 2018 ini.
"Alhamdulilah PMII hari ini menujunjukkan jika mahasiswa Jatim masih eksis. Kita apresiasi sedalam-dalamnya atas aspirasi ini," ucapnya.
Ia.mengatakan, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memerintahkan Dinas Pendidikan Jatim untuk taat dan patuh terhadap pelaksanaan Permendikbud no 51 tahun 2018. Artinya dalam konteks pelaksanaan Permendikbud ini posisi Dinas Pendidikan provinsi maupun kota hanya sebagai pelaksana bukan dalam hal posisi pengambil kebijakan
"Saya akan menyampaikan langsung aspirasi ini. Ada tiga aspirasi melalui pres rilis yang kami terima, insyaallah tiga aspirasi yang luar biasa dari teman-teman ini, menunjukkan bahwa kita sangat peduli dengan pembangunan pendidikan di Jatim," ujarnya.
Tak hanya aspirasi dari PMII, pihak Dinas Pendidikan Jatim juga berjanji untuk menerima seluruh aspirasi dari semua masyarakat yang ada di Jatim. Nantinya, kumpulan aspirasi tersebut akan sampaikan secara berjenjang mengikuti aturan birokrasi yang ada.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kami telah mengaji sejak lama sistem ini. Dari kajian internal kita beberapa kali telah kami singgung bahwa Permendikbud 51 sangat jauh dari asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata salah satu demonstran, Rijal Mahdiy.
Menurutnya, Permendikbud No 51 akan menimbulkan kelas-kelas baru, yang akan melahirkan zona-zona baru. Ia mengkhawatirkan alih-alih sistem ini hanya bisa dinikmati oleh kaum-kaum elit pendidikan. Sementara orang-orang menengah ke bawah tidak bisa menjangkau pendidikan yang ada di sekolah-sekolah favorit di masing-masing daerah mereka.
"Untuk saat ini kita meminta kepada Kepala Dinas untuk berdiskusi bukan bernegosiasi," ujarnya.
Aksi itu sedikit memanas, lantaran sebagian massa melakukan provokasi mendorong barikade petugas yang sedang berjaga di depan pagar besi Dinas Pendidikan Jatim. "Ayo pak temui kami yang disini yang sedang berjuang berpanas-panasan demi rakyat," ucap demonstran.
Aksi saling dorong dan adu mulut antara petugas dan para demonstran pun sempat terjadi. Namun kericuhan itu tak berlangsung lama, karena petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya dengan sigap berhasil mengamankan dan meredam situasi menjadi kondusif lagi.
Setelah dua jam, Sekretaris Dispendik Jatim, Ramliyanto menemui demonstran. Di depan para mahasiswa tersebut, Ramliyanto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas respon mahasiswa terhadap Permendikbud No 51 Tahun 2018 ini.
"Alhamdulilah PMII hari ini menujunjukkan jika mahasiswa Jatim masih eksis. Kita apresiasi sedalam-dalamnya atas aspirasi ini," ucapnya.
Ia.mengatakan, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memerintahkan Dinas Pendidikan Jatim untuk taat dan patuh terhadap pelaksanaan Permendikbud no 51 tahun 2018. Artinya dalam konteks pelaksanaan Permendikbud ini posisi Dinas Pendidikan provinsi maupun kota hanya sebagai pelaksana bukan dalam hal posisi pengambil kebijakan
"Saya akan menyampaikan langsung aspirasi ini. Ada tiga aspirasi melalui pres rilis yang kami terima, insyaallah tiga aspirasi yang luar biasa dari teman-teman ini, menunjukkan bahwa kita sangat peduli dengan pembangunan pendidikan di Jatim," ujarnya.
Tak hanya aspirasi dari PMII, pihak Dinas Pendidikan Jatim juga berjanji untuk menerima seluruh aspirasi dari semua masyarakat yang ada di Jatim. Nantinya, kumpulan aspirasi tersebut akan sampaikan secara berjenjang mengikuti aturan birokrasi yang ada.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019